Sunday, 28 February 2021


Endang Setyowati: Ketergantungan Pupuk Impor Masih Tinggi

10 Jun 2020, 15:19 WIBEditor : Indarto

Pupuk bersubsidi | Sumber Foto:Dok. Sinta

Karena banyak permasalahan yang dihadapi industri pupuk di dalam negeri, Indonesia hingga kini masih harus bergantung pada kebutuhan pupuk impor. Padahal, dari dalam negeri ada perusahaan BUMN yang bisa memproduksi –yaitu holding PT Pupuk Indonesia

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Pupuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses usaha budidaya pertanian. Khususnya , di Jawa yang unsur hara lahan sawahnya  mulai berkurang, perlu tambahan pupuk untuk meningkatkan produksinya. Namun, petani kerap kali kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saat musim tanam tiba. Mirisnya lagi, ketergantungan pupuk impor  pun masih tinggi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyowati Thohari mengatakan, karena banyak permasalahan yang dihadapi industri pupuk di dalam negeri,  Indonesia hingga kini masih harus bergantung pada kebutuhan pupuk impor. Padahal, dari  dalam negeri ada perusahaan BUMN yang bisa memproduksi –yaitu holding PT Pupuk Indonesia.

“Tapi, BUMN ini  harus menghadapi kerasnya persaingan di industri pupuk dalam negeri,” ujar Endang Setyowati Thohari, dalam sebuah webinar, di Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Endang, terbatasnya pasokan gas sebagai bahan bagi industri pupuk,  dan ketidakseimbangan antara kebutuhan riil pupuk yang semakin meningkat, sementara produksi pupuk terbatas, akhirnya membuat serbuan  pupuk impor semakin menekan industri dalam negeri. Data BPS menunjukkan volume impor urea melonjak sebesar 555,85 persen dari  95,43 juta kg pada tahun 2015 , menjadi 625,90 juta kg pada 2016.

 “ Perbedaan biaya produksi membuat pupuk produksi dalam negeri kesulitan bersaing di pasar urea nonsubsidi,” ujarnya.

Endang juga mengungkapkan, tingginya harga gas sebagai salah satu komponen proses produksi pupuk juga berdampak terhadap harga jual pupuk menjadi tak kompetitif. Kemudian, panjangnya rantai distribusi,  pupuk subsidi dinikmati petani kaya berlahan 0,75-2 ha, sementara sasaran utama adalah petani miskin, akhirnya berdampak terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah.

Menurut Endang,  terjadinya dualisme harga pupuk (subsidi dan non subsidi),pengoplosan pupuk subsidi dan nonsubsidi, terjadinya pemalsuan pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan, pemalsuan kuota pupuk,  kerap kali masih menjadi kendala dalam industri pupuk nasional. Kendala juga terjadi pada penyaluran pupuk bersubsidi  yang menggunakan kartu tani di sejumlah daerah

 “ Kesimpangsiuran antara BPS, Kementan, BPN dalam penetapan data luas lahan dan pemakain pupuk normal setiap hektar, serta terdistorsinya sistem distribusi pupuk kerap kali menjadi penyebab kelangkaan pupuk di pasaran,” paparnya.

Endang mengatakan, banyaknya kendala dalam industri pupuk  dan tingginya ketergantungan terhadap impor pupuk  harus  ada solusinya.  Salah satunya adalah,  harus ada penambahan kapasitas produksi. Pabrik yang sudah tua harus direvitalisasi dengan cara membangun pabrik baru, khususnya untuk produksi pupuk majemuk (NPK) guna mendukun program pemupukan berimbang yang lebih efisien dan dapat mengoptimalkan produksi pangan.

 

“Agar tak bergantung pupuk impor, maka BUMN pupuk harus ditata ulang. Ini PR bagi kita,” ujarnya

Menurut Endang,  agar industri pupuk  bisa berkembang dengan baik, maka penyediaan alokasi dan harga harus kompetitif.  Sehingga, harga pupuk di  tingkat petani lebih terjangkau.

“Yang tak kalah penting adalah pemafaatan teknlogi dan big data untuk mengoptimalkan kegiatan produksi, menciptakan inovasi produk dan meminimalkan kontak langsung dengan pelanggan. Selain itu, usahanya harus  efisien,” pungkas Endang.

 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018