Tuesday, 03 August 2021


Jalan Lain Memodernisasi Subsidi Input yang Kelewat Kuno

24 Jan 2021, 09:58 WIBEditor : Ahmad Soim

Pupuk urea bersubsidi | Sumber Foto:Dok Sinar Tani

Subsidi input pertanian yang selama ini diterapkan pemerintah dinilai sudah terlampau kuno. Jalan panjang subsidi pupuk dengan kartu taninya pun masih dipertanyakan efektifitasnya.  

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta - M Afdhal, petani pangan dari Aceh geram. Pupuk, baginya wajib. Namun  tidak setuju, bila subsidi pupuk melewati pabrik pupuk.

“Kalau pertanian tidak ada pupuk, nggak petani. Harus ada pupuk. Tidak bisa tanpa pupuk. Tapi jangan ada subsidi yang lewati pabrik pupuk, perusahaan gas. Yang berluku liku. Naikkan harga jual petani, tidak perlu subsidi,” tambah Afdhal kepada Sinar Tani.

Perjalanan subsidi pupuk sangat panjang dalam pertanian Indonesia. “Pernah dicabut subsidinya pada saat ekonomi Indonesia mengalami krisis pada era tahun 1998-an dan Kembali diberikan pada tahun 2003,” kata peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Pertanian Dr. Adang Agustian kepada Sinar Tani.

Adang mengungkapkan dengan modernisasi distribusi pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani melalui e-RDKK (Elektronik Rencana Defibitif Kebutuhan Kelompok Tani), efektifitasnya meningkat menjadi 94-96 persen dari hanya sekitar 80-85 persen. Namun demikian masih saja dipersoalkan.

Pupuk amatlah penting bagi petani. Peneliti dari Balai Penelitian Tanah Bogor Ladiyani mengatakan kandungan C organic tanah tanah di Indonesia termasuk di Pulau Jawa, semakin memudar warna merah atau semakin menurun. Sementara tanah di luar Jawa umumnya kurang subur. 

“Kalau tidak diberikan pupuk, maka sesuai degan hukum Leibigs, yang menjadi faktor penentu produktivitasnya adalah kandungan hara tanah tersebut yang paling rendah. Disinilah pupuk diberikan ke dalam tanah,” jelasnya. 

Menurut Ladiyani bisa saja subsidi pupuk dihapus,   kalau petani mampu membeli pupuk. Kalau ditelisik datanya, sekitar 40 persen petani pangan Indonesia adalah petani penggarap yang mempunyai kemampuan yang kurang untuk membeli pupuk tanpa subsidi.

“Secara teknis pupuk wajib, kalau tanaman tidak dipupuk produksi turun. Kalau tanaman padi tidak dipupuk produksinya hanya 4 ton atau 2 ton/ha. Sehingga target produksi pangan tidak bisa tinggi,” tambahnya.  

 

Bila Kelewat Kuno

Guru besar IPB Prof Dwi Andreas sepakat bahwa pupuk juga penting bagi tanaman dan petani. Hanya dia menilai subsidi pupuk atau subsidi input sarana produksi kelewat kuno.

Menurutnya subsidi pupuk maupun saprodi di Indonesia  sudah  dijalankan lebih dari 30 tahun yang lalu. “Itu di desain untuk mengatasi wilayah yang sangat jauh (very remote area), terpencil dan tidak terakses jalan dan sebagainya, sehingga kalau pupuk sampai kesana, maka harganya tinggi. Sehingga saat itu diusulkan inputnya disubsidi dan menjadikan harga di wilayah tersebut, bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.

Modernisasi kebijakan subsidi menurutnya pun perlu dilakukan. "Sudah sejak lama saya sampaikan saat merancang konsep, begitu juga pada tahun 2017 disampaikan saat Rembug Nasional, bahwa subsidi input tersebut dihapus dan digantikan saja. Uangnya saja diberikan langsung ke petani. Apa susahnya?," kara Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) ini. 

Andreas mengkalkulasi, jika total untuk subsidi saprodi (pupuk, benih dan alsintan) sekitar Rp 100 T lebih, maka sejumlah itulah dibagikan ke petani dalam bentuk uang (cash transfer). Sehingga petani pegang uang untuk biaya produksinya sendiri. Akan merangsang perekonomian desa, meningkatkan produksi petani karena petani bisa membeli pupuk dengan kualitas yang benar-benar bagus.

