Saturday, 19 September 2020


Ditertibkan, Penggunaan Alat Tangkap Trawl di Kepulauan Seribu dan Lampung

07 Sep 2020, 11:59 WIBEditor : Indarto

Alat tangkap ikan trawl | Sumber Foto:Dpk. Humas PSDKP

KKP mengapresiasi nelayan yang sudah menyerahkan alat penangkapan ikannya dengan suka rela kepada pengawas perikanan. Penyerahan alat tangkap tak ramah lingkungan ini perlu dicontoh oleh nelayan lainnya sebagai role model.

 


TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Sebanyak 5 unit alat penangkapan ikan  trawl diserahkan nelayan kepada aparat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP), saat terjaring operasi penertiban yang dilakukan  Kapal Pengawas Perikanan Hiu 10 di perairan Kepulauan Seribu (2/9) dan Lampung (4/9), lalu.

Operasi penertiban alat tangkap tak ramah lingkungan yang dilakukan aparat Ditjen PSDKP, salah satunya dikarenakan maraknya penggunaan  alat tangkap trawl oleh sejumlah nelayan. “Karena itu, kami lakukan langkah penertiban agar alat tangkap trawl ini tidak semakin marak,"  ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, di Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Tb, KKP mengapresiasi nelayan yang sudah menyerahkan alat penangkapan ikannya dengan suka rela kepada pengawas perikanan. Penyerahan alat tangkap tak ramah lingkungan ini perlu dicontoh oleh nelayan lainnya sebagai role model kesadaran nelayan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Kelima alat tangkap trawl diserahkan oleh KM. Hasil Melimpah (6 GT) yang dinakhodai oleh Marsan, KM. Haikal Akbar 3 (6 GT) yang dinakhodai oleh Kusnam, KM. Selat Jaya (5 GT) yang dinakhodai oleh Kirman, KM. Makmur 09 (14 GT) yang dinakhodai oleh Doris Purnama dan KM. Putra Tunggal 18 yang dinakhodai oleh Adi Setiawan kepada Nakhoda KP. Hiu 10, Lingga Budi Kusuma. Alat penangkapan ikan trawl tersebut telah diamankan di Pangkalan PSDKP Jakarta.

“ Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada nelayan yang telah menjadi contoh yang baik dalam tata kelola perikanan yang bertanggung jawab," ujarnya.

Tb mengatakan, selain melakukan penertiban,  jajarannya juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar ada upaya fasilitasi penggantian alat tangkap untuk nelayan yang telah menyerahkan. Sebab, sebagian besar pengguna trawl merupakan kapal yang izinnya diterbitkan pemerintah daerah.

" Karena itu,  kami akan koordinasikan untuk fasilitasi tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Sumono Darwinto mengatakan, selama periode 2019-2020, ada 53 alat tangkap trawl yang telah diserahkan oleh nelayan kepada pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Alat tangkap tersebut memang masih cukup banyak ditemukan di perairan Lampung dan Kepulauan Seribu.

“Untuk tahun ini, sudah ada 17 alat tangkap trawl yang diserahkan dan kami amankan," katanya.

Trawl merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang untuk dioperasikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2015 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018