Saturday, 19 September 2020


Pentingnya Penerapan CBIB pada Usaha Budidaya

31 Aug 2020, 11:02 WIBEditor : Indarto

Komoditas udang | Sumber Foto:Dok. Humas DJPB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan memperbanyak sosialisasi sehingga dapat memperbesar kesadaran masyarakat, khususnya pembudidaya ikan untuk menerapkan CBIB.

 


TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Usaha budidaya bisa menjadi pilihan dan sebagai peluang kesempatan kerja masyarakat. Hingga saat ini ada sekitar 6 juta lebih pembudidaya ikan di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut  baru 8.000 pembudidaya yang tersertifikasi penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, penerapan CBIB atau Good Aquaculture Practice (GAP) membuat produk-produk hasil budidaya dari Indonesia layak untuk diekspor. “Selama ini pemenuhan persyaratan, sistem dan implementasinya di bidang budidaya tidak ditemukan penyimpangan atau temuan yang berarti, sehingga produk kita layak diekspor ke Eropa, Amerika, Jepang, China dan negara lainnya," kata Slamet, saat mebuka webinar, di Jakarta, Senin (31/8).

Slamet mengatakan, saat ini kecenderungan masyarakat dunia terhadap persyaratan mutu dan keamanan pangan, termasuk hasil perikanan budidaya semakin ketat. Adanya tuntutan tersebut, sudah seharusnya pembudidaya memperhatikan kualitas produk yang memiliki daya saing, ramah lingkungan, berkelanjutan serta aman dikonsumsi dan mampu ditelusuri.

Lantaran sertifikasi CBIB masih belum banyak, lanjut Slamet, pihaknya  akan meningkatkan prosentase sertifikasi bagi pembudidaya ikan lebih dari 40 – 60 persen. " Kita minta bantuan auditor tingkat provinsi, perguruan tinggi, asosiasi dan auditor lapangan untuk membantu proses sertifikasi," ujarnya.

Slamet juga mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan memperbanyak sosialisasi sehingga dapat memperbesar kesadaran masyarakat, khususnya pembudidaya ikan untuk menerapkan CBIB. DJPB juga akan minta kepada asosiasi seperti Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dan perusahaan pengolahan untuk memberikan satu keistimewaan bagi pembudidaya ikan yang menerapkan CBIB. Misalnya, dengan pembelian harga produk hasil budidaya yang lebih tinggi.

CBIB, lanjut Slamet, bertujuan untuk menjamin  unit usaha pembudidayaan ikan telah menerapkan prinsip-prinsip cara pembesaran ikan yang baik. “CBIB memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis dari mulai proses pembenihan, pembesaran dan pembuatan pakan ikan. Kedepannya kita upayakan sertifikasi untuk sarana dan prasarana," kata Slamet.

Sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah menetapkan kriteria dan standar yang harus diterapkan dalam pembudidayaan ikan, sehingga memberikan jaminan bahwa unit usaha pembudidayaan ikan telah menerapkan prinsip-prinsip CBIB.  Sedangkan pelaksanaan sertifikasi melalui penilaian kesesuaian standar CBIB telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 13/PER-DJPB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Pembesaran Ikan yang Baik.

Dosen Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan IPB, Bambang Widigdo mengatakan,  penawaran internasional terhadap produk hasil budidaya terus meningkat, sehingga perlunya penjaminan bagi kuantitas dan kualitas produk budidaya.

“Produk hasil budidaya harus ramah lingkungan dan ramah sosial, serta memasukkan asas ketelusuran (traceability). Artinya, produk kita bisa ditelusur dengan baik. Hal ini dilakukan agar produk memenuhi standar internasional," kata Bambang.

Bambang mengatakan,  setidanya ada 12 item yang harus dipenuhi dan diperhatikan agar kegiatan budidaya dapat dilakukan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Diantaranya, pemilihan lokasi, desain kontruksi, broodstock larva, manajemen pakan/saprotan, manajemen air, manajemen peralatan, manajemen bahan kimia, penerapan biosecurity, penangangan masalah sosial, penanganan tenaga kerja, manajemen data dan traceability, serta pengelolaan limbah.

“Salah satu yang perlu ditekankan adalah sistem biosecurity dimana ini merupakan suatu rangkaian protokol atau tindakan yang ditujukan untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam kawasan budidaya sehingga mencegah penyakit agar tidak menyebar di dalam kawasan budidaya”, jelas Bambang.

Sementara itu, Dosen Departemen Akuakultur IPB, Kukuh Nirmala mengatakan, penerapan CBIB untuk keamanan hasil produk perikanan budidaya agar produk aman terhindar dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang menganggu. " CBIB diterapkan agar cara budidaya ikan yang dilakukan tak merugikan dan membahayakan kesehatan manusia," pungkasnya. 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018