Wednesday, 26 February 2020


Nelayan Minta Permen Larangan Penangkapan BL Dicabut

06 Feb 2020, 13:23 WIBEditor : Indarto

BL yang selama ini jadi sandaran hidup nelayan | Sumber Foto:Dok. Humas dan KLN KKP

Penerapan permen larangan menangkap benih lobster (BL) berdampak buruk bagi kesejahteraan nelayan.

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---- Konsultasi publik dengan tema "Bergerak Cepat untuk Kesejahteraan Keadilan dan Keberlanjutan" yang diinisiasi Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2 KKP) menerima banyak masukan dari nelayan, pembudidaya dan stakeholder lainnya.   

Salah satu masukan yang disampaikan adalah tentang larangan penangkapan benih lobster (BL), sesuai Permen KP No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.  Mereka umumnya meminta permen tersebut dicabut, karena selain mematikan pecaharian nelayan, juga jadi ajang pungli.

Nelayan tradisional Banyuwangi Sucipto mengatakan, penerapan permen larangan menangkap benih lobster  (BL)  berdampak buruk bagi kesejahteraan nelayan. "Saya ingin menyampaikan, sejak adanya larangan menangkap BL, sangat menyengsarakan nelayan. Ada 1.000 lebih nelayan tradisional di Bayuwangi yang kehilangan mata pencarian," ujar Sucipto, di Jakarta, Kamis (6/2).

Setelah tak lagi menangkap BL, lanjut Sucipto, pihaknya  beralih menjadi nelayan andon.  Guna mencukupi kebutuhan hidupnya, Sucipto rela mencari ikan sampai perairan Malang hingga Bali.  Namun, sedikit- banyaknya hasil tangkap bergantung kepada musim. Sayangnya, saat musim ikan tiba,  harganya justru jatuh. 

" Ikan itu musiman pak? Sekali musim ikannya sama semua di Pulau Jawa, jadi harga pun turun," ujarnya.

Sucipto menilai, apabila BL dibiarkan di alam justru potensi hidupnya sangat kecil. Benih lobster termasuk makanan favorit bagi predator. "Kalau misalnya BL itu kuat hidup di alam, laut itu isinya lobster semua. Kapal pun tidak bisa lewat. Tapi kan faktanya enggak gitu,"kata Sucipto.

Menurut Sucipto , BLsangat banyak jumlahnya karena melihat langsung biota laut tersebut. Paling banyak, nelayan di Banyuwangi bisa menangkap sekitar 5.000 benih secara tradisional.

"Alat kami tradisional pak, tidak merusak. Banyak yang bisa ditangkap tapi banyak juga yang lepas," kata Sucipto

Hal yang hampir sama juga diungkapkan salah satu nelayan Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), Untung.    Menurutnya, larangan penangkapan BL tidak hanya membuat penghasilannya menurun dratis, tapi juga jadi objek pungli oleh oknum tertentu.

"Teman saya ditangkap, pak. Fair saja, dia diminta bayar Rp 200 juta kalau mau bebas. Coba bayangkan kalau Rp 200 juta itu dipakai untuk biaya sekolah anak-anak nelayan," paparnya.

Untung berharap, KKP segera mencabut aturan larangan menangkap benih lobster, karena ini akan berbanding lurus dengan pendapatan nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari sektor itu.

"Pak, nelayan kecil senang penangkapan BL dibebaskan saja. Karena dengan adanya penangkapan itu, anak kami bisa kuliah, bisa sampai pendidikannya tinggi. Kami juga mau mereka sekolah pak, jadi orang nantinya," kata Untung.

Berdasarkan data di KKP, BL di perairan Indonesia memang sangat melimpah. Jumlahnya mencapai sekitar 12,35 miliar ekor per tahun. Wakil ketua Bidang Riset dan Pengembangan KP2 KKP, Bayu Priambodo mengaku potensi hidup BL di alam memang sangat kecil, yakni 1:10.000. Artinya, dari 10.000 benih yang punya potensi hidup hingga besar adalah satu ekor saja.

"Begitu induk-induk lobster menetaskan telur di laut, dia dititipkan pada mekanisme alam, mekanisme arus, dan mekanisme alam regional," kata Bayu.

Menurut peneliti lobster ini, bila benih-benih tersebut tidak dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis, akan mati sia-sia. Cara memanfaatkan paling efektif adalah dengan membudidayakan (pembesaran) lobster. Menurutnya, pelarangan sebaiknya hanya untuk lobster bertelur.

"Prinsip utamanya jangan ganggu indukan yang ada telurnya. Kalau ambil induk, itu mempercepat kepunahan," jelas Bayu.

Sementara itu, Koordinator Penasihat Menteri, Rokhmin Dahuri mengaku ada empat langkah KKP dalam menangani persoalan BL. Pertama akan membudidayakan (pembesaran) lobster. Kedua,  pengembangbiakan benih (hatchery). Ketiga,  restocking. Keempat,  ekspor dalam jumlah sangat terbatas dan terkendali.

"Karena kalau ekspor langsung dimatikan, justru yang akan terjadi adalah black market dan yang kaya oknum-oknum saja," ujar  Rokhmin.

Menteri Kelautan dan  Perikanan Edhy Prabowo saat membuka konsultasi publik tersebut menyatakan, acara konsultasi publik kali ini adalah untuk mendengar masukan dari nelayan kecil hingga pelaku usaha, sebelum kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan dikeluarkan. Sebelum ini, pihaknya juga sudah menggelar FGD dengan melibatkan para ahli. 

Masukan tersebut sebelum diluncurkan ke publik. Draft kebijakannya nantinya akan diserahkan ke Menteri Koordinator dan Presiden. Jadi, semua yang akan kami keluarkan harus berdasarkan hasil riset dan kajian. Bukan kepentingan satu dua orang saja,” kata  Edhy Prabowo.

Menurut Menteri Edhy,  kebijakan KKP seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan diterbitkan harus berdasarkan kajian ilmiah.  “ Konsultasi publik kali ini adalah untuk mendengar masukan dari nelayan kecil hingga pelaku usaha, sebelum kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan dikeluarkan,” ujarnya.

 

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018