TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- KKP bersama Pemerintah Jepang dan UNDP resmi luncurkan SeaBLUE, program revolusioner yang dorong perikanan inklusif dan berkelanjutan demi masa depan cerah nelayan skala kecil Indonesia!

Masa depan ketahanan pangan laut Indonesia kini menatap harapan baru melalui peluncuran program Strengthening Livelihoods of Small-Scale Fishers and Promoting Sustainable Local Economic Development through the Blue Economy (SeaBLUE).

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), United Nations Development Programme (UNDP), dan Pemerintah Jepang.

Seperti diketahui, Nelayan skala kecil di Indonesia selama ini menjadi tulang punggung produksi perikanan, namun sekaligus kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, keterbatasan akses teknologi, serta infrastruktur pendukung yang minim.

Menjawab tantangan ini, SeaBLUE hadir sebagai bagian dari implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045 dan mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi desa dan ketahanan pangan.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami untuk membangun ekonomi kelautan yang tangguh dan inklusif melalui pemberdayaan nelayan skala kecil serta penguatan sistem pendukungnya," ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Didit Herdiawan, saat meluncurkan SeaBLUE di Gedung Mina Bahari 3, Kementerian Kelautan Perikanan, Jakarta, (19/06).

Ia menegaskan pentingnya akses terhadap teknologi rendah karbon, pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang layak bagi nelayan, termasuk di wilayah terpencil.

Lebih lanjut Wamen KP menjelaskan, Program SeaBLUE dirancang sebagai intervensi jangka panjang yang menyasar tiga aspek utama: peningkatan kapasitas individu nelayan, penguatan kelembagaan desa pesisir, dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan.

Pada tahap awal, lebih dari 1.600 nelayan skala kecil di Morotai (Maluku Utara) dan Tanimbar (Maluku) akan menjadi penerima manfaat langsung, dengan proporsi partisipasi perempuan minimal 30 persen.

Kedua wilayah ini menggambarkan tantangan utama perikanan skala kecil di Indonesia bagian timur yakni angka kemiskinan tinggi, keterbatasan infrastruktur rantai pasok, dan tingginya prevalensi stunting.

Ditambah dengan peran perempuan dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pun belum mendapat pengakuan optimal.

SeaBLUE hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, sekaligus melengkapi investasi yang telah dilakukan Jepang melalui JICA.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menyatakan bahwa penguatan kapasitas nelayan menjadi fondasi utama ekonomi biru.

"Kami menekankan pentingnya pelatihan keterampilan, akses teknologi ramah lingkungan, dan dukungan kelembagaan yang memadai," ucapnya.

Beberapa inovasi yang akan diterapkan melalui SeaBLUE meliputi pelatihan diversifikasi usaha, penggunaan kapal listrik dengan pendingin portabel tenaga surya, serta fasilitas cold storage berbasis energi terbarukan.

Langkah ini diyakini mampu mengurangi kerugian pasca panen, menekan emisi karbon, dan meningkatkan kualitas serta daya saing hasil tangkapan.

Lantas bagaimanakah model transformasinya? Klik selanjutnya...