Sabtu, 14 Desember 2019


Korporatisasi Petani Sebagai Strategi Besar Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Bangsa

01 Des 2019, 10:02 WIBEditor : Ahmad Soim

Prof. Agus Pakhpahan | Sumber Foto:dok

Agus Pakpahan - Profesor Riset Ekonomi Pertanian; Ketua Umum PERHEPI 2000-2003; Dirjenbun, Kementan 1998-2003; Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Kementerian BUMN 2005-2010

 

            Topik korporatisasi (corporatization) dipilih mengingat topik ini memiliki dimensi sangat strategis. Korporatisasi dipahami sebagai proses membangun institusi ekonomi yaitu korporat (badan usaha). Sifat korporat ini bisa inklusif atau eksklusif, bisa pula eksploitatif atau sebaliknya, dipandang dari kepentingan rakyat, bangsa dan negara.  Peran korporat sangat menentukan kualitas kehidupan dan perkembangan suatu negara.

 

Indonesia mewarisi bangun ekonomi dualistik. Bangun ekonomi ini  dirancang dan diwariskan oleh pihak kolonial dengan sifat intrinsiknya yang  selain eksploitatif dan eksklusif juga menciptakan politik ekonomi pembangunan yang tidak bisa melihat potensi rakyat seperti petani. Misal, kontribusi petani padi dalam setahun lebih dari 70 juta ton gabah kering panen. Apabila nilai gabah adalah Rp 5000 per kilogram, maka petani padi telah memberikan kontribusi Rp 350 triliun.  Nilai ini 3.15 kali dari nilai pendapatan BRI pada 2018 yaitu Rp 111 triliun. Tetapi dengan data tersebut kita tidak bisa melihat nilai besar yang bisa dibangkitkan untuk estafet pembangunan berikutnya.

 

Korporatisasi

             Politik ekonomi dualistik mendikotomikan pelaku ekonomi moderen dan pelaku ekonomi tradisional, serta melembagakannya. Petani merupakan kelompok pelaku ekonomi tradisional.  Sebagai pelaku ekonomi tradisional petani terpisah dari struktur ekonomi modern seperti perbankan, iptek, atau pasar. 

Pemerintah telah mencoba mengoreksi struktur tersebut dengan pelbagai cara seperti mendirikan Kementerian Koperasi dan UKM, pengembangan model Perusahaan Inti-Rakyat (PIR), kelompok-kelompok tani dan bentuk institusi lainnya.  Namun demikian, petani yang beraktifitas sebagai petani secara sendiri-sendiri dapat diibaratkan hanya sebagai butiran-butiran air hujan saja.  Daya air hujan akan menjadi sangat besar untuk pembangunan apabila diwadahi oleh bendung air, kemudian diterjunkan untuk memutar turbin-turbin pembangkit listrik dengan kapasitas yang besar seperti Bendung Jati Luhur. Apabila Bendung Jati Luhur adalah infrastruktur fisik, maka korporat petani adalah infrastruktur sosial ekonomi untuk mentransformasikan kegiatan ekonomi petani berbasis individu menjadi berbasis korporat.

 

Politik Ekonomi

           

Politik ekonomi negara menentukan bentuk korporat petani yang akan terwujud. Sebagai ilustrasi, politik ekonomi Amerika Serikat menghasilkan koperasi dalam bidang pertanian seperti CHS Inc. sebagai koperasi terbesar dari 100 koperasi terbesar di sana. Pada 2017, CHS Inc. memperoleh pendapatan USD 31,9 milyar atau sekitar Rp 447 triliun. Pengalaman American Crystal Sugar Co. (ACSC) dengan tingkat pendapatan USD 1400 juta atau Rp 19,6 triliun sangat menarik untuk dicatat mengingat perusahaan ini merupakan contoh keberhasilan transformasi dari perusahaan besar yang sudah terdaftar di New York Stock Exchange yang  jatuh bangkrut pada 1972. Kemudian ACSC dibeli oleh para petani gula bit di sana dan dijadikan koperasi mereka pada 1973 dengan nilai pembelian USD 86 juta.

 

            Malaysia menciptakan FELDA pada 1956 berdasarkan atas Land Development Act, 1956 (No. 474).  Tujuan utama politik ekonomi Malaysia ini adalah untuk mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan daerah-daerah pedalaman di Malaysia.  FELDA mencetak pendapatan pada 2013 sekitar US$ 3.02 milyar atau sekitar Rp 42,2 triliun.  FELDA mengelola  kebun-kebun kelapa sawit petani.

