Saturday, 23 January 2021


Subsidi di Sektor Pertanian, Masihkah Mencari Bentuk?

13 Jan 2021, 08:47 WIBEditor : SOIM

Penebusan pupuk bersubsidi masih bisa dilakukan manual jika belum memiliki kartu tani | Sumber Foto:Istimewa

Memed Gunawan - Pemimpin Umum Tabloid Sinar Tani

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Masalah subsidi tiba-tiba merebak menjadi hot issue setelah Presiden Jokowi mempertanyakan dampak positifnya setelah subsidi pertanian yang telah berlangsung sekian lama dengan besaran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tentu saja insan pertanian gerah dan mungkin segera ikut bertanya. Boleh jadi pertanyaan yang sama.

Pertanyaan yang sebenarnya terlambat karena seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Lalu bagaimana seharusnya subsidi ini dibangun? Masihkah subsidi di sektor pertanian kita mencari bentuk sesudah berjalan puluhan tahun?

Seakan jadi kesepakatan, Sektor Pertanian diakui sebagai mesin perekonomian nasional penting yang masuk kategori Die Hard walaupun tidak bisa berlari sprint, tetapi sebagian besar pelakunya ada dalam kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu tujuan hakiki pembangunan pertanian antara lain adalah peningkatan kesejahteraan petani.

Secara teoritis, subsidi input pertanian didasarkan atas upaya agar peningkatan produktivitas menjadi atraktif, khususnya bagi petani kecil yang umumnya mengalami kendala permodalan, terutama dalam mengadopsi teknologi baru yang memerlukan investasi lebih besar. Semua ini diharapkan berujung pada peningkatan kesejahteraan petani. 

Issue terkait inefisiensi dalam pelaksanaan subsidi akibat kebocoran dan pengalihan input bersubsidi untuk tujuan lain terjadi di berbagai negara berkembang. Tidak mengherankan jika ada upaya untuk mencari semacam  Pola Subsidi Sapujagat yang efisien, yang meningkatkan produktivitas dan sekaligus menyejahterakan petaninya serta menggerakkan perekonomian pedesaan.

Pola subsidi makjleb yang mampu mengamankan ketersediaan bahan makanan pokok, pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin dan mendorong terpeliharanya kualitas sumberdaya alam pertanian. 

Sangat dipahami jika upaya ini tidaklah berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kerja multi sektor. Diperlukan banyak faktor pendukung lain agar sasaran yang hakiki tercapai. Sebut saja Peneltian dan Penyuluhan, dua kegiatan kembar dalam wilayah kerja Kementerian Pertanian, dan infrastruktur pertanian yang menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR.

Selain itu jangan dilupakan faktor manusia petani, karena merekalah pengambil keputusan terakhir yang menentukan jalan usahanya. Jangan-jangan pengalihan input bersubsidi merupakan keputusan rasional petani akibat tingginya ketidakpastian dan resiko (produksi, harga, pemasaran, waktu) dari komoditas yang diusahakannya. Jika selisih antara margin pendapatan dari pengalihan tersebut lebih tinggi, penerima subsidi akan cenderung tidak menggunakan input bersubsidi sesuai peruntukannya. 

Para pakar mengatakan bahwa subsidi input harus difokuskan kepada petani yang tidak mampu menggunakan input tertentu karena masalah permodalan; harus diberikan untuk input yang mampu memproduksi produk lebih tinggi, memasok pasar lebih banyak dan lebih responsif terhadap perubahan harga; dan harus diberikan pada input untuk memproduksi produk yang mempunyai kurva permintaan yang inelastik, seperti bahan makanan pokok. Bagi Indonesia, yang terakhir ini terkait dengan ketersediaan pangan. 

Subsidi input diberikan kepada kelompok petani kecil yang secara kelembagaan lemah, tidak mempunyai posisi tawar tinggi, dan umumnya merupakan bagian dari rantai pasokan (supply chains) yang dikuasai oleh kelompok yang mampu mengontrol dengan efektif.

Untuk kasus Indonesia, ketika porsi besar pemilik lahan pertanian menyerahkan pengelolaan lahannya kepada para penggarap, sasaran subsidi harus dipertanyakan. Siapa sebenarnya yang menerima subsidi dan siapa pengambil keputusan penggunaan input bersubsidi.

Mencermati pesan Presiden Jokowi, akhirnya kita kembali kepada kenyataan bahwa insentif subsidi tidak bisa berjalan sendirian dan bertumpu pada asumsi tunggal. Harus disertai penunjang lainnya karena kita tidak berkeinginan untuk membangun masyarakat yang hanya menunggu insentif dan bantuan, tetapi membuat kebijakan untuk menciptakan pemberdayaan yang mendorong mereka untuk aktif beraktivitas ekonomi, berinovasi dan responsif terhadap teknologi baru.

Sasaran peningkatan kesejahteraan tetap disertai dengan perubahan sikap mental untuk menghindar dari ketergantungan tetapi membangun kemandirian. Untuk itu, karena masyarakat petani adalah kelompok besar yang secara sendiri-sendiri tidak mempunyai kekuatan posisi tawar, mereka harus mempunyai wadah menjadi satu unit usaha bersama.

Itulah mengapa perlu dibangun kelembagaan pertanian, kelembagaan pedesaan yang terus didorong agar semakin besar perannya dalam ekonomi pedesaan.

Subsidi dibangun dan dikontrol dengan ketat mulai dari hulu sampai hilir. Harga input dan kredit bank disubsidi, kualitas input maupun produknya dijaga sehingga kepercayaan dan efisiensi pasar terbentuk untuk jangka panjang.

Sementara itu kelembagaan pemasaran dan koperasi dibangun di pedesaan. Infrastruktur dibangun dan pendidikan dilakukan masif melalui penyuluhan yang intensif. Subsidi input hanyalah salah satu upaya untuk menggerakkan pertanian, karena upaya dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas fisik melalui teknologi budidaya dan bioteknologi, mengurangi biaya yang dikeluarkan petani melalui peningkatan efisiensi pemasaran, distribusi, ketersediaan dan jangkauan terhadap pasar input maupun produk, serta jaminan agar fluktuasi harga produk tidak merugikan petani.

Untuk itulah diperlukan penguatan kelembagaan petani atau kelembagaan pedesaan yang kokoh. Singkatnya, diperlukan satu paket kebijakan, di mana subsidi adalah salah satu komponennya. Semoga.

Reporter : Memed
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018