Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, perusahaan mengoperasikan Command Centre yang memantau pergerakan pupuk mulai dari pabrik hingga diterima petani.

"Kami dapat memonitor perjalanan pupuk sejak keluar dari pabrik sampai ditebus petani. Jika ada potensi keterlambatan distribusi, sistem dapat mendeteksinya lebih awal sehingga bisa segera ditangani," jelas Gita.

Pengawasan tersebut diperkuat dengan berbagai sistem digital. Diantaranya, Distribution Planning and Control System (DPCS), sistem monitoring armada angkutan, pemantauan gudang secara real time, hingga aplikasi i-Pubers yang dikembangkan bersama Kementerian Pertanian.

Melalui sistem tersebut, setiap penebusan pupuk dapat dipastikan dilakukan petani yang berhak sesuai data yang telah ditetapkan pemerintah. "Dengan sistem yang terintegrasi ini, kami dapat memastikan pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko keterlambatan distribusi di lapangan," katanya.

Gita mengungkapkan, hasil implementasi PM-AAS pada sejumlah lokasi percontohan menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Produktivitas padi meningkat signifikan hingga rata-rata mencapai sekitar 10 ton per hektare.

"Hasil pilot project PM-AAS menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Produktivitas rata-rata sudah mencapai sekitar 10 ton per hektare. Ini menjadi bukti bahwa kombinasi teknologi PM-AAS, SDM yang unggul, dan pemupukan presisi benar-benar memberikan hasil nyata," tuturnya.

Memasuki Agustus 2026, Pupuk Indonesia juga memfokuskan perhatian pada pembaruan data CPCL  dan e-RDKK. Menurut Gita, validitas kedua data tersebut menjadi kunci agar pupuk dapat disalurkan kepada petani yang tepat sesuai kebutuhan di lapangan.

"Saat ini fokus kami adalah memperbarui data CPCL dan e-RDKK agar petani penerima, lokasi, maupun volume pupuk benar-benar sesuai. Dengan begitu, penyaluran pupuk tetap tepat sasaran," katanya.

Gita memberikan catatan bahwa keberhasilan target 1 juta ha PM-AAS tidak hanya bergantung pada kesiapan pupuk. Namun, memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga petani.

Karena itu, ada beberapa agenda prioritas yang harus segera dituntaskan. Diantaranya, penyelesaian validasi data CPCL dan e-RDKK, sinkronisasi jadwal distribusi pupuk dengan kalender tanam, kesiapan jaringan PPTS dalam melayani penebusan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, optimalisasi penggunaan pupuk organik. Dalam implementasi PM-AAS, kebutuhan pupuk organik diperkirakan mencapai 2 ton/ha. Karena itu, pemerintah telah mengalokasikan subsidi pupuk organik sebesar 600 ribu ton pada 2026 yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"PM-AAS membutuhkan sekitar 2 ton pupuk organik per hektare. Kami berharap alokasi subsidi pupuk organik tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, kemudian dilengkapi dengan pupuk organik yang tersedia di masing-masing daerah," ujarnya.

Gita menegaskan Pupuk Indonesia akan terus mengawal keberhasilan PM-AAS melalui pengawasan stok dan distribusi pupuk secara intensif.

"Kami di Pupuk Indonesia berkomitmen penuh menyukseskan PM-AAS. Kuncinya adalah sinergi seluruh pihak. Dari sisi kami, stok dan distribusi pupuk akan terus kami kawal setiap hari agar kebutuhan petani terpenuhi tepat waktu dan produktivitas yang ditargetkan benar-benar tercapai," pungkasnya.