Friday, 01 July 2022


Ditangan Jalaluddin, Petani Tak Lagi Kesulitan Pupuk

21 Apr 2022, 14:03 WIBEditor : Yulianto

Jalaluddin di depan Koperasi | Sumber Foto:Dewi R

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Banyaknya masalah di kelompok tani terkait pupuk bersubsidi, membuat hati Jalaluddin tergerak membantu petani. Meski banyak rintangan yang harus dihadapai, tapi dengan semangatnya akhirnya ia dapat mendirikan koperasi untuk membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Jalaluddin salah satu anggota Kelompok Tani Harapan Tani Satu, Kelurahan Kalampangan Kalimantan Tengah melihat petani kian sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. “Saya merasa kasihan melihat teman-teman di lapangan yang kesulitan mencari pupuk bersubsidi. Kalaupun ada harganya lumanyan mahal. Selain itu yang dirasakan petani sering kehabisan stok, sehingga tidak mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujarnya 

Kementan pun tak menampik, lantaran saat ini dihadapkan dengan beberapa permasalahan pupuk subsidi yang langka. Padahal peran pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan petani. Sesuai UU No. 19 tahun 2013 penyediaan pupuk bersubsidi sebagai salah satu bentuk perlindungan Pemerintah kepada petani.

Kementerian Pertanian menyebut petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi bukan karena langka. Namun, karena jumlah pupuk subsidi yang kurang. Dalam usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 22,57 juta ton sampai 26,18 juta ton. Dari kebutuhan tersebut dibutuhkan anggaran Rp 63 triliun – 65 triliun.

Nyatanya, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran berkisar Rp 25 triliun - 32 triliun untuk alokasi pupuk subsidi 8,87 juta – 9,55 juta ton. Dengan kata lain, kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya mencapai 37-42 persen.

Di tahun 2021, penyaluran pupuk bersubsidi yang terealisasi mencapai 7,76 juta ton, atau 88,45 persen dari target 8,78 juta ton. Sedangkan realisasi anggaran subsidi pupuk mencapai 93,45 persen dari pagu sebesar Rp 29,05 triliun. Di tahun 2022, alokasi anggaran pupuk bersubsidi mencapai Rp 25,28 triliun untuk 9,11 juta ton pupuk.

Kementerian Pertanian menetapkan alokasi anggaran untuk pupuk subsidi tahun anggaran 2022. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022. HET pupuk subsidi ini ditetapkan dengan asumsi bahwa petani menebus secara langsung di kios resmi, membeli secara utuh per sak (tidak eceran), dan membayar lunas atau tunai.

Bentuk Koperasi

Untuk pemenuhan kebutuhan petani, Jalaluddin mengajak petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani 1 mendirikan koperasi. “Niat saya hanya ingin membantu petani, karena di lapangan petani sering kehabisan pupuk. Kalaupun ada harganya lumanyan mahal. Jadi hati saya tergerak untuk mendirikan koperasi agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga produktivitas petanipun dapat meningkat.” ujarnya.

Ijin mendirikan koperasi di ajukan sejak Januari 2020. Akhirnya pada Maret 2021 Koperasi Harapan Tani Satu berdiri dibawah naungan Kelompok Tani Harapan Satu. Sejak koperasi kini berdiri sudah sepuluh kelompok tani yang tergabung dalam koperasi.

Sudah satu tahun koperasi kami berjalan. Alhamdulillah sudah sangat membantu sekali petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, khususnya kelompok tani yang tergabung dalam koperasi ini,” kata Jalaluddin.

Sebagai bendahara Koperasi Harapan Tani Satu, Jalaluddin dipercaya untuk menjual pupuk berdasarkan harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertanian denan mengikuti syarat-sayarat pembelian.  Untuk mendapatkan pupuk subsidi, Kementan telah menetapkan sejumlah ketentuan.

Diantaranya, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektar, menyusun dan memiliki alokasi pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), serta pada wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani. Petani juga dapat bertanya melalui telepon bebas pulsa 0800 100 8001.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ada beberapa persyaratan dalam pembelian yang harus dipenuhi petani. “Bagi yang sudah memiliki kartu tani tidak perlu susah-susah hanya perlu gesek kartu di mesin EDC masukkan pin dan pastikan kuota pupuk serta saldo uang tersedia,” kata Jalaluddin.

Jika tidak memiliki kartu tani, maka petani dapat membeli dengan keharusan mengisi dan menandatangani formulir permohonan dan melampirkan fotocopy KTP. Kalau nama dan NIK tidak sesuai, maka petani harus meminta Surat Keterangan Kepala Desa.

Sedangakn bagi petani yang belum terdaftar di E-RDKK, syaratnya harus bergabung dalam kelompok tani dengan membawa KTP dan KK. Selain itu, melampirkan bukti Luasan Garapan (SPT/PBB, Kontrak/Sewa) serta menghubungi PPL setempat.

Dalam penyaluran pupuk subsisi, pemerintah kini mewajibkan petani mengisi e-RDKK. Sedangkan dalam penyaluran menggunakan kartu tani. Dengan cara tersebut pengawasan pupuk subsidi akan lebih mudah.

Program e-RDKK dan kartu tani juga merupakan langkah kongret Kementan dalam memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi. Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap kabupaten dan kota, serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Salah satu kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai langsung ke petani yaitu melalui e-RDKK yang disusun kelompok tani sesuai kebutuhannya," ucap Jalaluddin

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi untuk seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2022 mencapai  hingga puluhan ribu ton sehingga diharapkan kelangkaan pupuk bisa dicegah. “Pupuk bersubsidi ini terbagi dalam beberapa jenis berbeda, sesuai kebutuhan dan usulan petani di lapangan,” katanya.

Bahkan pihaknya telah menerbitkan surat keputusan terkait alokasi pupuk bersubsidi tahun ini, sehingga diharapkan pemerintah kebupaten dan kota bisa segera menindaklanjutinya. “Melalui upaya pemenuhan kebutuhan pupuk ini, kami harapkan tidak ada kelangkaan pupuk yang terjadi selama 2022, tegasnya

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Riza Rahmadi menambahkan, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kalimantan Tengah, jenis urea sebanyak 17.633 ton, SP-36 sebanyak 2.896 ton, pupuk ZA sebanyak 2.960 ton dan pupuk NPK sebanyak 30.542 ton. Selain itu, ada beberapa kabupaten yang juga mendapat pupuk organik bersubsidi yakni granul dan cair.

Riza Rahmadi menyampaikan, TPHP juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyalur pupuk bersubsidi untuk memastikan pendistribusian berjalan lancar, sehingga petani tidak ada terkendala akibat kekurangan pupuk menghadapi musim tanam ke depan.

Reporter : Dewi Ratnasari
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018