TABLOIDSINARTANI.COM, Bireun -- Sekitar 30 ribu hektare tambak di Aceh rusak akibat banjir besar, ribuan pembudidaya terdampak. KKP dan Menko Zulhas langsung turun tangan atasi kerugian.

Banjir besar yang melanda Aceh beberapa waktu lalu meninggalkan jejak kerusakan signifikan pada sektor perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sekitar 30 ribu hektare tambak budidaya perikanan terdampak, mulai dari kerusakan ringan hingga parah, yang menimpa lebih dari 30 ribu pembudidaya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, kerusakan tidak hanya terjadi di Pidie Jaya.

“Tidak hanya di Pidie Jaya, yang dilaporkan seluruh Aceh ada sekitar 30 ribu hektare,” ujar Zulkifli saat meninjau lokasi terdampak di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, Kamis (8/1).

KKP bersama Menko Zulhas langsung meninjau lokasi budidaya terdampak lainnya di Kabupaten Bireun dan Aceh Utara pada Jumat (9/1).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merinci, kerusakan tambak terjadi di 16 kabupaten/kota di Aceh.

Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah paling parah dengan luasan terdampak mencapai lebih dari 10 ribu hektare, diikuti Bireun (4,9 ribu hektare) dan Aceh Tamiang (3,4 ribu hektare).

Tambak-tambak yang terdampak tersebar di daratan maupun wilayah pesisir.

Komoditas yang dikembangkan meliputi udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, hingga patin.

“Kami sudah melakukan identifikasi. Tambak terdampak yang rusaknya sangat berat ada sekitar 300-an hektare, sisanya didominasi kerusakan ringan hingga berat,” jelas Trenggono.

Banjir Aceh yang sebelumnya disertai longsor membawa lumpur hingga meratakan beberapa tambak.

Kondisi ini mendorong KKP segera menyiapkan langkah penanganan agar pembudidaya bisa cepat kembali produktif.

Hingga saat ini, tim KKP fokus pada penilaian kerugian sekaligus penyusunan program pemulihan tambak, mulai dari rehabilitasi lahan hingga bantuan benih dan pakan untuk mempercepat pemulihan produksi.

“Langkah kita sekarang bukan hanya identifikasi, tapi juga penanganan langsung agar pembudidaya tidak terlalu lama terdampak,” kata Trenggono.

KKP memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pembudidaya terus berjalan untuk meminimalisir kerugian dan menjaga ketahanan pangan nasional dari sektor perikanan yang terdampak bencana.