Menurutnya ketika uang dibagikan ke petani, mereka bisa menetapkan sendiri pupuk yang akan digunakan. Di sisi lain, produsen pupuk akan berlomba lomba meningkatkan kualitas pupuknya. bukan subsidi disalurkan ke perusahaan pupuk. "Semua orang juga tahu bagaimana kebocoran dan penyelewengan dari subsidi pupuk yang terjadi," katanya.

Dirinya mencontohkan petani di jaringan AB2TI sudah jarang menggunakan pupuk bersubsidi. Mereka lebih memilih untuk membeli pupuk non subsidi yang kualitasnya bagus, padahal mereka berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. "Karena mereka memang berniat meningkatkan produksi dengan pupuk tersebut," tuturnya.

Tentang besaran cash transfer, Andreas menyerahkan kepada pemerintah. Pemerintah lebih menguasai cara dan penyaluran cash transfer. Dikatakannya cara cash transfer ini juga dilakukan di negara-negara lain yang bertopang pada pertanian. "Subsidi input itu tidak ada di negara maju. Bahkan negara berkembang pun hanya beberapa. Semua melalui cash transfer kepada petani. 

Bantuan Benih?

Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Ricky Gunawan kalua boleh berpendapat mengatakan sebaiknya benih tidak perlu dibantu pemerintah. “Biaya benih hanya 3-5 persen dari total biaya tanam. Yang dibantu pemerintah itu outputnya,” tambahnya. 

Apalagi ada kesulitan pelaksanaan tender bantuan benih. Jumlah bantuan benih terus bertambah banyak. Jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah. Pelaksanaannya di lapangan tidak mudah. “Bagi petani benih bantuan diterima saja, walaupun terlambat atau kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan. Kalau nggak bisa ditanam, bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain,” tambahnhya.

Bila harus memilih bantuan benih dengan mekanisme tender dan subsidi, Ricky Gunawan mengatakan dengan subsidi benih lebih cocok. Namun, targetnya harus jelas, petani yang akan disubsidi. Misalnya untuk petani yang terpencil, lahan marginal dan yang tradisional.  Agar bisa merubah benih tradisional ke berteknologi,” pikirnya

Infrastruktur

Subsidi pertanian menurut Adhie Widihartho dari Polowijo Group diberikan kepada petani dan pelaku agribisnis. “Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan suplai produksi pertanian. “Kalau tujuannya tidak tercapai, harusnya subdidi tidak perlu,” tambahnya.

Diakuinya negara negara maju terus memberikan subsidi kepada para petani. Subsidi dari Eropa akan menekan kita, menekan petani dan pertanian kita.

Pada sisi lain, pada banyak hal yang lebih menikmati keuntungan adalah para pedagang produk pertanian. Transportasi dalam perdagangan komoditi pertanian masih menjadi tantangan di lapangan. “Ongkos antar produk pertanian sangat mahal. Harga di bawah ditekan semurah murahnya,” tambahnya.

Menurutnya subdidi dari pemerintah tidak perlu diseragamkan. Setiap daerah bisa berbeda kebutuhan subsidi pertaniannya. “Mana yang paling penting bagi daerah tersebut, itu yang disubsidi.” 

Kita lanjutnya perlu fasilitas infrastruktur yang bener bener bisa digunakan petani. Di antaranya adalah jaminan air irigasi, transportasi agar bila petani menjual produknya tak sulit.

Bahkan menurut Adhie adakalanya pemerintah berani membuat kebijakan subsidi output dengan jalan  menyetop impor. Misalnya menyetop jagung impor, walaupun akan menambah impor gandum. Harga jagung akan tinggi. Para petani akan tanam jagung.  

Di Thailand pemerintah membuatkan jalan usaha tani sampai ke kebun kebun jagung, bisa dilalui kendaraan besar. “Fasilitas jalannya sampai kadang. Bantu kawasan, satu kombain (mesin panen) untuk 2000 ha. Itu bersatu,” tambah Adhie.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan pemerintah ingin menjawab persoalan subsidi pertanian ini dengan kerja yang lebih baik lagi. 

 

Reporter : Som
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018