Monday, 10 August 2020


KKP Dorong Pemda Percepat Rencana Zonasi Laut

12 Feb 2020, 16:18 WIBEditor : Indarto

Penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Zonasi harus transparan | Sumber Foto:Dok. Humas PRL KKP

Pemerintah tak hanya mengejar waktu dalam menetapkan penataan ruang di laut namun juga tetap memperhatikan kualitas karena akan digunakan sebagai referensi utama untuk pengelolaan sumber daya alam

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor--- Rencana zonasi yang diamanatkan dan UU No. 32/2014 tentang Kelautan dan PP 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut sangat diperlukan untuk meminimalkan konflik antar pengguna sumber daya kelautan. Pemerintah daerah (Pemda) yang sudah membuat dan menetapkan Perda Rencana Zonasi (RZ) akan  berperan dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan (pesisir dan laut) dan kegiatan sosial budaya masyarakat.  

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono mengatakan,  Perda Zonasi tersebut akan menjadi basis dan ujung tombak pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil selama 20 tahun ke depan secara berkelanjutan.  “Karena itu, Direktorat Perencanaan Ruang Laut (KKP) harus fokus menyelesaikan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan ruang laut yang meliputi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RK KAW), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dengan menciptakan terobosan-terobosan baru,” papar Aryo Hanggono dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perencanaan Ruang Laut di Bogor, Rabu (12/2). 

 Aryo mengatakan, pemerintah tak hanya mengejar waktu dalam menetapkan penataan ruang di laut namun juga tetap memperhatikan kualitas karena akan digunakan sebagai referensi utama untuk pengelolaan sumber daya alam. Proses penyusunan RZ harus transparan dan melibatkan kementerian/lembaga, pemda, dan stakeholder terkait lainnya.

 “Penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Zonasi harus transparan. Transparansi menjadi kata kunci yang utama dalam perencanaan ruang laut, baik dalam proses maupun hasilnya. Transparansi harus dimulai dari proses FGD,” papar Aryo.

Data Ditjen PRL menyebutkan,  sampai saat ini telah terbit sebanyak 24 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang RZ KSNT. KKP juga telah menyelesaikan 51 dokumen RZ KSNT Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), 14 dokumen RZ KSN yang sedang proses menuju Perpres, dan 15 dokumen RZ KAW.

Menurut Aryo,  dalam perencanaan ruang laut, yaitu tentang perizinan pemanfaatan ruang laut. Sesuai Program Prioritas KKP 2020-2024, penataan regulasi diarahkan pada penyederhanaan perizinan dan penyusunan regulasi untuk membangun kelautan dan perikanan.  Karena itu, KKP perlu menyiapkan sistem dan alat yang dapat mempermudah perizinan pemanfaatan ruang laut, serta dapat diikuti oleh pemohon izin.

 “Prosesnya bisa diikuti oleh yang meminta izin. Perizinan harus lebih dipermudah, tetapi kualitas harus tetap dijaga. Oleh karena itu perlu disiapkan sistem dan alatnya,” pungkas Aryo.

 

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018