Selasa, 22 Januari 2019


Wajah Modernisasi Pertanian Indonesia dan Lapangan Kerja Baru Pasca Bantuan Alsintan

05 Jan 2019, 06:12 WIBEditor : Ahmad Soim

UPJA Rina Karya juga mendapat bantuan alsintan dari pemerintah

“Keuntungan lain dari cara tanam dengan mesin transplanter munculnya usaha pembibitan padi, karena mesin memerlukan bibit khusus. Rata-rata kebutuhan bibit sebanyak 250 sampai 300 dapog per hektar.



TABLOIDSINARTANI.COM - Bantuan besar-besaran alat dan mesin pertanian (alisintan) yang dilakukan pemerintah pada 4 tahun terakhir telah memodernisasi pertanian Indonesia dan berhasil meningkatkan produksi serta menyejahterakan petani.



 Penggunaan alat dan mesin pertanian ( alsintan) telah terjadi secara masif, mulai dari alsintan pengolahan lahan sampai dengan tahap panen dan pasca-panen. Kegiatan usaha pertanian telah berubah dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern (modernisasi pertanian).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, modernisasi pertanian memang mutlak dilakukan untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat berbasis pertanian. Program mekanisasi pertanian kementerian Pertanian (Kementan) tidak hanya berperan nyata dalam meningkatkan produksi pangan. Namun di sisi lain juga terbukti menjadi solusi dalam kelangkaan tenaga kerja pertanian.

Agar bantuan-bantuan alsintan yang didistribusikan Kementan kepada petani berdaya guna pengawasan pun dilakukan secara intensif.  Amran mengundang langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersinergi memperkuat pencegahan korupsi dan mengecek penggunaan anggaran yang sudah digunakan Kementan.

“Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”, ujar Mentan Amran.

Amran menambahkan bahwa, Kementan sudah ada MoU sejak 2015 antara Ketua KPK dan Mentan. Juga ada 3 hingga 4 orang yang ditempatkan untuk mengawasi kerja Kami.

 

Membuka Lapangan Kerja Baru

Jumlah terbanyak tenaga kerja pada sektor tanaman pangan adalah petani yang sudah berusia lebih kurang 60 tahun kemudian disusul usia antara 40 hingga 45 tahun. Dampak nyata adanya kelangkaan dan usia lanjut tenaga petani untuk mendukung budidaya tanaman padi adalah rendahnya kapasitas kerja tanam padi per satuan luas lahan dan mahalnya biaya tanam.



“Masalah yang muncul pada kegiatan tanam dapat ditangani dengan menerapkan mesin tanam pindah bibit (transplanter,-red) padi. Mesin transplanter adalah sebagai solusi peningkatan kerja kegiatan tanam padi. Hemat tenaga kerja, mempercepat waktu penyelesaian kerja tanam per satuan luas lahan. Dan faktor tersebut akhirnya mampu menurunkan biaya produksi budidaya padi,” demikian diungkapkan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Andi Nur Alam Syah di Jakarta, Jum’at (4/1).

Dampak nyata penggunakan mesin tanam padi ini, sambungnya, terlihat dari hasil pengamatan di tingkat petani. Pengguna mesin transplanter menunjukkan bahwa rata-rata kinerja 1 mesin transplanter dengan 1 orang operator dan 2 asistennya dapat menggantikan antara 15 hingga 27 hari orang kerja (HOK), sedangkan kemampuan kerja tanam mencapai 1 hingga 1,2 hektar per hari.

“Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Kementan telah menghasilkan mesin transplanter yang dinamai mesin Transplanter Jarwo 2:1. Secara umum rata-rata biaya tanam padi secara manual sekitar Rp 1,72 per hektar, sedangkan dengan mesin transplanter jarwo 2:1 sekitar Rp 1,1 per hektar,” ujar Andi Nur Alam.

“Keuntungan lain dari cara tanam dengan mesin transplanter munculnya usaha pembibitan padi, karena mesin memerlukan bibit khusus, yaitu umur bibit harus kurang dari 18 hari dan bibit harus ditaruh pada kotak mesin (tipe dapog,-red) sesuai ukuran mesinnyna. Rata-rata kebutuhan bibit sebanyak 250 sampai 300 dapog per hektar,” lanjut dia.

