Saturday, 16 January 2021


Sebanyak 380 Penyuluh Swadaya Dikukuhkan

22 Dec 2020, 09:00 WIBEditor : Indarto

Pengukuhan penyuluh swadaya | Sumber Foto:Dok. Humas BRSDM

Model penyuluhan akan direstruktursiasi melalui sebuah piramida penyuluhan.

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperbanyak tenaga penyuluh perikanan swadaya. Mengingat, penyuluh swadaya menjadi kekuatan utama guna memperluas jejaring ke berbagai wilayah di Indonesia ke depan. KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) mengukuhkan 380 orang penyuluh perikanan swadaya melalui Keputusan Kepala BRSDM Nomor 171/KEP-BRSDM/2020.

Pengukuhan dilakukan oleh Kepala BRSDM Sjarief Widjaja dari Parung, Bogor, Jawa Barat, serta dihadiri oleh para penyuluh swadaya dari 25 provinsi di seluruh Indonesia secara daring. Para penyuluh yang tersebar di 25 provinsi ini siap untuk memberikan layanan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, di antaranya meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. 

Menurut Sjarief model penyuluhan akan direstruktursiasi melalui sebuah piramida penyuluhan.  Di lapis piramida teratas, penyuluh perikanan PNS akan bertindak sebagai koordinator-koordinator di kabupaten maupun provinsi. Kemudian di lapis tengah, penyuluh perikanan bantu (PPB) akan berperan untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus yang menjadi penugasan secara nasional.

“ Misalnya, pada saat ini KKP tengah fokus merevitalisasi tambak udang sehingga PPB akan lebih diarahkan untuk mendukungnya,” ujar Sjarief, di Jakarta, Selasa (22/12).

Sjarief juga mengatakan, di lapisan selanjutnya adalah penyuluh perikanan swadaya (PPS). KKP melalui BRSDM akan mendorong pelaku-pelaku usaha perikanan yang berhasil untuk mendapat amanah baru. Di samping mereka berperan sebagai pelaku usaha/utama, mereka juga diberi tugas untuk menjadi PPS. Penyuluh swadaya ini akan menjadi kekuatan di daerah.

Guna mendukung jejaring dan informasi yang dibutuhkan, para penyuluh pun akan turut didukung dengan fasilitas arsip digital yang dapat diakses dari mana pun dan kapan pun. Era revolusi industri 4.0 saat ini menuntut konektivitas dalam segala hal.

“ Karena itu, penyuluh perikanan juga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan hadirnya teknologi digital,” ujarnya.

Menurut Sjarief, penyuluhan berada di era globalisasi, kebutuhan dan tantangan yang sangat berbeda dibanding era sebelumnya.  Hubungan sosial sudah semakin terbuka tanpa sekat tempat dan waktu. Dalam situasi seperti ini, memungkinkan penyuluhan tidak lagi butuh pertemuan fisik seiring dengan dukungan alat komunikasi modern yang dapat menyampaikan informasi data dan teknologi secara cepat, efektif, dan efisien.

“ Pemanfaatan fasilitas koneksi digital tepat untuk digunakan para penyuluh saat ini. Terlebih, dalam kondisi pandemi di mana kinerja penyuluh perikanan tak hanya dituntut untuk berorientasi pada produktivitas. Penyuluh juga harus mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan capaian target di lapangan,” paparnya.

Diharapkan, sosok penyuluh idaman di era globalisasi dan pandemi  ini adalah mereka yang mampu meningkatkan kapasitas pelaku utamanya di tengah keterbatasan agar bisnis perikanannya produktif dan efisien. Selain itu, bisnisnya juga bernilai tambah dan berdaya saing, mampu meraih profit dan meningkatkan kesejahteraan, serta konsisten dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

Sjarief juga mengatakan, penyuluh harus memiliki cara pandang, cara kerja, dan pengetahuan yang sejalan dengan era baru dunia perikanan. Penyuluh perikanan didorong untuk menyesuaikan diri dengan membangun paradigma baru agar penyuluhan tetap bermakna strategis  dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan nasional. 

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati mengatajab, pengukuhan penyuluh perikanan swadaya (PPS) ini merupakan pengukuhan tahap ke-III. Sebelumnya, sebanyak 950 PPS telah dikukuhkan pada 28 Oktober 2020 dan 421 PPS lainnya dikukuhkan pada 2 Juli 2020.  Pengangkatan penyuluh perikanan swadaya (PPS) ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan layanan penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. 

Pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh perikanan antara lain dilakukan dengan mengangkat PPS dari pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang berhasil dalam usahanya dan dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. PPS meliputi pelaku utama kelompok kelas madya dan utama, serta Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).

“ Penyuluhan merupakan sebuah tugas mulia. Untuk itu, ia mengapresiasi seluruh penyuluh perikanan yang memiliki semangat untuk berbagi kepada sesama.  Kami berpesan agar para penyuluh selalu menjaga amanah dan kepercayaan telah diberikan,” kata Lilly.

 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018