Sabtu, 25 Mei 2019


Berkat Pugar, Produksi Garam Tahun 2018 Meningkat 2,7 Juta Ton

04 Mar 2019, 16:21 WIBEditor : Gesha

Hamparan yang digunakan untuk memproduksi garam | Sumber Foto:Indarto

Kebutuhan garam meningkat rata-rata 4,3 persen/tahun. Karena kebutuhannya meningkat, produksi garam rakyat pun harus ditingkatkan

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta— Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL)  sampai saat ini sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Direktur Jenderal (Dirjen) PRL, Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, produksi garam rakyat  tahun 2018 sebanyak 2.350.768,02 ton dan produksi garam yang dihasilkan oleh PT Garam sebanyak  367.260 ton. 

“Sesuai data BPS, total produksi garam sebanyak 2.718.028 ton ,  atau naik 145 persen dari produksi tahun 2017 yang hanya  sebanyak  1.111.395 ton. ,” kata  Brahmantya, di Jakarta, (4/3).

Menurut Brahmantya, kebutuhan garam meningkat rata-rata 4,3 persen/tahun.  Karena kebutuhannya meningkat, produksi garam rakyat pun harus ditingkatkan.

Nah, melalui Pugar yang dikembangkan Ditjen PRL ini diharapkan mampu meningkatkan produksi garam rakyat.

Tak hanya produksi garam saja yang meningkat, tapi penghasilan petambak garam  diharapkan juga meningkat.  

“Sebab, kegiatan Pugar bertujuan meningkatkan produksi dan kualitas garam serta kesejahteraan petambak garam rakyat melalui prinsip pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui prinsip bottom-up,” kata Brahmantya.

Dalam melaksankan kegiatan Pugar ini, masyarakat petambak garam secara partisipatif berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan lahan dan air laut, pemilihan sarana dan prasarana produksi serta pemilihan dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan budaya setempat.

Selain meningkatkan produksi dan kualitas garam petambak garam, lanjut Brahmantya,  KKP  juga menyiapkan gudang untuk menyimpan produksi garam rakyat.

Tercatat, sudah sebanyak 18 unit Gudang Garam Nasional (GGN) yang diangun KKP.

GGN tersebut tersebar di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh; Kabupaten Karawang, Jawa Barat; Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; Kabupaten Cirebon, Jawa Barat; Kabupaten Brebes, Jawa Tengah; Kabupaten Demak, Jawa Tengah; Kabupaten Pati, Jawa Tengah; Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Tuban, Jawa Timur; Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Kabupaten Sampang, Jawa Timur; Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur; Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. GGN juga dibangun di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB); Kabupaten Sumbawa, NTB; Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT); Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 

“Gudang ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan garam hasil produksi petambak garam dengan kapasitas 2.000 ton yang dikelola oleh koperasi garam di masing-masing sentra garam rakyat,” papar Brahmantya. 

Menurut Brahmantya, dari GGN yang dibangun tersebut, beberapa diantaranya telah menerima sertifikat kelayakan sebagai pelaksana sistem Resi Gudang (RG) seperti di Cirebon, Indramayu, Pati, Pangkep, Rembang, dan Tuban. GGN ini telah menerbitkan  RG komoditas garam sebesar Rp 782 juta. 

 

Brahmantya juga berharap,  program Pugar ini dapat mengembangkan Kawasan Ekonomi Garam (KE-Garam) yang bertujuan meningkatkan kualitas garam dan penetrasi pasar.

Sehingga, KE-Garam ini nantinya punya sistem stok yang terintegrasi dengan pasar.  “Jadi, ke depannya kegiatan hulu dan hilir industri garam rakyat akan tersambung,” ujarnya.

Perda Zonasi 

Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang sudah dilakukan sejak tahun 2014 belum semuanya dimplementasikan di provinsi. Pasalnya, dari 34 

Dari 34 provinsi di Indonesia,  baru 17 di antaranya telah menetapkan Perda tentang RZWP3K. Ke-17 provinsi tersebut adalah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB, NTT, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

“Dari 17 provinsi itu, 4 provinsi telah dievaluasi Kemendagri, 2 provinsi dalam pembahasan di DPRD, dan 11 provinsi masih dalam tahap penyelesaian dokumen RZWP3K,” papar Brahmantya.

Menurut Brahmantya, untuk mempercepat penyusunan Perda ZWP3K,  KKP akan melakukan pendampingan dan sekaligus Implementasi Perda RZWP3K melalui permintaan laporan berkala, monitoring dan evaluasi, serta mendukung  penyusunan sistem kadaster laut.

Sebagai implementasi Perda RZWP3K, saat ini telah terbit 58 izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan serta 80 rekomendasi izin yang dikeluarkan oleh 6 provinsi.

Perda RZWP3K wajib menjadi acuan pemanfaatan ruang guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kedaulatan, keberlanjutan. dan kesejahteraan.

“Jangan sampai penguatan ruang laut di pulau-pulau Indonesia ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang nantinya malah mengalahkan kepentingan rakyat atau kepentingan yang lebih besar, menghalangi tujuan bernegara menjadikan Indonesia poros maritim dunia atau meningkatkan harkat hidup nelayan Republik Indonesia,” papar Brahmantya.

 

RZWP3K merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar izin lokasi dan izin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau kecil dibutuhkan untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan memberi kepastian hukum bagi kegiatan usaha.

 

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018