TABLOIDSINARTANI.COM, Manokwari – Sengketa lahan di kawasan transmigrasi bisa jadi bara bertahun-tahun. Di Prafi, Manokwari, 30 aparat kampung kini belajar menengahinya secara damai.

Bagi petani, tanah adalah sumber hidup. Karena itu, satu persoalan batas lahan atau sertipikat yang tak kunjung selesai bisa menjadi bara dalam sekam yang menyala bertahun-tahun. 

Agar bara itu padam sebelum membesar, 30 kepala kampung, perangkat kampung, dan anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dari SP 1 dan SP 2 dilatih menjadi mediator. 

Pelatihan berlangsung di Kampung Desay SP 2, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, pada 9-10 Oktober 2026.

Kegiatan bertajuk Sosialisasi, Pelatihan Mediasi, dan Mitigasi Konflik Lahan ini digelar oleh Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Sasana Universitas Airlangga. .

Mereka bekerja sama dengan Kanwil BPN Papua Barat dan Disnakertrans Kabupaten Manokwari.

Pelatihan ini bukan muncul tiba-tiba. Tahun lalu, TEP menemukan bahwa konflik lahan di kawasan transmigrasi berpotensi membesar karena kampung belum punya forum maupun kemampuan untuk menengahi sengketa. 

Akibatnya, penataan lahan yang melibatkan warga ikut tertunda. Padahal, penataan lahan yang tertib adalah syarat agar investasi dan usaha tani bisa berkembang.

Di sisi lain, TEP meyakini penguatan ekonomi tidak bisa berjalan sendirian.

Usaha dan kelembagaan ekonomi kampung hanya bisa tumbuh jika lahannya jelas statusnya dan kampungnya mampu menyelesaikan perbedaan secara damai. 

Itulah sebabnya pelatihan dimulai dari aparat dan tokoh kampung. Merekalah yang paling dekat dengan warga dan paling dulu tahu ketika masalah lahan muncul.

Langkah ini juga sejalan dengan arah Kementerian Transmigrasi, yang menempatkan kepastian hukum atas tanah sebagai bagian dari persiapan kawasan agar siap berkembang.

Pada hari pertama, peserta lebih dulu dibekali aturan. 

BPN menjelaskan cara sertifikasi lahan, masalah sertipikat hak milik yang tumpang tindih atau dobel di satu bidang tanah, serta status tanah ulayat, yaitu tanah milik masyarakat adat, yang beririsan dengan kawasan transmigrasi. 

Pesannya jelas, aparat kampung harus tahu sampai mana kewenangannya, supaya penyelesaian sengketa tetap sesuai hukum.

Sesudah itu, Disnakertrans memaparkan penataan ruang kawasan, mulai dari Lahan Usaha I dan II hingga fasilitas umum dan sosial. 

Pendekatan yang ditekankan adalah pencegahan. Caranya dengan membangun komunikasi yang baik antara warga transmigran dan masyarakat setempat, sebelum masalah kecil berubah menjadi besar.

Setelah memahami aturan, hari kedua diisi praktik. 

Peserta belajar mediasi nonlitigasi, yakni penyelesaian sengketa lewat musyawarah di luar pengadilan, termasuk etika menjadi mediator yang tidak memihak. 

Selanjutnya, mereka dibagi dalam beberapa kelompok untuk memainkan alur penanganan aduan sengketa lahan lewat simulasi peran.

Bagian inilah yang paling hidup, karena meski hujan deras turun di luar gedung, semangat peserta tidak surut. 

Bahkan, antusiasmenya melampaui dugaan tim. Beberapa peserta yang berperan sebagai pelapor tampil begitu meyakinkan, lengkap dengan nada marah dan suara meninggi. 

Dari situ terlihat bahwa menghadapi pihak yang emosi butuh kesabaran, kemauan mendengar, dan sikap netral. Pelajaran seperti ini sulit didapat hanya dari paparan materi.

Hasil diskusi dan simulasi tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun Kit Administrasi Mediasi Baku bersama pemerintah kampung. 

Isinya berupa buku saku panduan mediasi lahan, buku pencatat aduan, dan empat jenis berita acara (BA-MD 1 sampai BA-MD 4) yang disesuaikan dengan kondisi SP 1 dan SP 2.

Alurnya sederhana, balai kampung menjadi tempat pertama warga bermusyawarah secara kekeluargaan, lalu kesepakatan damai dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan.

Namun, jika kasusnya rumit, misalnya sertipikat ganda atau klaim tanah ulayat yang luas, kampung menerbitkan Berita Acara Rujukan agar perkara diteruskan ke BPN dan Disnakertrans.

Tim TEP menegaskan bahwa pelatihan ini baru awal karena Kit belum selesai dan masih akan disusun bersama kampung agar benar-benar dipakai. 

Mereka juga mengakui bahwa tidak semua sengketa bisa tuntas di balai kampung, dan itu tidak masalah. Yang penting, ada pintu pertama yang tertib, tercatat, dan tahu ke mana harus merujuk.

Ke depan, tim berharap program ini bermanfaat bagi warga SP 1 dan SP 2 dan terus dipakai oleh kampung sendiri, bahkan setelah masa tugas TEP berakhir.