Senin, 22 Juli 2019


Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Menuju Good Governance

13 Apr 2019, 17:21 WIBEditor : Gesha

Sekretaris Badan PPSDM, Dr. Prihasto Setyanto mengatakan dalam arahanya saat membuka acara Workshop Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, | Sumber Foto:cha

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor --- Tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab yang dikenal dengan good governance harus diimbangi dengan pengelolaan informasi publik yang baik.

Sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) yang mengamanatkan tuntutan keterbukaan dalam segala aspek khususnya terkait dengan penyelenggaraan negara menjadi sangat penting untuk diketahui. 

Sekretaris Badan PPSDM, Dr. Prihasto Setyanto mengatakan dalam arahanya saat membuka acara Workshop Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, di Bogor, Kamis (11/4/19), agar informasi publik betul-betul dikelola dengan baik dan serius.

“Ikuti sesuai maklumat yang dikeluarkan Kemkominfo, ada 9 maklumat, kalau itu diikuti pasti informasi publik kita juga baik”, ujarnya. 

Adapun 9maklumat pelayanan informasi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu: (1) Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu; (2) Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhanan; (3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

(4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; (5) Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku; (6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.

(7) Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun media; (8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani; dan (9) Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dalam akhir arahan Prihasto menegaskan setelah workshop ini terdapat perubahan mental dalam mengelola informasi publik.

“Setelah ini harus ada perubahan dan perbaikan, ada sesuatu yang ingin kita angkat untuk memajukan institusi. Cepat, tepat, tuntas, iklas dan mawas menjadi kunci keberhasilan bekerja”, pungkas Prihasto. 

Selain itu, Tenaga Ahli Komisi Informasi Publik Tya Tirta Sari yang juga hadir sebagai narasumber menyampaikan trik dalam menghadapi pemohon informasi.

Pemohon informasi harus melegkapi surat permohonan informasi, dan ikuti sesuai prosedur dan SOP mekanisme pemberian informasi.

“Siapapun pemohon informasi yg melengkapi surat permohonan informasi wajib dilayani dan diberikan informasi dengan memperhatikan syarat, jenis informasi yg boleh disampaikan dan alur permohonan informasi”, ujar Tya. 

Reporter : CHA
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018