Jumat, 19 Juli 2019


KPK Catat, Laporan Gratifikasi Kementan Terbanyak

11 Des 2018, 05:45 WIBEditor : Yulianto

Lukisan tolak korupsi yang dipamerkan saat Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kementan | Sumber Foto:julian

Penghargaan sebagai pengelola gratifikasi terbaik, tidak 100?bas korupsi

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Kementerian Pertanian menjadi instansi pemerintah yang jumlah laporan gratifikasinya terbanyak.

Irjen Kementerian Pertanian, Justan Riduan Siahaan mengatakan, tahun 2014 Kementerian Pertanian menerima penghargaan berupa Apresiasi KPK sebagai Kementerian Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Terbaik I dan kementerian dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak dan 99,11% tepat waktu.

“Penghargaan ini merupakan prestasi Kementan di bidang pengawasan,” katanya saat Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, pekan lalu.

Bahkan Tahun 2017, ungkap Justan, Kementan me-launching  aplikasi pelayanan gratifikasi online http://sigap-upg.pertanian.go.id. BahkanKementan juga mendapatkan penghargaan Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dari KPK.

Meski mendapat penghargaan sebagai pengelola gratifikasi terbaik, Justan mengakui, tidak 100% di Kementerian Pertanian bebas korupsi. Disinyalir kasus korupsi kerap terjadi dalam pengadaan barang. "Kalau aliran uang suap atau gratifikasi sangat jarang," ujarnya. Untuk itu ia berharap, masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah korupsi.

Selain dari KPK, menurut Justan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam mencapai sasaran yang mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efesien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik semakin baik.

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pertanian dinilai baik, yaitu meningkat dari 71,89 pada tahun 2015 menjadi 76,79 di tahun 2018,” ujarnya

Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian juga dinilai telah mampu (capable) dalam menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis program dan kegiatan pembangunan pertanian. Selain itu APIP Kementerian Pertanian juga dinilai mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Penilaian dilakukan BPKP melalui metode Internal Audit Capability Model (IACM). Pada penilaian ini,  kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam 5 level, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Setiap level terdiri dari enam elemen yang dipetakan. Yakni, Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola. Di Tahun 2017, APIP Kementan telah berada di level 3 (integrated).

Ke depan kata Justan, Inspektorat Jenderal terus berupaya mewujudkan Kementerian Pertanian sebagai wilayah bebas dari korupsi, serta mengawal kepatuhan Kementerian Pertanian pada peraturan yang berlaku melalui berbagai program dan kegiatan. Selain itu Kementerian Pertanian juga berupaya mengubah SDM pengawasannya menjadi auditor 4.0.

“Hal itu sejalan dengan penerapan roadmap dan strategi ”Making Indonesia 4.0” yang diluncurkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu,” katanya

Reporter : Julian
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018