Thursday, 23 September 2021


Pelaku Usaha Lakukan Pengelolaan Benih Lobster Berkelanjutan

17 Nov 2020, 10:46 WIBEditor : Indarto

Komoditas lobster | Sumber Foto:Dok. Biro Humas dan KLN

Pelaku usaha penangkapan, pembudidaya dan distribusi lobster sepakat untuk melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lobster.

 

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor---  Setelah  keran ekspor benih lobster dibuka kembali, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sosialisasi dan membuat kesepakatan dengan pelaku usaha, mulai dari nelayan/kelompok usaha bersama, pembudidaya, eksportir, serta  Bareskrim Polri, terkait pelaksanaan pengawasan tata kelola lobster di tanah air. Upaya ini merupakan langkah maju yang melibatkan stakeholder terkait pengelolaan benih lobster berkelanjutan. 

 

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Tb Haeru Rahayu  mengatakan,  KKP juga mendorong implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara RI. Implementasi Permen KP tersebut diharapkan mampu menumbuhkembangkan budidaya lobster dan mensejahterakan masyarakat nelayan.

 

“KKP juga mendorong penguatan pengawasan guna meminimalisir penyalahgunaan dan penyelewenangan oleh pelaku usaha,” ujar Tb Haeru, di Bogor, Selasa (17/11).

 

Menurut Tb, dalam hal pengelolaan benih lobster, KKP lebih menekankan pendekatan partisipatif.  Bahkan, pelaku usaha penangkapan, pembudidaya dan distribusi lobster sepakat untuk melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lobster.

 

“ Pelaku usaha pun menyetujui penindakan oleh aparat penegak hukum jika terdapat di antara mereka yang melakukan kegiatan yang ilegal di bidang usaha penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi lobster, serta  mengabaikan seluruh ketentuan perizinan. Semua berkomitmen untuk patuh pada ketentuan yang berlaku,”papar Tb.

 

Tb juga mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagi pihak terkait termasuk diantaranya Bareskrim. Bahkan,  institusi ini juga sepakat bersama-sama mengawasi dan menindak apabila terjadi penyimpangan terkait tata kelola lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. 

 

"Kami akan bersinergi untuk memastikan semua pelaku usaha patuh," ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama,  Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putera mengatakan, upaya pengawasan tata kelola lobster akan diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Pengawas perikanan akan melakukan langkah aktif untuk memastikan tata kelola lobster dipatuhi oleh pelaku usaha. 

 

“ Apabila ada pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.  Pendekatannya adalah peningkatan kepatuhan. Kami harap ini bisa dipahami dengan baik oleh pelaku usaha," kata Drama. 

 

Pertemuan yang diikuti oleh 37 pelaku usaha ini juga mendorong adanya kerja sama bilateral antara KKP dengan Vietnam, dimana salah satu poinnya ialah membahas mekanisme pengelolaan lobster. Hal ini terkait dengan harga satuan lobster, alih teknologi budidaya lobster dan sharing data terkait lobster. 

 

Seperti diketahui, pada akhir Oktober lalu, Ditjen PSDKP melakukan sidak ke sejumlah penampungan benih bening lobster (BBL) di wilayah Tangerang, Banten. Sidak dilakukan untuk memastikan ekspor BBL dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018