Tuesday, 07 July 2020


Memanfaatkan KUR Mikro untuk Pengembangan Usaha Tani

28 May 2020, 16:52 WIBEditor : Ahmad Soim

Mentan SYL serahkan KUR pada petani | Sumber Foto:Dok

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM - Pemerintah telah meluncurkan sebuah program untuk membantu bisnis  Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) termasuk petani. Program tersebut bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi –   bukan untuk konsumtif – kepada  individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Dengan program KUR diharapkan bisa membantu petani untuk melanjutkan atau mengembangkan usaha taninya.   KUR dapat menjadi solusi bagi para petani karena disamping prosedurnya relatif mudah, bunganya juga ringan.

Saat ini suku bunga KUR tidak lagi 7 persen sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akan tetapi diturunkan lagi menjadi 6 persen per tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp 50 juta.

Beberapa lembaga keuangan pemerintah seperti Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI maupun swasta telah ditunjuk untuk melayani KUR ini. Salah satu Bank pemerintah yaitu Bank BRI misalnya, dengan jumlah unit kerja yang terbesar dan tersebar, telah berpengalaman melayani KUR sampai ke seluruh pelosok nusantara.

KUR untuk Petani

 KUR untuk petani ini skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya. Petani diberikan keringanan dalam pembayarannya, yakni dapat dibayar lunas sekaligus atau boleh juga dicicil pada saat produk pertaniannya sudah panen (menghasilkan). Dengan kata lain disesuaikan dengan perilaku arus kas (cash flow) nya. Hal ini tentu sangat memudahkan para petani.

Misalnya petani mengajukan KUR sebesar Rp 50 juta (tanpa agunan) untuk kebutuhan modal usaha taninya yang berupa tanaman dan peternakan. Komoditas ini baru akan menghasilkan setelah beberapa bulan kemudian. Jadi ketika sudah panen, mereka (petani) dapat melunasinya secara sekaligus maupun dengan mencicil atau dengan istilah populernya yarnen (bayar setelah panen).

KUR mikro yang direalisasikan bukanlah dalam bentuk uang, melainkan berbentuk sarana produksi pertanian (saprotan). Untuk itu dalam KUR ini, dinas pertanian dan bank sudah bekerjasama dengan para off taker atau penjamin (avails) untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para petani. Off taker yang dimaksud antara lain adalah para penyalur pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).

Program KUR mikro ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan tersalurkan secara adil dan merata sehingga petani dan peternak dapat menikmati manfaatnya. Hal ini tentu saja sangat membutuhkan peran serta pihak terkait. Diantaranya, peran kepala dinas pertanian setempat dalam hal mengeluarkan rekomendasi atau surat pernyataan bahwa petani atau kelompok tani (poktan) yang mengajukan tersebut benar-benar berhak mendapatkan KUR.

Selain itu, Kostratani (Komando Startegis Pembangunan Pertanian) di tingkat kecamatan harus mampu menjadi   Klinik Konsultasi Pembiayaan yang fungsinya sebagai konsultan atau yang membantu petani untuk mengajukan KUR. Selain itu, klinik ini juga berfungsi sebagai pengawas dalam penyaluran KUR.

Syarat dan Ketentuan

Beberapa ketentuan dan persyaratan KUR mikro yang ditujukan kepada pelaku usaha pertanian dan peternakan berupa kredit modal kerja dan investasi adalah : Batas maksimal kredit setiap debitur adalah Rp 50 juta, Ada dua jenis kredit KUR Mikro BRI yakni Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jangka waktu tenor maksimal tiga tahun dan Kredit Investas (KI) dengan jangka waktu tenor maksimal lima tahun, Suku bunga yang berlaku 6 persen efektif per tahun atau setara 0,41persen flat per bulan, Tidak ada biaya administrasi dan provisi

Dalam keadaan tertentu, kebijakan pemerintah tentang KUR bisa saja berubah. Tentunya dengan maksud disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Yang jelas akan selalu mendorong dan membantu serta meringankan debitur (petani) sehingga bisa terus memanfaatkan fasilitas KUR dalam mengembang usahanya.

Sebagai contoh, Keputusan Presiden tentang pemberlakuan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak covid-19 selama enam bulan. Keputusan yang diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini, antara lain mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran covid-19, termasuk debitur UMKM.

Debitur KUR existing yang terkena dampak covid-19 akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR atau kebijakan penambahan limit plafon KUR khususnya bagi debitur KUR Kecil dan KUR mikro nonproduksi. Sedangkan, untuk calon debitur KUR yang baru diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan. Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan. Calon debitur pun dapat mengakses KUR secara online.

Tentunya tidak semua debitur diberikan keringanan khusus tersebut. Hanya yang memenuhi kriteria baik kriteria umum maupun kriteria khusus yang sudah ditetapkan saja yang bisa dilayani. Adapun kriteria penerima KUR yang mendapatkan perlakuan khusus adalah sebagai berikut:

Syarat Umum:

1. Kualitas kredit menunjukkan kolektabilitas performing loan dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi. Apabilan dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan bunga dana atau pokok.

2. Bersikap kooperatif dan memiliki itikad baik.

- Syarat khusus: Penerima KUR mengalami penurunan usaha dikarenakan minimal salah satu kondisi seperti:

1. Lokasi usaha berada daerah terdampak covid-19 yang diumumkan pemerintah setempat.

2. Terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait covid-19.

3. Terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak covid-19.

 

Reporter : Inang Sariati PPS
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018