Sunday, 28 February 2021


Kajian IPB : Petani Non Subsidi Lebih Cepat Meningkat Kesejahteraannya

19 Jan 2021, 14:00 WIBEditor : Gesha

Subsidi Pupuk masih dibutuhkan petani untuk bisa terus berjalan | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor --- Untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani pengguna subsidi input, tak hanya dilakukan dengan pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) saja. Seperti kajian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengenai petani pengguna subsidi dengan non subsidi.

Program bantuan pupuk bersubsidi secara umum tidak didisain secara randomize, sehingga diduga bahwa outcome dari kelompok petani yang menerima bantuan pupuk bersubsidi (treatment) dengan kelompok nonpenerima (control) tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan menggunakan teknik regresi biasa (OLS). Sehingga untuk menganalisis dampak bantuan pupuk bersubsidi pada tingkat pendapatan rumah tangga petani tanaman pangan di Indonesia digunakan metode pendekatan difference-in-difference (DID),” ungkap Dosen Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB University), Feryanto WK yang diterbitkan dalam Agribussiness Series 2017.

Dirinya menggunakan data SAKERTI atau yang lebih dikenal Indonesia Family Life Survey (IFLS) dua periode/gelombang (wave) terakhir yakni IFLS-3 tahun 2000, dan IFLS-4 tahun 2007. Survei yang dilakukan oleh RAND Corporation dilakukan terhadap sampel yang mewakili 83 persen populasi penduduk Indonesa di 13 propinsi. Survei dilakukan dengan mengumpulkan data pada level individu, rumah tangga sampai komunitas terkecil tempat di mana individu dan rumah tangga berada.

Tetapi dirinya menekankan ada yang penting diperhatikan dan bersumber dari level desa, yakni masalah pendistribusian bantuan pupuk yang dapat menyebabkan bias

Secara umum, kelompok treatment (petani subsidi) dan kelompok control (non subsidi) memiliki kenaikan tingkat pendapatan di antara tahun 2000 dan 2007. Pendapatan rumah tangga petani tanaman pangan yang menerima bantuan pada tahun 2000 sampai dengan 2007 meningkat sebesar 0,64 persen. Sedangkan petani tanaman pangan yang tidak menerima bantuan pupuk bersubsidi pada rentang tahun yang sama mengalami peningkatan yang jahu lebih besar yakni sebesar 1,05 persen.

Hasil difference in difference menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani tanaman pangan yang menerima bantuan pupuk bersubsidi adalah 0,41 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan pendapatan petani yang tidak menerima bantuan pupuk bersubsidi,” tuturnya.

Begitu juga jika dihitung dari karakteristik rumah tangga petani. Hasil yang ditunjukkan dari kedua pendekatan tersebut menghasilkan nilai yang negatif, di mana tingkat pendapatan rumah tangga petani tanaman pangan yang mendapat bantuan pupuk bersubsidi lebih rendah bila dibandingkan dengan petani tanaman pangan yang tidak mendapat bantuan pupukHal ini menunjukkan bahwa petani penerima bantuan pupuk bersubsidi belum mampu meningkatkan pendapatannya, atau dengan kata lain, bantuan pupuk bersubsidi dapat dinilai tidak efektif,” tuturnya.

Faktor Penentu

Ada beberapa argumen yang dapat disampaikan untuk menjelaskan kondisi diatas. Pertama, petani yang menerima bantuan pupuk bersubsidi adalah petani miskin dengan kepemilikan kurang dari 2 ha, dan adanya kecenderungan menjual bantuan pupuk tersebut ke pihak lain dengan tujuan mendapatkan modal tambahan untuk usahataninya.

Kedua, selama 10 tahun terakhir terjadi anomali cuaca dan iklim, serta hama dan penyakit yang mempengaruhi hasil produksi. Bagi petani miskin sangat sulit mengantisipasi hal ini karena keterbatasan biaya untuk melakukan perawatan dan pencegahan risiko, terutama akibat serangan hama dan penyakit.

Ketiga, kecenderungan penggunaan pupuk yang berlebihan di luar batas wajar yang direkomendasikan ahli, sehingga tingkat kesuburan tanah akan turun dan akan memberikan hasil yang rendah.

Sehingga, Petani yang tidak mendapat bantuan pupuk akan lebih bijak menggunakan pupuk, karena mereka harus membeli pupuk dengan harga yang relatif lebih mahal untuk kegiatan usahataninya.

Kondisi tersebut juga dapat dijelaskan oleh fenomena pemakaian pupuk bersubsidi di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah hanya sebanyak 250 kg/ha, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350-500 kg/ha. Penggunaan pupuk berlebih terjadi karena petani masih beranggapan bahwa pupuk urea merupakan pupuk pokok dan mutlak diperlukan, sementara pupuk lainnya seperti SP36 dan KCl hanya merupakan pupuk pelengkap.

Feryanto mengakui, perlu penelitian lanjutan untuk melihat pengaruh subsidi pupuk berdasarkan output/produksi yang dihasilkan, serta dengan menambahkan variabel-variabel dan data dari sumber lain yang sesuai dengan teori.

 

Reporter : NATTASYA
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018