Jumat, 06 Desember 2019


Temui Menteri Edhy, Nelayan Keluhkan Batas WPP dan Perizinan

19 Nov 2019, 14:04 WIBEditor : Gesha

Sebanyak 15 Himpunan Nelayan berdiskusi langsung dengan MenKP, Edhy Prabowo | Sumber Foto:HUMAS KKP

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus menampung masukan dari stakeholder kelautan dan perikanan untuk merumuskan kebijakan ke depan. Kali ini,  Edhy Prabowo bertemu langsung 15 himpunan nelayan di Kantor KKP, Jakarta (18/11). Dalam  Pertemuan tersebut, sejumlah stakeholder perikanan mempertanyakan pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sejumlah stakeholder perikanan juga mempertanyakan rumitnya izin operasional kapal nelayan, hingga alat tangkap ikan.

Kelima belas aliansi yang hadir yaitu Paguyuban Nelayan Jawan Tengah, Mitra Nelayan Sejahtera, Jaringan Nelayan Matahari Indonesia, Aliansi Nelayan Indonesia, Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), Masyarakat Perikanan Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Serikat Nelayan Indonesia, Persatuan Nelayan Tradisional, Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu, Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, Himpunan Nelayan Tradisional, dan Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia (KPPI). 

Salah satu pengurus paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono menyampaikan hambatan yang dihadapinya terkait pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan. Saat ini, izin lokasi penangkapan ikan dibatasi dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).  Berdasarkan Surat Edaran Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan, ukuran kapal tangkap diisyaratkan maksimum 150 GT.

“Kedua  peraturan tersebut menyulitkan nelayan karena ukuran kapal dibatasi. Namun nelayan harus melaut ke lokasi yang semakin jauh. Kami berharap agar pemerintah meninjau kembali peraturan mengenai pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan dan pembatasan ukuran kapal perikanan,” kata Eko.

Eko berharap, KKP bisa mengembalikan aturan lokasi penangkapan itu menjadi dua WPP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013. “Demi keselamatan pelayaran dan kelayakan kapal di tengah laut, kami mohon kiranya pembatasan ukuran kapal ditinjau kembali dan dikembalikan menjadi 150-200 GT,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga meminta pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan secara ketat impor ikan. “Karena saat ini harga ikan salem di pasar mengalami penurunan akibat melimpahnya ikan impor. Akibatnya, usaha nelayan ikan salem pun merugi,” ujarnya.

Menurut Eko, nelayan dan pengusaha perikanan tak menolak impor tetapi kebijakan impor tersebut jangan sampai menyebabkan kerugian usaha nelayan karena jenis ikan yang diimpor tersebut pasarnya sama.

Sementara itu, Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia  mengeluhkan rumitnya perizinan.  Sebab, terdapat perbedaan tentang kategori nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Dampak dari aturan tersebut,  nelayan dengan kapal berukuran di atas 5 GT harus mengurus izin ke provinsi dan dikenai redistribusi. “Saya kira Undang-Undang tersebut perlu dievaluasi,” ujarnya. 

Budi juga meminta perhatian pemerintah untuk memberikan penyelesaian terhadap aturan alat tangkap perikanan. Menurutnya, aturan mengenai pembatasan alat tangkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI  seringkali masih menimbulkan perbedaan tafsir tentang alat tangkap ramah lingkungan antar nelayan. 

Lantaran ada perbedaan tafsir tersebut,  di lapangan tak jarang menimbulkan pro-kontra antara nelayan di berbagai daerah yang berujung pada  konflik. “ Tak hanya cantrang.  Sebenarnya terdapat banyak modifikasi alat tangkap yang ada di daerah, terutama Jawa. Untuk itu, kami berharap agar pemerintah menyempurnakan peraturan yang ada sehingga tercapai kesepakatan yang dipatuhi seluruh nelayan di berbagai daerah di Indonesia,” paparnya. 

Pengakuan Perempuan Nelayan 

Perwakilan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Nazwar berharap agar perempuan nelayan mendapatkan pengakuan profesi. Menurutnya, diperlukan sebuah kebijakan afirmatif untuk mengangkat perempuan nelayan agar mendapatkan pengakuan profesi yang setara dengan nelayan laki-laki.

“Di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 kalau tidak salah didefiniskan bahwa nelayan itu adalah seseorang yang mencari mata pencaharian menangkap ikan. Perempuan nelayan tidak diakui sebagai profesi, hanya sebatas membantu keluarga rumah tangga nelayan,” kata Nazwar.

Perwakilan PPNI lainnya, Aas, juga menyampaikan permohonannya agar pemerintah memberikan perlindungan akan perampasan ruang terhadap perempuan nelayan. Aas yang bermukim dan mencari penghidupan sebagai nelayan di Pulau Pari mengatakan, reklamasi yang dilaksanakan di Teluk Jakarta menyebabkan pendangkalan air laut. Akibatnya, lahan budidaya dan batu karang yang ada pun mati sehingga nelayan rumput laut setempat mengalami kesulitan.

“Nelayan butuh laut, butuh pulau-pulau kecil untuk berlindung dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Banyak intimidasi yang kami rasakan sebagai nelayan. Sedangkan, ketika suami kami dikriminalisasi, perempuan lah yang mencari mata pencaharian sendiri untuk kehidupan anak-anak kami,” katanya.

Menanggapi berbagai masukan dari nelayan dan pelaku usaha perikanan, Edhy Prabowo akan mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan ke depan. “Saya mau melibatkan pelaku karena keputusan itu dibuat untuk melindungi, mengatur, mengeksekusi setiap kegiatan yang melibatkan pelaku,” kata Edhy Prabowo.

Edhy juga  berjanji akan mencari jalan keluar terbaik yang sebisa mungkin memperhatikan kebermanfaatan bagi seluruh stakeholder. “Memang tidak mudah untuk menyamakan suara jutaan nelayan kita. Tentunya tidak mudah, butuh proses. Tapi mohon kita semua saling memahami,” demikian Edhy Prabowo.

 

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018