TABLOIDSINARTANI.COM, Semarang --- Mulai 1 Januari 2025, pupuk bersubsidi resmi disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan alokasi terbesar, mencapai 1,38 juta ton atau senilai Rp 6,74 triliun. 

Pemerintah memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme yang lebih sederhana agar pupuk bisa lebih cepat sampai ke petani.

“Alhamdulillah, persiapan distribusi pupuk sudah matang. Terima kasih kepada gubernur, bupati/walikota, serta kepala dinas di Jawa Tengah yang telah membantu kelancaran distribusi ini,” ujar Mentan Amran.

Sebelum sampai ke tangan petani, pupuk bersubsidi melewati gudang lini 1 di provinsi, kemudian ke gudang lini 2 di kabupaten.

Setelah itu, distributor menyalurkannya ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) atau pengecer, di mana petani bisa langsung menebus sesuai jatah mereka.

Mujiana, pengelola KPL “Tani Makmur” di Ambarawa, mengungkapkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi di wilayahnya berjalan lancar tanpa kendala.

“Baik ketika kami menebus ke distributor maupun saat petani menebus pupuk jatah mereka, semua berjalan dengan mudah,” katanya.

Yasin, pengelola KPL “Putri” dari Kelurahan Susukan, Ungaran Timur, juga mengakui kemudahan dalam penebusan pupuk oleh petani.

“Petani cukup membawa Kartu Tani atau KTP, langsung bisa menebus pupuk di KPL,” jelasnya. Namun, ia menambahkan bahwa terkadang ada sedikit kendala saat sinyal internet lemah, yang menyebabkan proses penebusan tertunda.

Seorang distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Semarang, Ir. Tertip Sutarto, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam menambah kuota pupuk bersubsidi sangat membantu petani di Jawa Tengah.

“Setelah pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi, kami bisa lebih mudah memenuhi kebutuhan petani. Tidak ada lagi kekhawatiran mengenai stok pupuk,” katanya.

Namun, ia mengungkapkan bahwa masih ada sedikit kendala dalam administrasi mekanisme penebusan dan pelaporan. Mucholik, SP, administrator CV. Anugerah Makmur, yang membantu pelaporan distribusi pupuk, mengatakan bahwa sistem aplikasi yang digunakan terkadang mengalami gangguan.

“Sering kali aplikasi mengalami kendala teknis, jika terjadi kesalahan ketik tidak bisa langsung dikoreksi, sehingga memperlambat pelaporan,” ujarnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyadari bahwa masih ada beberapa tantangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) baru yang akan menyederhanakan proses distribusi.

“Dengan adanya Perpres ini, kami akan memangkas 145 regulasi yang selama ini memperlambat distribusi pupuk bersubsidi ke petani,” tegasnya.