Tuesday, 14 July 2020


KKP-FAO Sepakat Tangani Kesehatan Ikan dan Lingkungan

26 Jun 2020, 11:46 WIBEditor : Indarto

Komoditas patin | Sumber Foto:Dok. Humas DJPB

Implementasi proyek PMP/AB ini akan menjadi salah satu input bagi strategi nasional kesehatan ikan dan lingkungan, sehingga dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

 


TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) terkait proyek “Pilot testing of the Progressive Management Pathway for Aquaculture Biosecurity (PMP/AB) in Indonesia”. Selain itu juga dibahas tentang usulan kerja sama untuk proyek “Penilaian Ekonomi  terhadap Beban Penyakit Ikan pada Perikanan Budidaya di Indonesia”.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, KKP menyambut baik dan sepakat dengan usulan kerja sama yang diajukan.  Mengingat, kedua proyek ini akan sangat diperlukan di Indonesia karena beberapa faktor seperti tingginya hasil produksi akuakultur Indonesi dan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga konsep penanganan penyakit harus dibuat secara komprehensif.

"  Keragaman komoditas yang dibudidayakan di Indonesia serta rentannya Indonesia tertular penyakit dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam  sebagai penghasil produk perikanan budidaya di Asia juga menjadi perhatian," kata Slamet, di Jakarta, Jumat (26/6).

Slamet mengatakan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk melaksanakan kedua  proyek diatas, karena pemerintah sedang sangat concern terhadap perikanan budidaya. Sehingga program yang dapat mendorong kemajuan perikanan budidaya di Indonesia akan dapat lebih cepat diimplementasikan.

Menurut Slamet,  proyek yang akan berjalan diharapkan memiliki output yang konkrit, sehingga dapat menjadi percontohan dan dapat diterapkan di kawasan budidaya yang lain. Seperti pada proyek kerjasama sebelumnya dengan FAO , berhasil memproduksi pakan ikan mandiri untuk komoditas patin yang formulasinya menghasilkan daging patin lebih putih.

Dalam kerjasama tersebut, selain output yang jelas, lokasinya harus benar-benar tepat, dan dapat menerapkan biosekuriti serta SOP secara kontinyu.  Kedepannya harus bisa diproyeksikan untuk kawasan tersebut mampu menerapkan biosekuriti secara berkelanjutan dan dapat menjadi kawasan budidaya yang bebas penyakit tertentu.

“Implementasi  proyek PMP/AB ini akan menjadi salah satu input bagi strategi nasional kesehatan ikan dan lingkungan, sehingga dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, " ujar Slamet.

Tingkatkan Kepercayaan Pasar

Menurut Slamet, keterlibatan Indonesia di proyek ini nantinya akan menjadi contoh baik bagi negara-negara lain. Keterlibatan Indonesia pada dua kegiatan tersebut menjadi sangat strategis karena dapat meningkatkan kepercayaan pasar  terhadap produk budidaya Indonesia.

Slamet juga mengatakan, khusus untuk proyek  studi kasus tentang penilaian ekonomi terhadap beban penyakit  pada budidaya ikan,  imbas dari penyakit ikan tersebut harus dapat dihitung dan diminimalisir untuk mengurangi dampak ekonomi bagi pembudidaya. Proyek ini juga diharapkan dapat memudahkan penghitungan risiko bagi perusahaan asuransi yang kini telah mengcover usaha budidaya dalam program Asuransi bagi pembudidaya ikan kecil (APPIK).

Representatif FAO Indonesia, Juniati mengapresiasi ketertarikan dan dukungan KKP dalam proyek ini. Menurut Juniati,  Indonesia dipilih dalam proyek ini karena memiliki strategi nasional kesehatan ikan dan lingkungan yang baik dan telah menjadi model bagi negara – negara lain.

“Tidak banyak negara lain yang memiliki strategi nasional ini,” ujar Juni.

Juni juga sepakat harus ada jejak berupa output yang ditinggalkan setelah proyek berakhir. “Telah menjadi kebijakan FAO bahwa untuk setiap proyek yang dijalankan harus menghasilkan inovasi yang baru dan memiliki nilai tambah yang ditawarkan bagi daerah yang menjadi lokasi percontohan,” jelas Juni.

Dikatakan, dengan dimplementasikannya proyek PMP/AB dan Studi Kasus Penilaian Ekonomi terhadap Beban Penyakit Ikan pada perikanan budidaya di Indonesia, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi serta menjadi jembatan untuk proyek yang lebih besar.

Sementara itu akademisi ahli penyakit ikan, Prof. Slamet Budi Prayitno mengatakan, 
konsep penanganan penyakit ikan sangat diperlukan dalam proses budidaya ikan. Terbentuknya kawasan budidaya yang bebas penyakit serta hitung-hitungan ekonomi dalam menangani kesehatan ikan mutlak diperlukan.

“Dalam proses quality assurance, salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan ialah health assurance. Hal ini mutlak diperlukan guna memastikan mutu produk perikanan budidaya memenuhi persyaratan keamanan pangan,” kata  Budi.

Budi juga mengatakan, dengan gencarnya proses intensifikasi dan scale up yang dilakukan oleh pemerintah, strategi pengelolaan kesehatan ikan nasional menjadi elemen penting yang harus dijalankan.  Kedua proyek diatas juga sangat selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 1 no poverty, SDG 2: zero hunger, SDG 3: good health and well-being, SDG 12: responsible production and consumption, SDG 13: cliate action dan SDG 14: life below water sehingga sangat tepat untuk dilakukan.

Seperti diketahui,  PMP/AB adalah konsep pengembangan dari Progressive Control Pathway (PCP) yang dilakukan FAO sebagai kerangka manajemen risiko secara bertahap  pada pembangunan kapasitas pengelolaan melalui pendekatan secara bottom-up dan top-down.  Kerjasama penerapan PMP/AB akan mulai dilaksanakan tahun ini. Sedangkan proyek penilaian ekonomi beban penyakit ikan direncanakan mulai tahun 2021. 

 

 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018