Sunday, 05 April 2020


Tiga Cara agar Petani Berpendapatan Rp 45 Juta Perbulan

24 Feb 2020, 16:09 WIBEditor : Ahmad Soim

Petani padi Indonesia | Sumber Foto:Dok

Berapakah tingkat pendapatan mereka masing-masing, agar dapat diprioritaskan untuk dibantu atau dibangun menuju pendapatan Rp 45juta/kapita/bulan.

Soekam Parwadi
Direktur Paskomnas Indonesia dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Hortikultura Kadin Indonesia

TABLOIDSINARTANI.COM – Presiden RI pernah menyampaikan bahwa nanti pada tahun 2045, sasaran pendapatan perkapita masyarakat Indonesia Rp 45juta/bulan.  Bisakah pendapatan ini termasuk pendapatan seluruh petani kita bukan rata-rata petani?

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)  BAB IV Pasal 6, bisa kita telisik dimanakah posisi petani “kecil” kita..?  Petani kita itu paling banyak masuk di kelompok usaha yang  Mikro, Kecil,  atau Menengah.? Coba kita lihat.

Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berapakah tingkat pendapatan mereka masing-masing, agar dapat diprioritaskan untuk dibantu atau dibangun menuju pendapatan Rp 45juta/kapita/bulan.  Kita sudah membangun pertanian secara intensif paling tidak sejak tahun 1970 saja, agaknya hal seperti ini belum pernah dikerjakan. Mungkin ini pula agaknya yang menjadi penyebab mendasar, Negara kita kondisinya lemah dalam bidang pertanian.

Petani kita banyak yang belum makmur dan pertanian ditinggalkan anak muda. Import pangan semakin besar, eksport kita sangat sedikit dibanding produksi yang dicatat statistic. Tiap tahun bingung tentang fluktuasi harga dan inflasi yang tinggi dan sebagainya. Tetapi yang jelas, petani kecil bukan tambah makmur.

Sesuai UU  No 20 Tahun 2008 itu, agaknya petani kita masuk di Usaha Mikro, karena assetnya kurang dari Rp50juta. Tetapi berada di bagian yang bawah.  Kemudian omzetnya juga jauh di bawah Rp300juta.  Kalau menurut kabar statistik, bahwa rata-rata pemilikan lahan pertanian petani kita adalah 0,3 ha. Coba mari kita hitung. Kalau ditanami padi sekali, palawija dua kali/tahun. Hasil penjualan padi/gabahnya 0,3 x 6.000kg x Rp5.000,- = Rp9.000.000,-. Ditambah dua kali palawija, misalnya Jagung : 2(0,3 x 6.000 x Rp4.000) =Rp14.400.000,- sehingga total omzet setahun = Rp23.400.000,-/tahun. Itu sangat jauh dari angka Rp300juta/tahun di kelompok usaha mikro.

Pernah ada yang menyebut petani “gurem” bagi petani yang luas lahannya sekitar 0,3 ha. Gurem adalah binatang sangat kecil, yang suka muncul pada ayam yang barusan mengeram telurnya dan menetas. Gurem tidak tampak jelas, tetapi kalau nempel di badan kita akan terasa “pating klemer”, bikin gatal karena gurem suka menusuk dan menghisap darah kita.

Kalau hitungan omzet petani gurem sebesar Rp23,4juta/tahun/keluarga  itu benar, itu masih hasil kotor. Kalau dikurangi biaya-biaya usahatani, anggap saja 50 persennya, maka pendapatan keluarga petani itu hanya sekitar Rp12juta/tahun, atau Rp1juta/bulan. Kalau secara “bodon”, (bodon dari asal kata bodoh, artinya hitungan sederhana) – apabila kita ingin mencapai pendapatan Rp15juta/keluarga tani saja, asset petani harus dibesarkan 15-kali lipat. Kalau petani harus menanam padi & palawija,  maka lahan usahatani petani mesti menjadi 0,3 ha x 15  = 4,5 ha.

Sekarang coba didata, berapa petani yang memiliki lahan usahatani kurang dari 4,5 ha. Boleh dikelompokkan mulai dari yang kurang dari 1 ha, antara 1 – 2 ha, antara 2 – 3 ha, dan antara 3 – 4 ha/keluarga. Beberapa tahun lalu ada “suara” akan membagi lahan tiga juta hektar untuk petani. Agaknya “suara” itu masuk akal, tetapi sampai sekarang suara itu semakin menghilang saja ditelan badai macam-macam. 

Dalam membangun pertanian kedepan, agar lebih focus untuk meningkatkan pendapatan keluarga petani, perlu ada terobosan baru. Pertama, soal penguasaan lahan petanian tiap keluarga petani. Dalam usahatani, kata “penguasaan lahan” itu lebih penting dibanding “pemilikan lahan”.  Apalagi di Indonesia, untuk menjadikan petani “memiliki” lahan usahatani 4,5 ha itu pasti sangat sulit. Tetapi, kalau petani itu diberi “hak mengusahakan/menguasai” sangatlah mungkin, kalau mau memprogramkan. Tentu ada prasyaratnya. Misalnya, tanah pemerintah disediakan 1.000 ha, masing-masing petani diberi hak mengelola untuk usahatani 4 ha/petani, sehingga ada 250 petani dikawasan itu.

Kedua, petani-petani itu harus tergabung dalam organisasi formal koperasi, yang professional. Perencanaan usahatani hingga pemasaran dikelola manajemen koperasi.

Ketiga, petani boleh mengelola lahan sampai mati, bahkan boleh diturunkan hanya kepada satu anaknya saja. Tetapi tidak boleh dijual. Pemerintah melengkapi infrastruktur, teknologi dan mengatur produksi sampai pasarnya secara nasional.  Kalau itu dijalankan, eksport-pun akan dapat diprogram.

BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018