Thursday, 19 November 2026


Panja Pupuk DPR Soroti Tata Kelola Pupuk yang Baru, Seperti Apa?

25 Jul 2022, 09:58 WIBEditor : Yulianto

Petani sedang di sawah

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Setelah ditunggu-tunggu akhirnya pemerintah menerbitkan beleid baru tata keloa pupuk subsidi. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian dinilai sejalan dengan apa yang menjadi pembahasan dalam Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI.

Ketua Panja Pupuk DPR, Budi Satrio Djiwandono mengatakan,  kebijakan yang baru dikeluarkan ini sejatinya harus dilihat dari kerangka makro. Tujuan akhirnya adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, serta optimaliasi penyaluran pupuk bersubsidi terutama untuk petani ditengah keterbatasan anggaran negara.

“Tim Panja memahami situasi dilematis yang pemerintah hadapi. Dengan kemampuan anggaran yang ada, kita tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan. Sementara pupuk bersubsidi masih sangat dibutuhkan petani,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.  

Setidaknya ada empat hal yang menjadi perhatian tim Panja. Pertama, terkait jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi berdasarkan pada kebutuhan pangan pokok dan komoditas yang berdampak terhadap inflasi atau komoditas strategis pertanian  bersubsidi.

Kedua, jenis pupuk bersubsidi. Ketiga, batas luas penguasaan lahan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dengan kriteria luasan lahan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Keempat, penetapan alokasi pupuk bersubsidi per provinsi dan kabupaten oleh pemerintah secara proporsional. Maksudnya, harus berdasarkan luasan areal tanam komoditas yang mendapatkan alokasi subsidi dengan mengacu pada data spasial.

Terkait terbitnya Permentan ini, Budi mengakui, tentu akan menimbulkan berbagai macam reaksi baik dukungan maupun resistensi. Hal ini harus diantisipasi pemerintah sejak sebelum dikeluarkan Permentan ini.  “Hal yang terpenting adalah jaminan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk,” katanya.

Baca juga: Inilah-Tata-Kelola-Pupuk-yang-Baru

PR untuk Pemerintah

Menurutnya, pemerintah sebagai pihak yang menentukan alokasi penyaluran pupuk dan memiliki tanggung jawab produksi, serta distribusi, harus lebih tanggap dalam penyediaan pasokan pupuk sesuai kebutuhan. “Pemerintah juga harus tanggap dalam merespons keluhan petani, terkait penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia ini menambahkan, pupuk bersubsidi yang tersedia juga harus sesuai HET yang pemerintah tetapkan. Namun seiring upaya penyediaan pupuk bersubsidi ini, Pemerintah juga harus memberi jaminan ketersediaan dan akses sarana produksi pertanian lain yang sama pentingnya. Misalnya, bibit/benih berkualitas, jaringan irigasi maupun alat dan mesin pertanian, termasuk jenis pupuk non subsidi.

Komisi IV DPR RI tegasnya, akan selalu melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertanian, serta menerima segala bentuk masukan, aspirasi, hingga evaluasi dari berbagai elemen masyarakat di seluruh daerah. “Untuk kemudian menjadi masukan dan dibahas secara resmi dengan mitra kerja terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian,” katanya.

Agar implementasi Permentan No.10 Tahun 2022  berjalan optimal, Budi mengatakan, yang harus dipastikan adalah akurasi dan validitas data kebutuhan pupuk bersubsidi. Selain itu, pemerintah harus memperbaiki tata kelola dan pengawasan pupuk bersubsidi.

“Panja pupuk bersubsidi dan kartu tani merekomendasikan antara lain agar membuka kesempatan seluas-luasnya kepada BUMDES, koperasi, dan/atau Gapoktan sebagai kios/penyalur pupuk,” katanya.

Budi mengatakan, Panja Pupuk merekomendasikan agar Pupuk Indonesia membuka 1000-1500 kios baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Namun tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. “Kami juga mendorong produsen membuka Gudang Lini 3 pada sentra-sentra produksi pertanian,” ujarnya.

Budi mengingatkan pemerintah meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara komprehensif dengan menambah anggaran pengawasan. Pemarintah lanjutnya, harus memberikan pendampingan, pelatihan dan sosialisasi penggunaan pupuk kepada petani.

“Selama ini saya melihat masih kurangnya kehadiran pemerintah dalam pendampingan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dosis yang dianjurkan,” katanya. 

Reporter : Suroyo/Herman
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018