Wednesday, 23 September 2020


Produk Perikanan Budidaya Penuhi Syarat Keamanan Pangan

16 Mar 2020, 12:18 WIBEditor : Indarto

Udang siap isi pasar ekspor | Sumber Foto:Dok. Humas DJPB

Pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan budidaya pada prinsipnya sudah cukup baik.

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Produk Perikanan Budidaya Indonesia dinilai memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan, sehingga layak untuk diekspor ke Uni Eropa (UE).  Demikian salah satu kesimpulan tim audit Directorate General for Health and Food Safety (DG Sante)-Uni Eropa dalam Closing Meeting Audit Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ketua Tim Auditor DG Sante, Miguel Mendes mengatakan,  pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan budidaya pada prinsipnya sudah cukup baik. Artinya menurut hasil penilaian, para pelaku usaha budidaya di Indonesia telah cukup konsisen menerapkan sistem mutu dan keamanan pangan dalam setiap tahapan proses produksi.

“ Hanya saja, menurutnya ada penurunan jumlah sertifikasi Good Aquaculture Practices (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan jumlah sampel monitoring residu di tahun 2019,” katanya di Jakarta, Senin (16/3).

Untuk bahan perbaikan ke depan, DG Sante merekomendasikan beberapa hal agar dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Diantaranya,  (1) Peningkatan kompetensi auditor Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), petugas pengambil contoh dan monitoring residu, dan pelaksana monitoring. (2).  Perlunya meningkatkan konsistensi penerapan SOP yang dibuat. (3).  Melakukan harmonisasi regulasi yang ada di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjkato, menyambut baik hasil audit DG Sante.  Menurutnya,  dengan pemenuhan persyaratan, sistem dan implementasinya di bidang budidaya yang tidak ditemukan penyimpangan/temuan yang berarti.

“ Dapat disimpulkan bahwa DJPB telah menjalankan official control yang mampu memberikan jaminan keamanan pangan dan mutu hasil perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan Uni Eropa. Produk perikanan budidaya Indonesia selayaknya mendapat pangsa pasar lebih besar di Uni Eropa dan berbagai negara pembeli lainnya,” papar Slamet.

Slamet mengatakan, sangat gembira atas capaian kerja keras semua pihak, terutama para pelaku usaha budidaya yang terus konsisten menerapkan kaidah-kaidah CBIB serta kerja tim yang baik dalan hal ini BKIPM sebagai kompeten authority dan DJPB sebagai manajer teknis bidang budidaya.

“Ini capaian luar biasa, bahwa keberterimaan produk perikanan budidaya di pasar Uni Eropa tetap terjamin,” ujarnya.

Menurut Slamet, keberterimaan produk dan penguatan daya saing adalah mutlak yang harus didorong untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan budidaya nasional.  Karena itu, ditengah upaya mendorong percepatan industri budidaya nasional, maka tuntutan untuk menjamin dan menjaga kepercayaan dari negara negara buyer menjadi keniscayaan.

“Hasil audit DG Sante, menunjukkan bahwa Indonesia punya komitmen tinggi untuk menjamin peningkatan mutu dan keamanan pangan hasil produksi perikanan budidaya,” paparnya.

Slamet mengatakan, berkaitan dengan beberapa catatan rekomendasi dari DG Sante, KKP akan serius untuk menindaklanjutinya sesegera mungkin. "Hasil ini saya kira sangat penting, ditengah upaya kita untuk menaikan ekspor udang sebesar 250 persen pada tahun 2024. Artinya kita optimis peluang pasar ekspor Uni Eropa akan mampu kita optimalkan,” tegasnya.

Seperti diketahui,  tim DG Sante telah melakukan audit lapangan selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 3 - 12 Maret 2020 dan memilih Provinsi Lampung sebagai sampel. Sebagaimana diketahui Lampung merupakan  sentra budidaya udang dengan kontribusi ekspor yang tinggi.

Tim DG Sante melakukan audit dengan mengambil sampel udang dari petugas pengambil contoh sesuai rencana program monitoring residu nasional (National Residu Monitoring Plan/NRMP) pada tahun lalu dan diujikan di laboratorium yang  merupakan bagian dari NRMP. Disamping itu, tim juga melakukan audit terhadap semua dokumen dan sistem ketertelusuran (traceability) pada tahapan proses produksi.  Laporan audit resmi secara tertulis akan disampaikan kembali kepada KKP untuk diberikan komentar selama kurang lebih 1 bulan.

 

 

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018