Jumat, 06 Desember 2019


Agar Punya Nilai Tambah, Pemerintah Berdayakan Usaha Garam Rakyat

03 Des 2019, 13:18 WIBEditor : GESHA

Pemerintah kian serius untuk menggarap garam rakyat | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kendati keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat,  komoditas garam yang dikelola petani garam di tanah air sampai saat belum dikembangkan dengan baik. Karena itu, pemerintah akan memberdayakannya dengan cara meningkatkan kualitas usaha garam rakyat. Dimulai dengan melakukan pengemasan yang bagus dan pemasaran yang terstruktur agar petani garam mendapatkan nilai tambah.

“Kita (pemerintah dan petambak garam) harus kompak. Industri makanan minuman (garam konsumsi), mereka wajib serap hasil  garam rakyat,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan , Edhy Prabowo, saat audiensi dengan stakeholder pergaraman nasional , di Jakarta.

Edhy juga mengungkapkan, pemerintah komitmen untuk meningkatkan serapan garam produksi rakyat dan menjaga harga yang layak. Namun, ada beberapa  hal yang tidak mampu dipenuhi oleh garam rakyat.  “ Kalau untuk kebutuhan industri  garam tersebut harus mengandung chlor alkali plant (CAP). Meskipun  demikian, kami tidak ingin garam produksi rakyat dikesampingkan,” papar Edhy.

Menurut Edhy,  pemerintah punya PT Garam yang keberdaannyaharus diperkuat. “Tidak fair , untuk  menghadapi orang-orang yang impor itu dengan cara kita mengeluarkan subsidi,”  ujarnya. Data KKP menyebutkan, Indonesia memiliki luas lahan garam nasional 27.047,65 ha. Dari jumlah tersebut, seluas 22.592,65 ha merupakan lahan garam rakyat. Jumlah petambaknya sebanyak 19.503 orang. Sementara itu, siasanya seluas  4.455 ha  milik PT Garam.

Per 3 November 2019 tercatat, total produksi garam nasional sebanyak 2.089.824,25 ton . Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.743.580,25 ton merupakan produksi garam rakyat dan 346.244 ton berupa produksi PT Garam.  Sedangkan stok garam rakyat sebanyak 1.003.668,70 ton (termasuk 131.444,87 ton sisa produksi garam rakyat tahun 2018).

Untuk memaksimalkan penyerapan garam nasional, lanjut Edhy, pihaknya meminta jajarannya di KKP dan pelaku usaha pergaraman memastikan kuota garam yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.  “Data kita ada hampir 2,1 juta ton. Tolong dipastikan sekarang posisinya ada di mana saja. Kalau saya lihat, PT garam ini hanya punya sedikit dari yang dimiliki secara nasional. Produksi garam rakyat ini ada di daerah mana saja, ada di gudang mana saja, supaya kita bisa bicara dengan data yang jelas,”  tegas Edhy.

Menurut Edhy, dengan pendataan yang baik, pemerintah dapat merumuskan kebijakan jika ditemukan permasalahan di pergudangan.  Artinya, kalau kita punya 2,1 juta ton dan semuanya terserap. “Dengan begitu, kalau kebutuhan garam  nasional 4-5 juta ton, sisanya baru boleh diimpor. Yang jelas, kuota impor yang diberikan tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan,” paparnya.

Edhy mengungkapkan, apabila impor terlalu dibatasi sementara kebutuhan garam nasional tinggi, dikhawatirkan akan terjadi permainan di petambak garam yang menyebabkan harga melonjak sehingga terjadi inflasi. Sebaliknya, jika impor garam tidak dikendalikan dengan baik, garam impor akan bocor di pasaran sehingga menyebabkan petambak garam dalam negeri merugi. “Makanya kita harus bikin keseimbangan,” ujarnya.

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018