Thursday, 23 September 2021


Menakar Kebijakan Pupuk yang Berpihak ke Petani

04 Aug 2021, 14:44 WIBEditor : Yulianto

FGD KEBIJAKAN PUPUK YANG BERPIHAK KE PETANI | Sumber Foto:Dok. SInta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pupuk menjadi sarana produksi pertanian yang hingga kini menjadi bahan pembicara dari tingkat pemegang kebijakan hingga di petani. Sebagai penyubur tanah, pupuk memang menjadi sarana produksi pertanian yang tidak bisa lepas dari kebutuhan petani.

Bahkan untuk membantu petani agar kebutuhan pupuk bisa tepat jumlah, mutu, waktu, harga dan sasaran, pemerintah memberikan subsidi. Kebutuhan pupuk TA 2021 sebanyak 22,57-26,18 juta ton dengan nilai mencapai Rp 63-65 triliun untuk petani sebanyak 17,05 juta petani di 34 propinsi, 484 kabupaten, 6.063 kecamatan. Sementara jumlah anggaran subsidi pupuk yang pemerintah sediakan hanya sebanyak Rp25,27 triliun atau 9 juta ton pupuk atau 37 persen dari kebutuhan.

“Dengan ada gap luas biasa antara kebutuhan dan alokasi ada potensi masalah. Misalnya, perembesan antar wilayah, issue kelangkaan pupuk, adanya mark up HET, alokasi tidak tepat sasaran dan produktivitas tanaman menurun,” kata Koordinator Pupuk Subsidi, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Yanti Erma saat FGD: Kebijakan Pupuk yang Berpihak Petani yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Rabu (4/8).

Yanti mengakui, dalam pengelolaan pupuk subsidi ada kendala. Pertama, keterbatasan anggaran (alokasi pupuk 5 tahun terakhir 34-42 persen kebutuhan). Kedua, kapasitas petugas pendamping petani terbatas jumlah dan kualitasnya. Ketiga, sarana pendukung system pendataan dan pengawalan penyaluran pupuk kurang memadai.

Keempat, melibatkan berbagai instansi terkait (Kemenkeu, Kemendag, Kemen Industri, Kemendagri, Kemen BUMN. Kelima, rawan Penyimpangan (akibat gap ketersediaan dan kebutuhan, gap harga subsidi non subsidi).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Yanti mengatakan, pemerintah telah menyiapkan solusinya. Pertama, efisiensi HPP untuk menurunkan nilai subsidi, sehingga menambah volume. Ini dilakukan melalui revisi Permentan tentang Komponen HPP, menerapkan sistem eRDKK, sistem eVerval untuk memastikan ketepatan penyaluran dan menaikan HET.

Kedua, penambahan personal penyuluh pertanian lapangan, termasuk penyuluh swadaya. Ketiga, peningkatan infrastruktur pendukung pada BPP Kecamatan sebagai satuan terkecil. Keempat, peningkatan kerjasama melalui MoU/Surat Keputusan Bersama. Kelima, akselerasi digitaslisasi (sistem eRDKK, Kartu Tani dan sistem eVerval) yang mudah diakses untuk meningkatkan transparansi pelayanan dan perlindungan petani.

Korelasi Subsidi dan Produksi

Sementara itu, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo mengatakan, data menunjukkan penambahan subsidi pupuk tidak berdampak siginifikan dalam peningkatan produksi. Misalnya tahun 2018 subsidi pupuk mencapai Rp 33,6 triliun, produksi padi sebanyak 56,5 juta ton gabah kering giling (GKG), kemudian tahun 2019 subsidi naik menjaci Rp 37,1 triliun dengan produksi 54,6 juta ton GKG. Sedangkan tahun 2020 subsidi diturunkan menjadi Rp 26,6 triliun dengan produksi 55,2 juta ton GKG.

“Jika kita kaji dari tahun 2006 sampai 2020, tidak ada korelasi subsidi dengan produksi padi kita.  Pada tahun 2006 sebanyak Rp 3,2 triliun, dan naik terus. Puncaknya pada tahun 2019,” tuturnya.

Bahkan Sadar melihat ada kejanggalan pada tahun 2017. Tahun ini ada koreksi luas area panen padi dari 15,9 juta ha menjadi 10,9 juta ha, tapi nilai subsidi yang pemerintah alokasikan justru naik menjadi Rp 28,8 triliun. Padahal penerima pupuk subsidi tidak berubah yakni petani tanaman pangan. “Karena itu masalah data patut dipertanyakan dan diperbaiki,” tegasnya.

Sementara itu Guru Besar IPB, Prof. Muhammad Firdaus juga mempertanyakan efektifitas subsidi pupuk. Hal ini sempat menjadi pertanyaan Bank Dunia saat terjadi lonjakan subsidi pupuk tahun 2008. Karena itu kemudian pada tahun 2016 sempat muncul wacana subsidi langsung diberikan ke petani.

Salah satu yang Firdaus anggap sangat penting adalah  dari sisi kebutuhan pupuk petani sebanyak 24 juta ton, sedangkan subsidi yang diberikan hanya 9 juta ton. Sementara produksi pupuk PT. Pupuk Indonesia mencapai 15 juta ton. Artinya, dari sisi upaya pemerintah memberikan subsidi cukup berhasil.

“Tapi pertanyaannya, kebutuhan petani jauh lebih besar. Di lapangan ternyata banyak petani membeli pupuk merek-merek komersial. Pupuk non subsidi juga dipakai petani,” tuturnya.

Namun lanjut Firdaus, meniadakan subsidi input seperti pupuk tidak bisa cepat, perlu waktu mungkin 5-10 tahun ke depan. Bisa jadi nantinya subsidi diberikan langsung. Di luar negeri umumnya menngunakan direct transfer income.

“Kalau di Indonesia memang pertanyaannya apakah subsidi langsung itu bisa dijamin untuk membeli pupuk. Memang pengalihan subsidi bisa juga dengan subsidi output, seperti menjamin harga panen petani,” tegasnya.

Sementara itu, Senior Project Manager Agrosolution PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Supriyoto mengatakan, pihaknya menawarkan program Agrosolution untuk membantu petani banyaknya masalah, sehingga produktivitas cenderung rendah. Bahkan pendapatan petani cenderung menurun, praktik budidaya belum intensif, akses agro input terbatas.

Hingga akhir Juli 2021 realisasi program Agrosolution  luas tanam mencapai 29.619 ha dengan jumlah petani 25.775 orang. Aktivasi project atau kegiatan pertanian sejumlah 162 unit. Terjadi kenaikan produktivitas tanaman jagung  42,28 persen dan padi 34,15 persen. Keuntungan petani Jagung juga meningkat 52,79 persen dan padi 41,02 persen.

“Jadi program agrosolution ini, selain efektifitas konsumsi pupuk per ton panen lebih baik, juga adanya kepastian dari kemungkinan kecil kegagalan budidaya pertanian dan Produktivitas pertanian meningkat,” tutunya.

Bagi sahabat SINAR TANI yang ingin mendapatkan lebih lengkap materi FGD, siaran ulang dan SERTIFIKAT bisa diunduh di link bawah ini:

Reporter : TABLOID SINAR TANI
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018