Friday, 01 July 2022


Menambah Pendapatan Petani dari Kelembagaan Kemitraan Petani Bermartabat

11 Jul 2020, 07:17 WIBEditor : Ahmad Soim

Tambah pendapatan pekebun? | Sumber Foto:Ahmad Soim

Oleh Dr. Ir. H. Tri Pranadji, MSi, APU

 

TABLOIDSINARTANI.COM - Ketika dalam beberapa dekade kelembagaan Koperasi Unit Desa (KUD) tidak mampu meningkatkan kinerjanya yang buruk, ketika itulah kepercayaan publik terhadap koperasi atau KUD berada pada titik nadir. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: “Apakah masyarakat petani di pedesaan tidak mempunyai kebaikan apapun untuk dibangun kelembagaan koperasi?” Tentu tidaklah mudah menjawab pertanyaan ini karena pada hampir semua KUD dijumpai banyak masalah, sehingga KUD dipelesetksan menjadi “Ketua Untung Duluan”.  Walaupun kata plesetan ini sudah tersebar luas, namun tetap saja tidak terjadi feedback perbaikan yang berarti terhadap KUD.  

Tulisan ini bukan untuk menambah pesimisme terhadap kelembagaan ekonomi pedesaan, namun justeru untuk menggali elemen-elemen positif untuk membangun kelembagaan ekonomi pedesaan.  Bahan baku untuk menyusun tulisan ini adalah hasil pengamatan langsung di lapangan di Kaabupaten Langkat.  Sayang sekali—mohon maaf—saya tidak bisa menyebutkan di kecamatan mana pengamatan ini dilakukan.

Formula 2 Hektar Per KK

Ketika kami bincang-bincang dengan petani, kami mengetahui bahwa Pimpinan PTPN II membagikan rata-rata 2 hektar untuk setiap keluarga petani.  Formula ini diawali oleh inisiatif PTPN II yang merelakan sebagian lahan bahan bakunya untuk dikelola oleh Petani Plasma. Formula ini sepertinya tidak ditolak petani.  

Pembagian tersebut diikuti dengan pendampingan teknis oleh petugas PTPN II. Aktifitas pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek teknis pengelolaan bahan baku lebih terjaga.  Aktifitas ini lebih mirip dengan penyuluhan aplikatif, sehingga dari segi teknologi, Petani Plasma mengikuti hal-hal yang dipedomani oleh PTPN II di lapangan.  Dengan pola ini, jarak aplikasi teknis antara PTPN II dan petani menjadi sangat dekat karena PTPN II juga memiliki lahan untuk menghasilkan bahan baku yang mandiri, tidak hanya tergantung dari Petani Plasma.

Terbentuknya formula ini diinisiasi oleh pimpinan PTPN II. Terbentuknya Koperasi Petani Plasma pada Pirsus (Perkebunan Inti Rakyat Khusus) merupakan kelanjutan dari pengelompokan Petani Plasma.  Pembentukan koperasi ini juga dikonsultasikan dan dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan tokoh masyarakat setempat yang pada akhirnya bisa mencetuskan formula bahwa setiap petani memperoleh lahan seluas 2 hektar per KK.

Program Pirsus merupakan kebijakan politik pemerintah pusat, yang bertujuan untuk membangun kelembagaan kerjasama kemitraan antara pabrik kelapa sawit (PTPN II) dengan Petani Plasma setempat.  Pemda sangat koperatif dengan program ini, demikian pula dengan tokoh-tokoh petani setempat dan pihak PTPN II yang sejak awal telah mempersiapkan diri untuk berbagi dengan Petani Plasma.  Secara berangsur-angsur terdapat kesamaan visi antara kehidupan Petani Plasma dalam pengembangan kelapa sawit merlalui program Pirsus.

Program ini memberikan benefit bagi petani, salah satunya adalah mengajari petani berorganisasi secara rasional dan ekonomis.  Koperasi Petani Plasma berkembang sehingga dapat melayani hampir seluruh kebutuhan rumah tangga Petani Plasma.  Dengan memiliki luas lahan 2 hektar sebagai jaminan, Petani Plasma dapat melakukan pinjaman kepada koperasi berupa pinjaman sembako, dan pembayaran sekolah anak.  Bahkan koperasi mampu mengembangkan jasa angkutan antar jemput anak sekolah, mengingat umumnya letak sekolah berada di perkotaan. Sementara di pedesaan belum ada sekolah yang bermutu.

