TABLOIDSINARTANI.COM, Badung -- Bantuan Pemerintah dalam bentuk Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sudah digulirkan sejak 2015, dan dinilai tepat sasaran. Sayangnya dari kelompok penerima bantuan, tidak banyak yang produksinya berkelanjutan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) melalui Inspektorat II telah melakukan evaluasi kegiatan UPPO tahun 2015-2019. Hasilnya cukup mencengangkan, hanya sekitar 37 persen Kelompok UPPO yang berkelanjutan secara produksi. Sisanya, 63 persen justru mangkrak tidak berkelanjutan produksinya.

"Kami memang tidak melakukan survei di semua Provinsi penerima UPPO. Kami mengambil sampling di 9 Provinsi, yakni Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. Total ada 270 UPPO yang menjadi responder, " beber Inspektur II, Itjen Kementan, Tin Latifah dalam Workshop Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2021, Kamis (28/10).

Hasil produksi UPPO diakui Tin hanya 4,2 ton per tahun. Kondisi ini diperparah dengan serapan oleh petani hanya 600 kg per hektar. Sedangkan dari berbagai literatur, diperlukan 2-10 ton per hektar padi per musim tanam. 

Kegiatan Bantuan UPPO terdiri dari bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal dan ternak sapi. "Sebanyak 58 persen dari kelompok penerima bantuan, ternaknya sudah berkembang (bertambah), 21 persen lainnya jumlah ternak tetap. Sedangkan sisanya 21 persen lainnya, jumlah ternak justru berkurang. Saya khawatir lama-lama habis" jelas Tin.

Untuk diketahui, Kegiatan UPPO mulai dilakukan sejak 2015 oleh Kementan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini masuk dalam Bantuan Sosial Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ( Ditjen PSP) di tahun 2015-2016. Kemudian dilanjutkan tahun 2017-2019 dan masuk dalam kriteria Bantuan Pemerintah (Banpem) melalui Ditjen Tanaman Pangan. Hingga akhirnya di tahun 2020 sampai sekarang dibawah koordinasi Ditjen PSP dengan mekanisme Banpem.

Hingga tahun 2020 sudah ada 5.400 kelompok penerima bantuan UPPO. Tahun 2021 ini, ditargetkan 1.315 kelompok penerima UPPO. Pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai Rp 926 Milyar untuk merealisasikan UPPO.

Tin membeberkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kegiatan UPPO ini. Mulai dari motivasi pengemukan sapi lebih menarik daripada pengelolaan pupuk organik. Sehingga anggota poktan lebih fokus pada pengembangan /bercocok tanam atau beternak daripada mengelola UPPO.

Pangsa pasar pupuk organik juga belum tersedia luas di daerah tersebut dan Analisa usaha yang tidak menguntungkan karena harga jual yang lebih rendah daripada pupuk organik pabrikan. Kondisi ini terjadi karena kurangnya minat anggota petani di sekitarnya menggunakan pupuk organik dibandingkan pupuk kandang atau kimia yang lebih praktis.

Penetapan CPCL yang kurang tepat juga turut mempengaruhi keberhasilan. Termasuk kurangnya pembinaan dan kurang memadainya pengetahuan Poktan terhadap pengelolaan pupuk organik.

Dari evaluasi ini, Tin menuturkan Itjen Kementan bisa mengetahui faktor resiko yang menghambat sehingga bisa dilakukan mitigasi bersama. Itjen Kementan juga meminta agar Tim Teknis dari Provinsi hingga Kabupaten serta Tenaga Ahli (TA) terus mendampingi dan membina sampai kelompok UPPO ini mampu menghasilkan bisnis pupuk organik yang berkelanjutan.