Friday, 26 February 2021


Naikkan HET dan Pangkas HPP, untuk Tambah Alokasi Pupuk Bersubsidi

09 Jun 2020, 17:29 WIBEditor : Indarto

Petani sedang memupuk sawah | Sumber Foto:Dok. Sinta

Solusi yang ditawarkan KTNA untuk menaikkan HET bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyediakan pupuk bersubsidi sampai Desember 2020.

 


TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah membuat  petani resah. Sebab, berkurangnya pupuk bersubsidi di tingkat petani akan berdampak terhadap produksi padi yang dihasilkan.

Guna mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dalam rembug utama mengusulkan agar harga eceran tertinggi (HET)  pupuk bersubsidi dinaikkan Rp 300- Rp 500 per kg.  "Petani tak keberatan kalau HET nya dinaikkan, asalkan kuota pupuk bersubsidi jangan dikurangi," ujar Ketua Umum KTNA Winarno Tohir, dalam sebuah webinar, di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Winarno, apabila kebutuhan pupuk tak terpenuhi, petani akan kesulitan untuk meningkatkan produksi padi. " Jadi, jangan sampai impor beras karena kekurangan pupuk di tingkat petani. Sehingga, harus ada sulosinya," kata Winarno.

Winarno juga berharap, solusi yang ditawarkan KTNA untuk menaikkan HET bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyediakan pupuk bersubsidi sampai Desember 2020. " Bisa saja HET untuk  urea bersubsidi dinaikkan menjadi Rp 2.500 per kg, NPK Rp 3.500 per kg dan Ponska Rp 4.000 per kg," ujarnya.

Menurut Winarno, selain menaikkan HET pupuk bersubsidi, diharapkan ada opsi lain dari pemerintah untuk menyediakan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton. " Kami juga berharap alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun depan tak berkurang," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua KTNA Jawa Timur (Jatim), selain menaikkan HET pupuk bersubsidi,  pemerintah bisa mengalihkan subdisi pupuk organik ke pupuk kimia. Sedangkan, pembuatan pupuk organik di daerah-daerah diperkuat pendampingannya.

"Petani tak akan keberatan kalau ada pengurangan subsidi. Dengan catatan, pupuk harus tersedia tepat waktu dan sasaran," katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian, Musdalifah Machmud mengatakan, terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah harus dicarikan solusi dan dikomunikasikan. "Karena itu terkait dengan HET pupuk bersubsidi bisa diformulasikan lagi," ujar Musdalifah.

Menurut Musdalifah, usulan KTNA untuk menaikkan HET Rp 300- Rp 500 per kg, sehingga alokasi pupuk bersubsidi bisa ditambah harus dikomunikasikan lagi dengan pihak terkait. Diantaranya dengan Kementerian ESDM dan Kementerian  lain, terkait penetapan harga gas dan komponen pupuk lainnya.

" Untuk mendorong kenaikan HET pupuk bersubsidi, perlu didiskusikan dengan sejumlah kementerian," ujarnya.

Musdalifah mengaku, apabila meminta tambahan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi ke Kementerian Keuangan memang sudah tak ada anggaran. Karena, anggarannya sudah dialokasikan untuk penanganan covid 19.

" Selain memformulasikan HET, HPP pupuk bersubsidi pun  perlu ditinjau ulang. Karena sejak 2012, HPP pupuk bersubsidi tak mengalami perubahan," papar Musdalifah.

Musdalifah mengatakan, HET pupuk bersubsidi bisa diformulasikan naik Rp 300- Rp 5.00 per kg. Sedangkan HPP nya bisa saja diturunkan sebesar 5 persen.

Pupuk Organik Cair Sebagai Pupuk Bersubsidi

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, sudah melakukan percepatan dan solusi terhadap berkurangnya pupuk bersubsidi di tingkat petani. Salah satunya, dengan mengusulkan agar pupuk organik cair masuk dalam katagori pupuk bersubsidi.

Sarwo Edhy mengaku sudah mengirim surat ke Kemenkeu pada 18 Maret 2020 untuk minta tambahan anggaran pupuk bersubsidi. Namun, Kemenkeu tak ada dana untuk menambah anggaran pupuk bersubsidi.

"Untuk itu kami juga punya wacana  menaikkan HET pupuk bersubsidi  Rp 300 - Rp 5.00 per kg. Kenaikan HET ini harus dibahas dengan instansi terkait," ujar Sarwo.

Sarwo juga mengatakan, usulan kenaikan HET dari KTNA sudah disiapkan. Bahkan, sesuai kajian Ditjen PSP Kementan, kenaikan HET tinggal menyepakati besarannya. " Kami akan udang lagi instansi terkait untuk merumuskannya, sehingga alokasi pupuk bersubsidi kembali 9,2 juta ton," katanya.

Menurut Sarwo,selain menaikkan HET, pihaknya juga meninjau ulang HPP pupuk bersubsidi agar diturunkan sebesar 5 persen. Penurunan HPP tersebut dimaksudkan supaya tak memberatkan harga pupuk di tingkat petani. Unsur HPP pupuk bersubsidi yang terdiri dari 100 komponen akan dikaji lagi, selanjutnya sejumlah  komponen akan diturunkan.

" Komponen yang tak terkait dengan pembuatan pupuk bersubsidi nantinya bisa dikurangi," pungkas Sarwo

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018