Rabu, 24 Juli 2019


Nelayan Kecil Berkontribusi Terhadap Ekspor Tuna

05 Apr 2019, 08:28 WIBEditor : Gesha

Penangkapan tuna ternyata banyak dilakukan oleh nelayan kecil | Sumber Foto:WWF

analisa data tangkapan tuna yang dihasilkan nelayan Indonesia menyimpulkan bahwa 60% lebih hasil tangkapan Tuna, Cakalang dan Tongkol (TTC) tersebut berasal dari hasil tangkapan nelayan skala kecil yang ukuran kapalnya kurang dari 30 GT.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--Tuna hingga saat ini masih menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Bahkan, Indonesia memberikan kontribusi sekitar 16% terhadap produksi perikanan tuna dunia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dihasilkan oleh nelayan kecil.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M. Zulficar Mochtar mengatakan, analisa data tangkapan tuna yang dihasilkan nelayan Indonesia menyimpulkan bahwa 60% lebih hasil tangkapan Tuna, Cakalang dan Tongkol (TTC) tersebut berasal dari hasil tangkapan nelayan skala kecil yang ukuran kapalnya kurang dari 30 GT.

"Hal ini berarti bahwa perikanan tuna skala kecil mampu memberi kontribusi terhadap ekspor tuna dan sebagai andalan kedaulatan pangan nasional. Pada saat bersamaan nelayan skala kecil ini juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak kepada masyarakat, " kata Zulficar Mochtar pada acara Workshop Jurnalistik Kelautan dan Perikanan "Pemberdayaan Nelayan Kecil untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan”, di Jakarta Kamis (4/4).

Selain tuna, nelayan skala kecil juga menghasilkan tangkapan lain seperti udang, lobster dan kepiting dengan kualitas ekspor yang baik.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2018 menyebutkan, angka sementara produksi perikanan tangkap mencapai 6,72 juta ton, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu dari sisi komposisi armada penangkapan ikan, sesuai data KKP pada tahun 2016 menyebutkan, kurang lebih 544 ribu unit atau 90% lebih didominasi oleh armada skala kecil di bawah 30 GT.

"Armada sekala kecil yang dominan tersebut telah memberikan andil yang cukup besar terhadap produksi beberapa komoditas penting di Indonesia," ujarnya.

Lantaran lebih dari 90% armada Indonesia yang didominasi oleh kapal skala kecil , tentu saja para nelayan kecil ini harus mampu menyesuaikan dengan aturan internasional agar produk tangkapannya bisa diterima pasar global.

Untuk itu, pengelolaan perikanan yang legal, terlaporkan, dan sesuai aturan atau legal, reported and regulated saat ini menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi.

"Hal tersebut tidak hanya untuk menjawab persyaratan pasar internasional tetapi juga untuk menjamin pengelolaan sumberdaya ikan dan usaha perikanan tangkap dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan," kata Zulficar.

Traceability
Guna memenuhi persyaratan pasar global, sejak 1 Januari 2010 semua produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa harus dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Produk yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa tersebut telah dinyatakan bebas dari IUU Fishing atau semua produk tersebut harus merupakan produk yang legal.

"Demikian halnya untuk produk perikanan yang akan diekspor ke Amerika Serikat, sudah sejak 1 Januari 2018 harus sesuai dengan skema “Seafood Import Monitoring Program/SIMP” untuk memastikan traceability atau ketertelusuran dari produk tersebut bukan berasal dari kegiatan IUU Fishing," kata Zulficar.

Ia juga mengatakan, terkait dengan pemasaran produk perikanan tuna di dunia internasional wajib mengikuti standard pengaturan internasional yang telah disepakati oleh organisasi regional “Tuna Regional Fisheries Management Organization (RFMOs)".

Diantaranya, harus dipastikan bahwa kapal-kapal ikan Indonesia yang menangkap tuna adalah kapal-kapal yang terdaftar atau memiliki izin yang sah. Apabila menangkap di wilayah RFMOs, kapal-kapal tersebut harus didaftarkan di RFMOs.

"Selanjutnya, hasil tangkapan tuna tersebut dan hasil tangkapan lainnya yang merupakan non target species atau by-catch yang tertangkap bersama tuna tersebut harus dilaporkan setiap tahunnya kepada RFMO. Disamping itu juga terdapat aturan lainnya yang harus dipatuhi antara lain pemasangan rumpon di wilayah RFMOs," papar Zulficar.

Menurut Zulficar, aturan dan standar internasional tersebut ditetapkan oleh FAO ataupun RFMOs dengan tujuan untuk melindungi keberlanjutan stok sumberdaya ikan ikan di dunia.

Hal ini dilakukan karena sumberdaya perikanan adalah sumberdaya yang dapat pulih (renewable) namun bukan tanpa batas.

Data FAO tahun 2018 yang dirilis melalui “The State of World Fisheries and Aquaculture 2018" menyebutkan , total produksi hasil tangkapan perikanan laut dunia pada tahun 2016 berkisar 79,3 juta ton.

Sesuai data FAO tersebut 6,1 juta ton diproduksi oleh Indonesia sebagai negara producer terbesar ke-2 di dunia setelah negara China. Atau dengan kata lain sekitar 8% produksi perikanan laut dunia dihasilkan dari perairan Indonesia.

KKP pun selama 4 tahun terakhir telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang signifikan terkait dengan pemberantasan IUU Fishing. Kini, hasilnya telah dirasakan dengan meningkatnya potensi stok sumber daya ikan dari 7,3 juta ton pada tahun 2014 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017.

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018