TABLOIDSINARTANI.COM -- Presiden Prabowo baru saja meneken Inpres untuk percepatan irigasi dan swasembada pangan. Apa saja langkah konkret yang akan diambil? Temukan isi lengkapnya disini. 

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang ditandatangani 30 Januari 2025 bertujuan untuk mempercepat pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi di seluruh Indonesia.

Inpres ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional dengan pengelolaan irigasi yang lebih efisien dan optimal.

Dengan latar belakang kebutuhan akan peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam, khususnya air, dalam mendukung swasembada pangan.

Terdapat empat instruksi utama yang tercantum dalam Inpres ini, yang berfokus pada upaya peningkatan dan perbaikan sistem irigasi di berbagai daerah.

Pertama, pembangunan jaringan irigasi baru yang akan memperluas cakupan area pertanian.

Kedua, rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada untuk memastikan kelancarannya dalam mendistribusikan air secara merata.

Ketiga, pemeliharaan berkelanjutan terhadap sistem irigasi yang ada agar tetap berfungsi optimal sepanjang tahun.

Keempat, peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi di tingkat daerah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki tim yang kompeten dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pengairan.

Selain itu, Inpres ini juga mengatur keterlibatan tujuh kementerian yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan proyek percepatan irigasi.

Ketujuh kementerian tersebut antara lain: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, serta Menteri Dalam Negeri.

Masing-masing kementerian memiliki tugas yang berbeda namun saling berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan program ini.

Selain kementerian, Inpres ini juga melibatkan gubernur dan bupati/wali kota dari daerah yang memiliki proyek pengelolaan irigasi.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan serta memastikan bahwa setiap daerah dapat merasakan dampak positif dari perbaikan sistem irigasi tersebut.

Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk menyediakan anggaran yang diperlukan serta mendukung pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan lokal.

Tujuan utama dari Inpres ini adalah untuk mengatasi masalah kekurangan air yang sering dialami petani, terutama di musim kemarau panjang, serta untuk meningkatkan hasil pertanian yang bergantung pada keberlanjutan pasokan air irigasi.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan ketahanan pangan Indonesia akan semakin terjamin, dan Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada impor pangan, menuju swasembada pangan yang lebih mandiri.

Empat Langkah Inpres

Berikut adalah empat langkah utama dalam Inpres tersebut:

1. Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi

Langkah pertama adalah percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mencakup berbagai elemen penting seperti saluran air, pintu air, tanggul, dam, dan instalasi lainnya yang mendukung distribusi air untuk pertanian.

Pembangunan dan pemeliharaan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan ketahanan air yang sangat penting bagi kelancaran proses pertanian di seluruh Indonesia.

2. Perluasan Area Irigasi

Langkah berikutnya berfokus pada perluasan area irigasi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas irigasi.

Sebanyak 14 provinsi yang memiliki potensi besar untuk pengembangan irigasi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan dan Papua Selatan, akan menjadi prioritas utama.

Perluasan area ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian di daerah-daerah yang sebelumnya terkendala oleh minimnya akses terhadap irigasi.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Inpres ini juga menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang matang untuk setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kinerja sistem irigasi.

Setiap kementerian dan pihak terkait diminta untuk merencanakan, menganggarkan, serta memantau pelaksanaan kegiatan dengan ketat.

Evaluasi dan kontrol yang terstruktur menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa semua program irigasi dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Mengatasi Kendala

Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan proyek irigasi juga menjadi perhatian utama.

Setiap pihak yang terlibat diminta untuk mampu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek.

Ini bertujuan agar proyek irigasi dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di seluruh wilayah yang terlibat.

Pendanaan dan Tanggung Jawab Bersama

Pendanaan untuk pelaksanaan Inpres ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memastikan program ini dapat dijalankan secara optimal di seluruh wilayah yang membutuhkan.

Presiden Prabowo juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan instruksi ini bertindak dengan penuh tanggung jawab. 

"Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab," tegasnya dalam penandatanganan tersebut.

Langkah ini menjadi sangat penting, mengingat pengelolaan irigasi yang baik dapat meningkatkan hasil pertanian, menjaga ketersediaan pangan, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian Indonesia, terutama di tengah tantangan perubahan iklim global yang semakin kompleks.

Dengan implementasi yang sukses, Indonesia dapat semakin mendekatkan diri pada target swasembada pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Unduh Salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 disini