Minggu, 20 Oktober 2019


Babak Baru Penyuluhan Pasca UU Pemda: Memerankan BPP

25 Agu 2019, 13:34 WIBEditor : Ahmad Soim

Bimtek PPL di Jabar | Sumber Foto:Kontributor

TABLOIDSINARTANI.COM -  Mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian  (BPP)  dalam membangun pertanian pedesaan juga perkotaan serta menyejahterakan petani dan pelakunya adalah babak baru penyelenggaraan penyulukan pasca UU Pemda.

 

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian pasca lahirnya Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah, memasuki era baru penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

 

Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan yang semula diatur dalam Undang Undang Nomor:16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mengalami perubahan-perubahan terutama dengan organisasi penyelenggara penyuluhan pertanian mulai dari Provinsi, Kabupaten/kota dan Kecamatan dengan nomenklatur dan pengelolaan yang masih berbeda-beda. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan, BPP  merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian terdepan dan sangat strategis untuk mengawal program pembangunan pertanian.

 

Untuk menyikapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 520/2017 perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah serta Penguatan fungsi penyuluhan pertanian dan Penyuluh Kehutanan, mengamanatkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

 

Pada kesempatan Bimtek bagi para Koordinator BPP se Jawa Barat, Pusat Penyuluhan Pertanian diberi kesempatan untuk menyampaikan motivasi dan materi terkait dengan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (23/8) di Hotel Aston di Jawa Barat. Kabid Kelembagaan dan Ketenagakerjaan Penyuluhan Pertanian Joko Samiyono hadir mewakili Pusat Penyuluhan Pertanian.

 

BPP sebagai Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan mempunyai tugas dan fungsi yang tidak mungkin dikerjakan lembaga lain di kecamatan selain BPP, oleh karena itu, BPP harus tetap melaksanakan fungsinya, dalam: 1) Penyusunan programa penyuluhan pertanian ditingkat Kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian Kabupaten; 2) Melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan; 3) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;

 

4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 5)Melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; 6) Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan; 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian.

 

Selain itu, pemdampingan dan pengawalan program pembangunan pertanian di Kecamatan oleh BPP dengan harapan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan efektif dan efisien, petani sebagai customer utama dalam pembangunan pertanian dapat meningkat kesejahteraannya. BPP juga di dukung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik reguler maupun penugasan agar BPP semakin kuat dan meningkat kapasitasnya.

 

Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BPP juga harus dilaporkan seperti dalam penyediaan data dan informasi karena sangat penting untuk mendukung program pembangunan pertanian.

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018