Lebih lanjut Andi Nur Alam membeberkan petani sudah profesional atau lihai menggunakan mesin transplanter. Ini terungkap dari hasil pemberdayaan yang dilakukan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Litbang Kementan.

Di antaranya, Gapoktan Madiun Bersatu di Dusun Parit Madiun, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Petani sudah sangat menggantungkan kegiatan tanam pada mesin transplanter Jarwo 2:1. Biaya tanam padi secara manual dengan metode tanam Jarwo sebesar Rp. 1,8 juta per ha dan dengan Jarwo Transplanter hanya Rp 1,4 juta per ha. Produktivitas padi dengan metode tanam Jarwo meningkat rata-rata dari 3,3 ton per ha menjadi sekitar 4,7 ton per ha.

“Begitu juga di Kabupaten Subang, ongkos tanam manual sebesar Rp. 3,5 per ha dibanding untuk Jarwo Transplanter hanya Rp 1,8 juta per ha. Rata-rata produktivitas padi yang menerapkan metode tanam Jarwo mencapai 7,6 ton per ha,” beber dia.

Fakta lainnya, sambung Andi Nur Alam, dirasakan juga oleh Kelompok Tani Suka Maju, Dusun Kalikebo, Kecamtan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan menggunakan mesin transplanter, biaya tanam secara manual untuk cara jarwo Rp. 2 juta per ha.

“Sedangkan dengan transplanter sebesar Rp 1,9 juta per ha dengan rata-rata produktivitas padi dengan metode tanam Jajar Legowo mencapai 7,5 ton per ha,” sambungnya.

Lebih lanjut Andi Nur Alam menegaskan rata-rata persepsi petani pengguna mesin transplanter arwo 2:1 yakni sebagai solusi mulai munculnya kelangkaan tenaga kerja tanam, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan biaya tanam yang akhirnya akan menurunkan biaya usahatani padi. Kemudian, dengan menggunakan mesin transplanter, usaha pembibitan secara dapog dianggap sebagai peluang bisnis bagi petani sehingga dapat membuka peluang kerja tenaga tanam yang tersisih oleh adanya mesin transplanter.

"Untuk itu, dalam meningkatkan hasil panen petani, Kementan terus meningkatkan jumlah bantuan alat mesin pertanian. Tahun ini, pemerintah memberikan sekitar 80 ribu unit alat mesin pertanian untuk disebar di seluruh wilayah di Indonesia,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Kepala Bidang KSPHP Agung Prabowo Balai Besar Pengembangan Mekanisasi bahwa penggunaan alat mesin pertanian secara nyata telah meningkatkan produksi pangan salah satunya padi. Contoh nyatanya, panen perdana di area pengembangan pertanian modern di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menghasilkan 10 ton padi per hektare.

"Ini bukti nyata penggunaan alat mesin pertanian. Kami bekerjasama dengan pemerintah daerah, produksi naik dan petani tentunya sejahtera," sebutnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk  mengklarifikasi isu korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Menurut Amran, sinergi itu antara lain juga bertujuan untuk mencegah korupsi dan mengecek penggunaan anggaran yang sudah digunakan Kementan.

“Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”, ujar Amran, di kantornya Selasa siang (25/9/2018).

Menurutnya, Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Pria yang sebeumnya berprofesi sebagai pengusaha pertanian ini meminta masyarakat segera melaporkan jika memiliki informasi terkait tindak penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran Kementerian Pertanian.

Jika hal tersebut terbukti, pihaknya berjanji akan menindak tegas oknum Kementerian Pertanian yang terbukti melakukan penyelewengan anggaran. “Bukan kami beri peringatan, kami pecat,“ ujar Amran.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meminta KPK untuk memeriksa Dinas Pertanian yang tersebar di daerah untuk mengetahui proses pengadaan Alsintan. Dengan begitu, kinerja Kementerian Pertanian juga akan semakin terlihat.


Hendri juga menyebut,  pemeriksaan anggaran pemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada kementerian dan lembaga lain. “ KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus,” katanya.

Reporter : KaBe
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018