TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur sepanjang tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun pemerintah telah memperbarui regulasi untuk mempercepat dan mempermudah prosesnya. 

Ketua Tim Kerja untuk Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pra Panen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Muhammad Affandi mengatakan, dalam Penyaluran pupuk, pihaknya berpedoman pada sejumlah regulasi baru.

Adanya regulasi baru ini, proses pengusulan dan penyaluran pupuk bersubsidi bisa lebih cepat. 

“Tidak perlu lagi menunggu tanda tangan gubernur atau bupati, cukup kepala dinas saja yang menandatangani. Ini sangat membantu mempercepat proses di lapangan,” ujarnya saat webinar Kupas Tuntas Permentan Pupuk Bersubsidi di Jakarta, Rabu (11/6).

Namun, meski sistem administrasi dipermudah, tantangan substansial tetap ada. Realisasi alokasi pupuk yang diterima Jawa Timur masih jauh dari harapan.

Dari total usulan melalui e-RDKK, hanya sekitar 62,97 persen yang disetujui. Rinciannya, realisasi pupuk urea mencapai 84,36 persen, NPK 58,14 persen, NPK formula khusus 83,07 persen, dan pupuk organik hanya 30,09 persen dari total yang diajukan.

“Kalau melihat kebutuhan petani dan luas lahan yang kami tangani, angka itu masih sangat kurang. Terutama pupuk organik, yang hanya dipenuhi 30 persen dari usulan. Kami harap ada penambahan alokasi dari pusat,” tegasnya.

Secara nasional, Jawa Timur menerima jatah sekitar 19,73 persen dari total pupuk subsidi. Untuk urea mencapai 20,29 persen, NPK 18,38 persen, dan organik 31,75 persen. 

Namun, besarnya persentase ini belum tentu mencerminkan kecukupan di daerah karena permintaan riil petani masih jauh lebih besar.

“Kami terus berupaya melakukan re-alokasi, terutama dari kabupaten yang serapan pupuknya rendah ke daerah yang serapannya tinggi, agar pupuk yang ada benar-benar termanfaatkan secara maksimal,” kata Afandi.

Hingga kini penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur baru mencapai sekitar 36,6 persen. Angka ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesiapan petani menghadapi musim tanam.

Karena itu, pemerintah daerah kini terus menggenjot realisasi sambil melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.