Rata-rata Nilai produksi TBS (tandan buah segar) lahan 2 hektsar menjadi kendala dan pembatas ”Berapa nilai rupiah yang bisa petani plasma peroleh. Pendeknya, secara komulatif, petani tidak diperkenankan melakukan nilai pinjaman melebihi nilai produksi TBS melebihi 3 hektar. Sebagai gambaran, kasus di Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa dari sekitar 1, 5 hektar lahan kelapa sawit dapat dihasilkan uang bersih sekitar Rp 1, 5 juta per bulan, dengan usia pohon rata-rata 6 tahun.

Dengan lahan rata-rata 2 hektar per kk, dalam keadan normal,  1 kk petsni plasma mempunyai nilai jaminan utang bersih sekitar Rp 2 juta per bulan. Ada kalanya seorang petani plasma memberikan jaminan petani lainnya untuk memperoleh hutang.

Benefit lain yang sangat dirasakan petani plasma adalah bahwa para petani plasma secara kelompok bergabung membentuk koperasi. Kelompok-kelompok kecil petani plasma memilih ketuanya untuk mewakili dalam  musyawarah koperasi setiap bulannya. PTPN 2 membuka ruang kreatif petani untuk melakukan improvisasi untuk memperoleh benefit ekstra ketika mereka telah bergabung dalam kelembagaan koperasi.

Dalam koperasi para petani dapat melakukan peminjaman uang untuk pembelian bahan sembako, pembayaran iuran anak sekolah. Bahkan koperasi ini mampu menyelenggarakan angkutan untuk antar jemput anak sekolah.

Ada hal yang agak dilupakan bahwa dari kelembagaan kelompok tani plasma ini dapat dikembangkan usaha ternak ruminansia secara kolerktif, terutama sapi dan domba, atau kambing. Petani plasma yang umumnya adalah ex transmigran dari Jawa umumnya telah mengenal  cara memelihara ternak ruminansia. Di antara pohon kelapa sawit tersedia lahan kosong yang dapat ditanami  hijauan pakan, baik berupa rumput-rumputan atau tanaman leguminose yang menyuburkan lahan.

Selain itu, dari limbah sawit atsu ampas sawit dapat dijadikan bahan pakan bertgizi. Dari kotoran ternak juga dapat dikembalikan di lahan sawit, sebagai pupuk orgnik (“kandang”), sehingga bisa mengurangi pengelolaan kebun sawit dapat mengurangi konsumsi pupuk an organik yang relatif mahal.

Pengembangan ternak ruminansia di lingkungan kebun kelapa sawit akan membuka perspektif baru, yaitu pengembangsan perkebunan secara berkelanjutan, mengingat 3 (tiga) aspek tujuan diintegrsasikan dalam satu tarikkan nafas, yaitu: teknologi, ekonomi, sosiologis, dan ekologis. Inilah yang bisa disebut pettanian bertmartabat atau  pertanian yang adil dan beradab

Politik Kebijakan

Politik kebijakan pertanian yang jelas dan teararah sangat penting untuk mengerakkan kekuatan masyarakat petani dalam pembangunan pertanian di pedesaan. Pada 1990-an, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan politik berupa program PIrSus di provinsi Sumatera utara. Program yang menekankan pada terjalinnya kelembagaan kemitraan antsra PTPN dan petani telah berjalan dengan baik.

Bahkan dari program tersebut dapat dibangun kelembagaan ekonomi pedesaan, semacam koperasi. Dari program ini sharusnya bisa dibangun peternakan rakyat ruminansia. Jika hal ini bisa diujudkan. kemungkinan besar Indonesia bisa mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih adil dan bermartabat serta beradab.

Dari tulisan ini sekaligus memberikan petunjuk bagi peneliti senior dan pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian agar mengubah, mindsetnya bahwa inovasi tidak terbatas pada teknologi fisik, melainkan mencakup juga innovasi kelembagaan. Pandangan ini perlu dilakukan sosialisasi yang intensif, sehingga ke depan innovsi kelembagaan lebih ditonjolkan dan berimplikasi langsung pada kehidupan petani di pedesaan. Ketertinggalan ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat serius. Ada penelitian kolaboratif antara peneliti teknologi dengan peneliti kelembagaan yang lebih intensif dan konkrit di lapangan.

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018