Sunday, 17 January 2021


77,8% Petani Masih Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

23 Dec 2020, 15:30 WIBEditor : Gesha

Pupuk bersubsidi cukup | Sumber Foto:Dok

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor --- Pemberitaan kelangkaan pupuk bersubsidi selalu terjadi disaat musim tanam. Ternyata, kelangkaan pupuk subsidi hanya terjadi pada sebagian kecil wilayah pertanian. Justru yang terjadi adalah kesulitan mendapat pupuk tepat waktu maupun jumlah.

Berita tentang kelangkaan pupuk subsidi selalu terdengar setiap tahun, tetapi umumnya bersifat spot-spot atau di lokasi tertentu saja, bukan bersifat umum atau nasional. Informasi mengenai adanya kelangkaan pupuk di suatu wilayah akan sensitif dan mudah menyebar ke daerah lain, termasuk ke Pusat, apalagi pada era informasi digital ini.

Menelusuri kebenaran mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi ini, peneliti dari Balai Penelitian Tanah, Balitbang Pertanian, Irawan melakukan survei kecil dengan meminta informasi kepada para petani yang pernah dikunjungi ketika dinas dalam rangka penelitian pertanian. "Sekitar 30 orang petani yang dikirim formulir on-line, tetapi hanya ada 18 orang (60%) yang memberikan respon.hingga 3 Desember 2020," bebernya.

Adapun karakteristik petani yang merespon dicirikan oleh usianya yang masih produktif, yakni 40-50 tahun (50%), kurang dari 40 tahun (33%) dan sisanya berumur 50-60% (17%). Status petani di dalam kelompok tani sebagian besar adalah pengurus (72%) dan anggota Poktan (28%). Tempat tinggal petani berada di Jawa (50%), Sumatera (33%), dan Kalimantan (17%). 

Jenis komoditas utama yang mereka usahakan adalah padi (44,4%), jagung (50%), dan sayuran (5,6%). Luas lahan usahatani umumnya sekitar 0,51-1,0 ha (50%) dan proporsi berikutnya antara 0,25-0,50 ha (28%). Hanya sebagian kecil petani yang luas lahan usahataninya di atas 1 hektar, dan tidak ada yang lebih luas dari 2 ha.

Sedangkan status penguasaan lahan ada tiga, yakni hak milik (72%), hak garap atau bagi hasil (17%) dan hak sewa (11%). "Secara umum kharakteristik petani tersebut menunjukkan bahwa mereka termasuk petani yang berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi dan hal itu sesuai dengan pengakuan para petani di dalam responnya," jelas Irawan.

Kesulitan Pupuk

Irawan mengatakan, pertanyaan apakah petani dapat memperoleh pupuk subsidi saat diperlukan untuk usahatani?, sebagian besar (77,8%) petani memilih jawaban : “Ya, tetapi sulit sehingga pupuk diperoleh tidak tepat, baik waktu maupun jumlahnya”. 

Sedangkan jumlah petani yang menyatakan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi atau normal seperti biasanya ada 16,7%, yakni petani yang tinggal di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian yang menyatakan ada kelangkaan pupuk sehingga tidak memperoleh pupuk subsidi sebanyak 5,5%, yakni petani yang tinggal di Jawa Tengah. 

Jadi, sebagaimana dugaan semula bahwa kelangkaan pupuk subsidi hanya terjadi pada sebagian kecil wilayah pertanian. Kesulitan mendapatkan pupuk subsidi di kios pertanian terjadi pada bulan Oktober-Nopember 2020, yakni saat persiapan lahan hingga pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif.

Adapun jenis pupuk subsidi yang menurut petani tergolong sulit diperoleh saat itu secara berurutan adalah NPK Phonska, SP36, dan Urea. 

Terkait dengan jenis pupuk subsidi yang diperoleh selama ini sebagian besar petani (76,5%) menyatakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Ketidakcocokan jenis pupuk yang diperoleh bisanya dikaitkan dengan waktu (timing) pemupukan dan kebiasaan petani.

Pada saat pemupukan dasar petani memerlukan pupuk SP36 daripada Urea. Ada juga petani yang lebih menyukai ZA daripada Urea karena kebiasaan.  Perihal jumlah pupuk subsidi yang diperoleh petani juga mendapatkan tanggapan beragam.

Sekitar 44,4% petani menyatakan jumlah pupuk subsidi yang mereka peroleh sesuai dengan kebutuhannya. Sisanya (sebagian besar petani) menyatakan jumlah pupuk subsidi tersebut hanya memenuhi kurang dari 75% atau 50?ri kebutuhannya.

Respon petani tersebut diklarifikasi dengan pengakuan mereka bahwa sebagian besar (56%) petani menggunakan pupuk berdasarkan pengalaman sendiri atau mengikuti petani lainnya, sedangkan sisanya (44%) mengikuti rekomendasi pemupukan dari PPL atau Dinas Pertanian.

Sebagian besar petani juga (66,7%) belum mempunyai kartu tani.  Beberapa alasan yang dikemukakan petani antara lain kartu tani tersebut masih dalam proses, belum diajukan, petugas terkait kurang sigap, dan ada juga yang menyatakan tidak tahu penyebabnya. 

Reporter : Irawan
Sumber : Balit Tanah /BBSDLP
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018