TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta==Pemerintah terus memasifkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) di petani. Gayung bersambut dari kalangan industri dengan memproduksi berbagai jenis alsintan guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Namun demikian, pelaku usaha alsintan berharap dukungan pemerintah.

Suara dari kalangan industri alsintan disampaikan Ketua Umum Asosiasi Alat Mesin Pertanian (Alsintani), Mindo Sianipar  saat Bimtek : Masifkan Alsintan, Tingkatkan Produktivitas Pertanian yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Selasa (21/3). Saat ini anggota Alsintani cukup banyak, jumlahnya ada 56 pelaku usaha. Terdiri dari produsen alsintan 41 industri dan 15 perusahaan trader.

Mindo yang juga anggota Komisi IV DPR RI itu melihat kebijakan pemerintah belum banyak berpihak kepada industri alsintan dalam negeri. Contohnya, banyak produk alsintan tertentu yang diimpor penuh, ternyata terkena bea masuk. Di sisi lain, industri yang memproduksi alsintan di dalam negeri, ketika  harus mengimpor bahan baku justru terkena pajak. “Bagaimana ini berpikirnya. Seharusnya kita harus berpikir sistimatik untuk memajukan industri dalam negeri,” tegasnya.

Untuk itu Mindo berharap harus ada kemauan politik dari pemerintah untuk menggunakan produk alsintan dalam negeri dan sekecil mungkin dari impor. Jika harus mengimpor, Mindo mengatakan, hanya produk alsintan yang tidak bisa dibuat di dalam negeri dan maksimal hanya 10 persen dari kebutuhan.

“Jadi komitmen pemanfaatan alsintan dalam negeri harus diutamakan. Karena mereka (industri dalam negeri,red) sudah berinvestasi dan mengambil resiko. Kalau importir tidak ada resiko besar. Impor lalu dijual,” katanya. Bahkan Mindo menilai tak masuk akal jika ada impor combine harvester dan traktor roda empat dalam jumlah banyak atas permintaan petani. “Pertanyaannya berapa lama digunakan selama  musim tanam. Belum lagi anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah,” tambahnya.

Karena itu Mindo mengingatkan agar pemerintah menata kembali bantuan alsintan yang digelontorkan ke petani. Misalnya, Brigade Alsintan bekerjasama dengan TNI untuk mengoptimalkan alsintan bantuan pemerintah tersebut. ”Pemerintah harus mendesain kebutuhan alsintan per kabupaten, per provinsi. Harus dipikirkan mana yang paling banyak diperlukan petani, sehingga bantuan akan lebih efisien,” ujarnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Mindo adalah proses pengadaan alsintan. Pemerintah telah menetapkan setiap pengadaan alsintan harus melalui e-catalog.  Jika sudah masuk dalam e catalog, maka sudah pasti memenuhi persyaratan teknis dan harga. ”Jadi siapa yang bisa melakukan pengadaan? Salah satu faktor penentuanya adalah harga. Aturan seperti ini harus terbuka dan transparansi. Pemerintah tidak boleh mengklaim satu industri saja,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Mindo mengungkapkan dukungan terhadap porgram Taksi Alsintan. Untuk itu ia meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan informasi lokasi pelaksanaan Taksi Alsintan agar pelaku usaha alsintan lainnya bisa mempelajari program tersebut. ”Saya mendukung Taksi Alsintan. Tapi memang memerlukan kelembagaan dan support banyak pihak agar Taksi Alsintan berjalan baik. Usaha Taksi Alsintan bisa efisien jika mengelola lahan minimal seluas 100 ha,” tuturnya.

Mindo menegaskan, dirinya mendukung modernisasi pertanian dengan alsintan. Pertanian tanpa alsintan diakui, kemampuan produksi pertanian akan kian menurun. ”Tidak ada jalan, kita harus genjot penggunaan alsintan. Tinggal bagaimana uang negara terserap dan terpakai dengan benar atau tidak. Jadi bukan hanya terserap,” ujarnya.