Saturday, 26 September 2020


Alokasi Berkurang, Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani Langka

09 Jun 2020, 17:25 WIBEditor : Indarto

Winarno Tohir | Sumber Foto:Dok. Indarto

Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi pada tahun ini disebabkan minimnya anggaran pemerintah yang hanya dialokasikan sebesar Rp 26 triliun. Padahal, tahun 2018 alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp 31 triliun.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 berdampak cukup signifikan terhadap petani di sejumlah daerah yang saat ini memasuki musim tanam. Sejumlah petani di Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluh kekurangan pupuk bersubsidi.

Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengatakan,  kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut salah satunya disebabkan alokasinya pada tahun ini berkurang.  " Pada tahun 2018 alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton, sehingga petani tak kesulitan mendapatkan pupuk. Tahun 2019 alokasinya mulai berkurang menjadi 8,5 juta ton dan pada tahun 2020 alokasinya hanya 7, 9 juta ton," kata Winarno Tohir, dalam sebuah webinar, di Jakarta , Selasa (9/6).

Menurut Winarno, yang memerlukan pupuk bersubsidi tak hanya petani padi saja. Petani jagung dan pembudidaya ikan skala kecil pun butuh pupuk bersubsidi.

"Karena itu petani berharap kuota pupuk bersubsidi jangan dikurangi. Sebab, kebutuhan pupuk yang sesuai sangat penting untuk mendorong produksi padi secara maksimal," papar Winarno.

Winarno mengatakan, berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi pada tahun ini disebabkan minimnya anggaran pemerintah yang hanya dialokasikan sebesar Rp 26 triliun. Padahal, tahun 2018 alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp 31 triliun.

Menurut Winarno, diharapkan pada tahun 2021 jangan sampai  ada kelangkaan atau kekurangan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sebab, kalau masih terjadi kelangkaan, akan mengganggu produksi padi.

Winarno berharap, ada opsi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Paling tidak, harus ada solusi untuk memenuhi alokasi pupuk bersubsidi sampai Desember tahun ini.

" KTNA mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET). Dengan begitu, alokasi pupuk bersubsidi bisa kembali di kisaran 9,5 juta ton," ujarnya.

Langkanya pupuk bersubsidi di Jatim juga diamini Ketua KTNA Jatim, Suyanto. Menurutnya,  hampir separuh lebih alokasi pupuk bersubsidi di Jatim menghilang.

" Penerima memang sudah sesuai e-RDKK. Namun, ketersediaan  pupuk sangat minim. Distribusi di petani menurun hingga 45 persen," kata Suyanto.

Suyanto mengaku,  dalam 1 ha petani hanya menerima pupuk urea bersubsidi 100 kg, SP 33 kg, Za 66 kg, NPK 66 kg dan pupuk organik 60 kg. "Bagaimana petani bisa meningkatkan produksi kalau dalam 1 ha hanya menggunakan pupuk organik 1 pikul," ujarnya.

Menurut Suyanto, petani sebenarnya tak ada masalah dengan harga pupuk. Yang diperlukan petani, pupuk tersedia saat tanam.  " Petani tak keberatan kalau ada pengurangan subsidi. Sehigga HET pupuk bersubsidi bisa dinaikkan.  Selain itu, subsidi untuk pupuk organik bisa saja dialihkan ke pupuk kimia," pungkasnya. 

 

Reporter : Dimas
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018