Minggu, 14 April 2024


Wujudkan Good Gorvenance, BKIPM Perkuat Integritas Pelayanan Publik Bebas dari Korupsi

01 Peb 2023, 04:36 WIBEditor : Gesha

Sekretaris BKIPM, Hari Maryadi dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di SKIPM Palu, Senin (30/1) | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Palu -- Badan Karantina Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terus mewujudkan Good Governance dengan memperkuat integritas pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Sekretaris BKIPM, Hari Maryadi dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di SKIPM Palu, Senin (30/1) mengatakan pembangunan zona integritas merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari korupsi. BKIPM telah berkomitmen agar seluruh UPT telah membangun zona integritasnya pada tahun 2023. "UPT kami melaksanakan pelayanan publik, seperti; Sertifikasi Kesehatan Ikan, Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan, melakukan inspeksi, verifikasi, surveillance, pemantauan penyakit ikan, pemeriksaan laboratorium, dll, " jelasnya.

Hari menjelaskan, berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

"Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Sedangkan, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan, " jelasnya.

Melansir ucapan Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Sulteng, Mohammad Iqbal Magga, Hari menjelaskan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. "Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya, " tambahnya.

Hari menambahkan, membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.

Sedangkan membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporter : Evi Earbay
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018