Monday, 19 October 2020


Dongkrak Ekonomi Marikultur, KKP Genjot Budidaya Kekerangan

08 Oct 2020, 11:41 WIBEditor : Indarto

Komoditas abalon | Sumber Foto:Dok. Indarto

Teknologi budidaya beberapa jenis kerang telah dikuasai dan berhasil dikembangkan seperti di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem.

 

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Kekerangan merupakan salah satu komoditas unggulan marikultur bernilai ekonomi  dan berdaya saing tinggi. Guna menggenjot nilai ekonomi marikultur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mendorong pemanfaatan berbagai komoditas moluska. Mengingat, potensi lahan marikultur sangat luas yakni sekitar 12,3 juta hektar, (Ha), namun tingkat pemanfaatannya baru 2,25 persen.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, KKP akan mendorong budidaya komoditas unggulan moluska atau kekerangan di tanah air. Budidaya kekerangan ini diharapkan mampu mendongkrak ekonomi pembudidaya.

“ Produksi kekerangan ini sebagai komoditas marikultur terbesar kedua setelah rumput laut. Ini berpotensi jadi komoditas andalan untuk dikembangkan. Potensi pasar dalam dan luar negeri yang cukup tinggi. Teknologi budidaya nya juga sudah kita kuasai dengan baik,” kata Slamet, di Jakarta, Kamis (8/10).

Slamet mengatakan, untuk budidaya kerang mutiara, saat ini pengembangannya masih terus didorong di sentra sentra produksi seperti di NTB, Maluku dan Papua. Nilai ekonomi produk mutiara yang dihasilkan sangat tinggi dan menjadi salah satu unggulan ekspor Indonesia.

"Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen jenis mutiara "South Sea Pearl" dengan nilai ekonomi bisa jutaan dollar US. Saya kira ini terus jadi konsen kita semua, terutama kita terus dorong upaya upaya domestikasi induk kerang mutiara dan pemeliharaan calon induk agar ke depan bisa kita genjot kapasitasnya dan tidak terus bergantung pada alam,” papar Slamet.

Menurut Slamet, untuk pemberdayaan masyarakat bisa didorong dengan skema segmentasi usaha, melalui  kemitraan dengan pihak korporasi. Masyarakat dapat melakukan budidaya mutiara dari benih hingga ukuran 7 cm kemudian diserahkan kepada perusahaan pembesaran kerang mutiara untuk menghasilkan mutiara berkualitas.

Sedangkan untuk menjamin perlindungan dan kemudahan investasi, lanjut Slamet, pemerintah juga mendorong penataan zonasi di kawasan kawasan potensial.Karena itu, pemerintah daerah sesuai kewenangannya diimbau untuk segera menuntaskan perda terkait zonasi, disamping segera melakukan reformasi perizinan yang ramah investasi.

Slamet mengakui, marikultur ini tergolong high capital, sehingga investasi adalah hal mutlak yang perlu di dorong.  “ Tapi tentu perlu saya tegaskan, investasi yang tidak semata corporated based tapi harus berbasis family based, sehingga masyarakat sekitar juga bisa terangkat secara ekonomi,” ujarnya.

Data KKP menyebutkan,  negara tujuan ekspor kekerangan Indonesia yang terbesar adalah Malaysia dan Thailand. Kemudian  diikuti USA, Asia Timur dan Kanada. Volume ekspor kekerangan Indonesia tahun 2019 sebesar 13,57 ribu ton dengan nilai US$ 17,3 juta.  Diperkirakan, proyeksi tren kenaikan produksi kekerangan sebesar 12 persen per tahun, yakni sekitar 87 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 137 ribu ton pada tahun 2024.

Teknologi budidaya beberapa jenis kerang telah dikuasai dan berhasil dikembangkan seperti di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem. Kedua balai tersebut  telah berhasil memproduksi benih bermutu kerang mutiara dan juga kerang abalone.

Identifikasi Kawasan Budidaya Kerang

Menurut Slamet, pihaknya akan terus melakukan pendataan dan identifikasi kawasan-kawasan budidaya kerang yang bebas dari potensi cemaran. Hal ini dilakukan agar budidaya kerang food safetynya terjamin. Misalnya dengan mengembangkan unit-unit depurasi di setiap sentral produksi.

“ Identifikasi sangat penting, agar produk kerang asal Indonesia diterima oleh Eropa,” ujarnya.

Indonesia juga punya potensi untuk pengembangan Tridacna atau kima. Nilai ekonomi komoditas jenis ini juga sangat tinggi khususnya untuk tujuan ekspor. Saat ini konvensi internasional memasukan kima sebagai Appendix II CITES. Artinya bisa diperdagangkan, namun upaya pemanfaatan di alam harus melalui pengawasan ketat dan lestari.

"Jenis kima ini memang masih belum berhasil dibudidayakan, namun kita akan terus lakukan upaya domestikasi dan rekayasa perbenihan, sehingga nantinya eksploitasi di alam bisa kita minimalisir,” pungkas  Slamet.

 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018