Sabtu, 24 Agustus 2019


Kolaborasi Penyuluh Wujudkan Kuatnya Korporasi Petani

14 Jul 2019, 22:52 WIBEditor : Gesha

Agar korporasi petani bisa terwujud di daerah, perlu adanya kolaborasi yang apik antara penyuluh pertanian pemerintah, swasta maupun swadaya | Sumber Foto:BIMA

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Yogyakarta --- Kementerian Pertanian khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan penyuluh guna kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani. Termasuk kolaborasi antara penyuluh pemerintah (PNS atau THL TBPP), Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya agar Korporasi Petani kian kuat dan mensejahterakan petani.

"Tugas penyuluhan bukan transfer teknologi saja tetapi juga harus paham better bussiness, bagaimana mengorganisasikan, menggerakkan petani," ungkap Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono ketika membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian (Pemerintah, Swadaya dan Swasta) dalam Mendukung Gerakan Membangun Korporasi Petani dan Posluhdes, di Yogyakarta (14/7).

Karenanya penyuluh harus ditingkatkan wawasannya yang tidak hanya sampai meningkatkan produksi saja, tetapi juga sampai kepada pasar dengan standar kualitas.

Mengapa ini penting?, Momon menuturkan Presiden Joko Widodo memiliki nawacita yang salah satunya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. "Inilah militansi dari penyuluhan. Karena kedaulatan pangan tidak akan ada arti jika petani tidak sejahtera," tegasnya.

Karena itu, Penyuluh Swasta, Swadaya dan Pemerintah harus melakukan kolaborasi di lapangan untuk bisa memperkuat petani dengan membentuk korporasi yang kuat. "Apapun programnya, paling penting adalah SDM Pertanian yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Inilah yang menjadi sasaran dari penyuluhan yang intinya berupa proses pembelajaran," tuturnya.

Secara sekilas, ketiganya memiliki fungsi yang sama yaitu penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha.  Meskipun, orientasi ketiganya berbeda dalam mewujudka  fungsi tersebut.

"Penyuluh Pemerintah misalnya orientasinya pelayanan pendampingan petani dan administasi. Penyuluh Swadaya, selain pelayanan pendampingan juga merupakan petani yang berhasil serta melakukan proses bisnis. Sedangkan penyuluh swasta selain melakukan pelayanan pendampingan juga melakukan transfer teknologi yang berorientasi pada profit," bebernya.

Untuk kolaborasi tersebut, perlu diperkuat juga Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan yang akan menjadi simpul koordinasi penyuluhan dari para penyuluh tersebut.

Dimana balai penyuluhan sebagai pusat data dan informasi pertanian di tingkat kecamatan, dapat dijadikan pusat pendidikan, pelatihan serta pusat pengembangan kemitraan

Sedangkan posluhdes kelembagaan penyuluhan di tingkat desa yang dikelola dan dimiliki pelaku utama yaitu petani berupa penyuluh swadaya. "Kolaborasi penyuluhan tersebut dilakukan terkecilnya di Posluhdes, kemudian BPP di kecamatan dan dikoordinasikan hingga tingkat kabupaten," tuturnya.

Nah, dalam membentuk korporasi petani gerakan penyuluh di tingkat posluhdes inilah yang bisa menjadi cikal bakal gerakan tersebut. Mulai dari membangun kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani dan berujung pada korporasi petani. Sedangkan BPP di Kecamatan menjadi perpanjangan penyuluh yang bekerjasama dengan pertanian lainnya untuk mengembangkan korporasi petani.

Karena itu mekanisme kolaborasi tersebut diatur di tingkat dinas kabupaten, sehingga legalitas dari penyuluh swasta maupun swadaya harus tetap ada. "Walaupun mereka (swadaya dan swasta) membina kelompok di daerah, tetap berada dibawah koordinasi penyuluh pemerintah yang ada di BPP maupun WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian). Sebab dari strategi maupun metode (penyuluhannya) tetap," urainya.

Tingkatkan Kesejahteraan

Model Korporasi Petani memang terus digenjot oleh pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar petani terhadap pasar yang berujung pada kesejahteraan mereka. Bentuk korporasi petani tersebut, bisa Koperasi maupun Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk PT maupun Usaha Dagang (UD).

Dalam korporasi petani tersebut juga bisa membuka diversifikasi, pengolahan bahkan perluasan pasar dari komoditas tersebut.

Syarat utama korporasi petani bisa berjalan adalah mengubah pola pikir petani menjadi seorang wirausaha. Sehingga untuk menjadi seorang wirausaha, petani harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide serta mampu menerapkan kreatifitas tersebut.

Banyak manfaat ketika petani mengembangan korporasi. Bagi petani akan meningkatkan pendapatan dan pelayanan, kuantitas dan kualitas produk juga meningkat, serta mendongkrak daya saing. Sedangkan bagi masyarakat sekitar akan menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi, serta tersedianya berbagai jenis barang.

Bagi konsumen juga akan diuntungkan, karena akan tersedia berbagai produk baru dan biaya pemasaran menjadi lebih murah.

Reporter : Nattasya
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018