 

Politik ekonomi Indonesia perlu melihat korporatisasi lebih mendasar lagi, yaitu sebagai proses investasi membangun infrastruktur sosial ekonomi untuk mengoreksi sifat eksklusivitas dan eksploitatif dari struktur ekonomi dualistik peninggalan masa lalu.  Pembangunan infrastruktur sosial ekonomi berupa korporat ini merupakan pasangan dari investasi besar akan infrastruktur fisik dan sumberdaya manusia yang menjadi prioritas Pemerintah Presiden Joko WIdodo sekarang.

 

Rancang Bangun Dasar Korporatisasi

 

            Pengakuan akan hak kepemilikan privat (HKP) (private property rights) oleh Negara merupakan energi sosial yang dampaknya sangat besar. Berasal dari akar inilah lahir institusi berupa korporat sebagai pencipta revolusi industri dan sumber  kekayaan serta kemajuan Eropa Barat.

 

            Sejarah menunjukkan peran besar korporat VOC bagi Belanda. Revolusi selanjutnya terjadi berupa pembangunan infrastruktur fisik seperti terusan Suez yang dibuka pada 1869.  Pada 1870, sejarah juga kemudian mencatat lagi lahirnya infrastruktur sosial ekonomi berupa Agrarischwet 1870, yang melahirkan korporat-korporat perkebunan di Hindia Belanda. 

Bertolak dari perjalanan sejarah, rancang bangun korporat yang diperlukan Indonesia adalah korporat yang bersifat inklusif, cerdas dan memberdayakan  dipandang dari sudut kepentingan petani, negara dan bangsa Indonesia.

 

Gagasan Empiris

 

            Kita fokus ke sawah. Petani padi telah menyumbangkan sekitar Rp 350 triliun berasal dari nilai gabah 70 juta ton.  Apabila seluruh potensi industri dari padi ini dimanfaatkan paling tidak dapat dipanen manfaat lebih dari Rp 1000 triliun. Potensi tersebut bisa diperoleh dari: pembangkit listrik berbahan bakar sekam padi, pabrik pengolahan beras dan tepung beras, minyak bekatul, batu bata tahan api dan pabrik-pabrik lainnya. 

 

Andaikan Pemerintah mendirikan PT. Pertanian Cerdas Inklusif Indonesia (PCII) dengan penyertaan modal Rp 350 triliun atau USD 25 miliar. Petani padi juga setor sebesar Rp 350 triliun (bagaimana mewujudkannya tidak dibahas pada artikel ini). Untuk mengatur ini kita bisa belajar, antara lain dari ACSC di Amerika Serikat. BULOG  dijadikan “Kapal Induk” untuk menampung semua gabah petani dan berkonsolidasi dengan seluruh BUMN terkait dalam membangun unit-unit korporat petani padi pada wilayah kerja, misalnya, per 10 ribu hektar. Sekarang Pemerintah berperan sebagai agent of development dalam makna strategis dan juga sekaligus menjamin operasionalisasinya. 

 

Untuk Pilot Project, misalnya, dana subsidi pupuk sekitar Rp 30 triliun dapat dialihkan ke proyek pembangunan infrastruktur sosial berupa korporatisasi petani. Dengan dana tersebut 60 unit korporat dengan masing-masing investasi sebesar Rp 500 miliar untuk kawasan operasional 10.000 hektar dapat dibangun.  Hasilnya adalah 60 pembangkit listrik, 60 penggilingan beras skala besar modern, 60 pabrik tepung beras, 60 pabrik minyak goreng bekatul, dan 60 unit pabrik batu bata tahan api, dan Korporat Petani sebagai anak perusahaan PT. PCII di atas. Ini tidak besar karena setara dengan 100.000 ton gabah kering panen atau kurang-lebih 10.000 hektar.

 

Tentu saja uraian di atas adalah suatu ide yang didasari oleh falsafah bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengubah nasib kita. Kita melihat bahwa kemajuan negara-negara yang sudah maju ternyata kemajuan mereka itu ditentukan oleh kemajuan dalam pembangunan infrastruktur sosial ekonomi yang bersinergi dengan pembangunan infrastruktur fisik dan aspek lainnya.

BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018