Jumat, 19 Juli 2019


Hore !! Tahun 2020, BPP Bakal Makin Cakep Pakai DAK

25 Jun 2019, 23:20 WIBEditor : Gesha

Sebagai rumah penyuluh dan petani, BPP menjalankan fungsi sebagai Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan pertanian | Sumber Foto:TABLOID SINAR TANI

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor --- Keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan di beberapa daerah memang tengah mengkhawatirkan. Eits, tapi di tahun 2020 BPP bakal makin cakep dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Tahun 2020.

Kementerian Pertanian mengalokasikan sekitar Rp 963 Milyar untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPPSDMP) dalam bentuk DAK Fisik Penugasan guna rehabilitasi maupun pembangunan baru Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah.

"DAK Fisik untuk BPP sifatnya sudah direktif sehingga tidak perlu khawatir. Bahkan setingkat Bupati tidak akan bisa memindahkan anggaran tersebut untuk kegiatan lain," tegas Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Siti Munifah dalam Konsolidasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Melalui Dana Dekonsentrasi Periode Semester 1 Tahun 2019 di Bogor, Selasa (25/6).

Sehingga, BPP yang mengusulkan rehabilitasi atau membangun baru, tidak akan diubah dari Penunjukan Langsung (PL) menjadi kegiatan lain.

"Kalau sudah mengusulkan rehab, itu sudah termasuk rehab gedung, sarana prasarananya, perlengkapan IT (minimal 10 komputer sudah terpasang dengan baik), motor (5 buah) semuanya dibeli dengan dana DAK yang akan diluncurkan pada tahun 2020," bebernya.

Karenanya, Pusluhtan tidak menerima BPP yang hanya mengusulkan perbaikan sedikit-sedikit "Jadi, BPP yang mengusulkan hanya Rp 35 juta harus diubah minimal Rp 250 juta hingga Rp 1 Milyar (untuk bangun baru)," tukasnya.

Hingga pertengahan Juni 2019, tinggal 80 BPP yang belum diusulkan oleh Kabupaten/Kota untuk pembangunan baru ataupun rehabilitasi.

Layani Petani

Sebagai rumah penyuluh dan petani, BPP menjalankan fungsi sebagai Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan pertanian; Pusat Data dan Informasi Pertanian; Pusat Pembelajaran; Pusat Konsultasi Agribisnis; dan Pusat Pengembangan Kemitraan Usahatani.

BPP juga harus mampu mengawal program pembangunan di Kecamatan.

Agar BPP mampu melayani petani ‘secara total’, Siti Munifah menyampaikan BPP perlu meningkatkan standar pelayanan agar pelayanan BPP kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

BPP juga harus terus meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, membangun keswadayaan dan kemandirian petani serta pengusaha tani di wilayah kerjanya masing-masing. 

Reporter : Nattasya
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018