TABLOIDSINARTANI.COM, Padang ---  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat kolaborasi pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan Sumatera Barat melalui pelaksanaan jejaring kawasan konservasi.  

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, mengungkapkan prestasi luar biasa wilayah barat Indonesia dengan pembangunan jejaring kawasan konservasi terdepan di negeri ini: Kawasan Konservasi Nasional Pulau Pieh, yang meliputi luas luar biasa sebesar 39.920 hektar. Pengelolaannya berada di bawah naungan KKP melalui LKKPN Pekanbaru.

"Pulau Pieh telah menjadi contoh teladan dalam pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan telah mengukir prestasi dengan menyamai standar pengelolaan optimal," ungkap Victor dengan semangat dalam Webinar Nasional Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Sumatera Barat, yang diadakan oleh Loka Konservasi Kawasan Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru sebagai pilar penting dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi.

Lebih dari itu, Victor menambahkan bahwa pada tahun 2023, kawasan konservasi nasional dan daerah di Provinsi Sumatera Barat telah bersama-sama melewati penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan lonjakan prestasi mencapai 5-7 persen. "Kolaborasi yang telah berjalan dengan baik dalam pengelolaan konservasi ini telah menjadi pendorong kuat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan," tambahnya.

Victor juga menegaskan, saat ini, KKP terus bersungguh-sungguh dalam mengupayakan langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan efisien, termasuk dalam upaya bermitra dengan Pemerintah Daerah. Semua ini bertujuan untuk menjaga agar kawasan konservasi tetap terjaga dan memberikan dampak positif bagi ekologi serta ekonomi masyarakat.

“Kawasan konservasi memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan mendukung program ketahanan ekonomi nasional, yang akan memastikan keberlanjutan serta kelestarian kawasan perairan sambil memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya," tegas Victor.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dengan bangga menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah menghadirkan 7 kawasan konservasi daerah serta 1 kawasan konservasi nasional, yakni Pulau Pieh. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dengan gigih mempersiapkan kawasan konservasi daerah ini sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir pantai, sekaligus memberi dukungan bagi para nelayan.

“Kami sangat berharap untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, karena sinergi dan kolaborasi adalah kunci bagi kelancaran pengelolaan kawasan konservasi ini,” tandasnya dengan harap penuh optimisme," lanjutnya.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Firdaus Agung Kunto Kurniawan, dengan bijak menjelaskan betapa pentingnya kita bersama-sama memahami konsep pembangunan kawasan konservasi yang tidak hanya mengedepankan angka dan proporsi, tetapi juga fokus pada pengelolaan yang efektif serta memberikan dampak positif yang nyata bagi sumberdaya perikanan, ekosistem hayati, dan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam konteks lima program ekonomi biru. Saya sangat menghargai komitmen kuat yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang sama-sama memiliki semangat untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan sinergi yang diperlukan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, terutama di kawasan konservasi,” kata Firdaus dengan penuh keyakinan.

Kegiatan webinar nasional ini, yang digagas oleh KKP, telah berhasil menghimpun 811 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, mitra konservasi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh penjuru Indonesia. Webinar nasional ini juga menjadi wadah penting untuk membuka dialog interaktif seputar pengelolaan Kawasan Konservasi.

Dalam harmonisasi dengan kebijakan KKP yang ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai forum global, yaitu menjadikan konservasi laut sebagai salah satu strategi utama Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem perairan dan laut. Melalui strategi ini, diharapkan akan terwujud pertumbuhan pusat ekonomi baru yang berbasis pada pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan."