Tuesday, 17 May 2022


Tumpang Tindih, Baiknya Alur Perizinan Perairan dan Konservasi Satu Pintu  

18 Mar 2022, 09:01 WIBEditor : Yulianto

Tambak udang | Sumber Foto:Dok. Humas DJPB

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Sumber Daya kelautan dan perikanan harus berkelanjutan dan menyejahterakan. Karena itu alur perizinan harus satu pintu, terutama terkait bisnis perairan dan konservasi. Setiap pelaku usaha budidaya tidak boleh merusak lingkungan supaya lestari dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Adang Sudjana, Koordinator Pelayanan Usaha, Ditjen. Produksi dan Usaha Budidaya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Karena itu, kata Adang konservasi harus jalan seperti petambak pesisir untuk menanam mangrove sebagai benteng serangan dari air laut.

“Perizinan tambak udang tidak perlu ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tapi kalau ada bangunan diatasnya walaupun itu gubuk, itu harus ada PGB (Persetujuan Bangunan Gedung),” kata Adang dalam Webinar PATAKA 70 bertajuk Bicara Regulasi, Antara Konservasi dan Bisnis Perairan,” Jakarta (17/3). 

Pihaknya memohon kepada masyarakat dan stakeholder untuk membangun bersama-sama untuk perbaikan yang berkelanjutan. Selama ini antar Kementerian dan pemerintah daerah telah melakukan uji petik dan pembinaan. Setiap pelaku usaha cukup memiliki satu NIB (Nomor Induk Berusaha) dan mewajibkan pembudidaya perikanan menerapkan sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan cara pembenihan ikan yang baik. Salah satunya tidak boleh membuang sampah dan tidak boleh merusak lingkungan. 

“Sudah disampaikan kepada pelaku usaha terutama UKM (Usaha Kecil Menengah). Hanya saja seringkali ada yang terlupakan oleh mereka. Kita sudah berusaha melalui Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi melakukan pembinaan agar supaya mereka menjadi auditor dan mempercepat sertifikasi CBIB. Jadi kita sudah mendidik para auditor sehingga pengawasan oleh penyuluh di setiap pelaksanaan budidaya harus mengutamakan kelestarian,” paparnya. 

Tumpang Tindih Perizinan 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Denny D. Indradjaja mengatakan, berbagai regulasi pemerintah bukan berarti tidak ditaati pelaku usaha, tetapi proses perizinan harusnya lebih cepat dan jelas. Seperti sertifikasi mesin genset, tapi itu berlaku pembudidaya skala besar oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Denny mencontohkan, pembuangan limbah pada tambak udang jelas harus diterapkan. Sebab,  jika tidak akan merugikan petambak itu sendiri karena mengganggu kualitas air di area budidaya dan menjadikan sumber penyakit. “Pembuatan limbah melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) menjadi kewajiban, apabila tidak akan terbunuh oleh kelakuan sendiri,” tegasnya. 

Selain itu, budidaya KJA (Keramba Jaring Apung) di waduk dianggap sebagai pencemaran utama dan peningkatan kesuburan, memperluas eceng gondok, kekumuhan dan mengganggu keindahan. Perebutan kewenangan pemberian izin berbagai instansi terkait khususnya di waduk atau reservoir. Sedangkan budidaya perairan Payau memiliki jumlah izin yang banyak antara 22 – 27 jenis izin. Misalnya memasukkan air dari sungai, saluran dan laut.

Tumpang tindih perizinan dan pemberian kewenangan antar instansi pusat dan daerah meliputi beberapa hal pada budidaya perairan payau dan waduk. Misalnya peraturan daya dukung perairan; Retribusi perikanan budidaya yang belum jelas perhitungannya dan peruntukannya. Apalagi belum efektifnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Karena itu, Pemerintah harus jelas konsep konservasi lingkungan versus Business as Usual.  “Komunikasi harus lebih efektif antara instansi pusat dan daerah serta antar instansi di tingkat pusat. Kemudian sosialisasi peraturan yang konsisten untuk para pembudidaya skala UKM,” sarannya. 

Sementara itu, Kasubdit Teknis dan Kelembagaan, KemenPUPR Sigit Irawan mengatakan, ruang lingkup Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan Undang-Undang 17/2019 Tentang SDA adalah pendayagunaan air. Penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha dilakukan berdasarkan izin pengusahaan SDA.

Sedangkan Konservasi SDA meliputi perlindungan dan pelestarian, pengawetan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. “Perizinan merupakan upaya kontrol negara (pemerintah) terhadap SDA tetap terjaga kelestariannya,” tegas Sigit. 

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018