Sunday, 09 August 2020


Tak Perlu Takut Ambil KUR Pertanian, Bisa Bayar Setelah Panen

13 Jul 2020, 14:28 WIBEditor : Gesha

KUR bagi petani | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Pemerintah sudah banyak menggelontorkan bantuan untuk petani agar bisa produktif dan berdaya saing. Tapi sebenarnya apakah bantuan yang benar-benar diharapkan petani?

"Data dari BPS, sebanyak 55,70 persen petani masih menginginkan bantuan (subsidi) benih/bibit. Sedangkan prioritas kedua adalah bantuan (subsidi) pupuk sebanyak 11,15 persen dari rumah tangga petani," beber Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud.

Sedangkan jaminan harga seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras juga diharapkan petani. Dari segi bantuan permodalan, petani mengharapkan bantuan permodalan tanpa agunan (loan without collateral) dan pinjaman bank dengan bentuk subsidi bunga (loan with interest subsidy).

"Memang, dengan kesulitan modal maka kuantitas dan kualitas hasil yang didapatkan petani tidak maksimal. Kami melihat modal disini tidak hanya uang tetapi juga sarana produksi pertanian (saprodi)," tambahnya.

Diakui oleh Musdalifah, Pembiayaan usaha termasuk faktor utama yang menjadi kendala pengembangan usaha petani. Prosedur yang rumit menjadi faktor utama kendala akses permodalan.

"Sekarang sudah ada Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan petani. Ada Rp 19 trilliun disana. Mari manfaatkan bantuan permodalan itu. Ada subsidi bunga didalamnya," kata Musdalifah.

Musdalifah mengingatkan petani tidak perlu takut meminjam di KUR karena ada grace period atau masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi si nasabah atau penghutang. "Jadi kalau tanaman belum bisa menghasilkan, petani tidak perlu membayar cicilan," tuturnya.

Kepala Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Bambang Setiatmojo menuturkan BNI memiliki skema penjaminan yang bisa disesuaikan selama 4 bulan atau setelah panen (yarnen). "Kalau harga komoditas saat panen jatuh, bisa diskusi dengan Kepala Cabang BNI dimana mendapatkan KUR," tuturnya.

Dirinya bahkan menyarankan untuk membentuk korporasi petani dengan sistem resi gudang sehingga hasil petani bisa disimpan dan dikeluarkan setelah harga membaik dan petani mulai mengangsurnya.

Syarat KUR

Bambang mengaku untuk memperoleh KUR sangat mudah untuk petani. "Hanya perlu punya E-KTP atau Surat Keterangan (SUKET). Kenapa?untuk melihat apakah yang bersangkutan juga mendapatkan bantuan subsidi benih atau tidak. Kita utamakan yang memang belum dapat bantuan apa-apa," katanya.

Syarat kedua adalah ada usaha budidaya yang dilakukan oleh petani dan cukup sampai tingkat kecamatan dimana usaha budidaya tersebut dilakukan. "Petani penggarap juga bisa dibiayai oleh KUR, sepanjang dia yang melakukan budidaya tersebut. Sertakan keterangan dari pemilik lahan kalau memang dilakukan dengan sistem bagi hasil," bebernya.

Diakui Bambang, KUR tanpa agunan dilakukan untuk pinjaman sampai Rp 50 juta sesuai keputusan Kemenko Perekonomian. Sedangkan untuk pinjaman diatas Rp 50 juta yang digunakan untuk pembelian alat dan mesin pertanian, Bambang menuturkan agunan menggunakan alsintan tersebut. "Surat-surat kepemilikan dan pembelian dari alsintan tersebut digunakan sebagai agunan," tambahnya.

Bambang sendiri mengaku akan menjalin kerjasama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk sosialisasi dan percepatan penyerapan KUR ini. "Agen BNI bersama KTNA dan penyuluh akan melakukan proses referal dan koleksi data. Apalagi jika bisa disatukan dalam satu hamparan yang melakukan budidaya yang sama, misalnya padi. Prosesnya akan jauh lebih mudah daripada hanya satu kelompok-kelompok kecil," tukasnya.

Reporter : NATTASYA
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018