Kamis, 18 Juli 2019


Berkat Sertifikasi Fair Trade, Nelayan Tuna Dapat Bonus Dana Premium

05 Apr 2019, 18:36 WIBEditor : Gesha

Dengan sertifikasi fair trade, nelayan bisa mendapatkan bantuan dana | Sumber Foto:INDARTO

Apabila kualitas tuna yang dijual ke buyer cukup bagus, kelompok nelayan tersebut masih mendapat dana tambahan dari buyer berupa insentif dana premium.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---- Sertifikasi fair trade USA yang diinisiasi Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menjadi berkah sejumlah kelompok nelayan kecil di tanah air.

Selain mereka bisa menjual tuna hasil tangkapannya sesuai harga pasar, kelompok nelayan yang sudah mendapat sertifikasi fair trade USA dapat tambahan bonus berupa insentif dana premium sebesar US$ 0,3/kg/kelompok (setara Rp 4.500/kg/kelompok).

Direktur Eksekutif MDPI, Saut Tampubolon mengatakan, sesuai namanya perdagangan yang adil (fair trade), nelayan yang telah mendapatkan sertifikasi fair trade bisa menjual hasil tangkapanya sesuai harga pasar.

Bahkan, apabila kualitas tuna yang dijual ke buyer cukup bagus, kelompok nelayan tersebut masih mendapat dana tambahan dari buyer berupa insentif dana premium.

Tentu saja, nelayan yang mendapatkan sertifikasi fair trade harus memenuhi beberapa kriteria. Diantaranya, menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan ketelusuran atau traceability hasil tangkapannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Karena itu, kami terus membina kelompok nelayan supaya memenuhi kriteria yang diwajibkan, seperti traceability,” ujar Saut Tampubolon, pada Acara Workshop Jurnalistik Kelautan dan Perikanan “Pemberdayaan Nelayan Kecil untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan”, di Jakarta.

Ia juga mengatakan, insentif dana premium yang diterima kelompok nelayan sekitar Rp 1 miliar/tahun.

Hampir bisa dipastikan, apabila volume tuna yang dijual ke buyer semakin banyak dan berkualitas, insentif yang diterima kelompok nelayan semakin tinggi.

“Karena itu kami terus mendorong nelayan untuk mendapatkan sertifikasi fair trade. Saat ini sudah sebanyak 36 kelompok nelayan yang kami bina, atau sekitar 847 nelayan dari total 4.500 nelayan kecil. Kami tahun depan (2020) menargetkan 1.500 nelayan untuk mendapatkan sertifikasi fair trade,” papar Saut.

Saut juga berharap, dengan peningkatan jumlah nelayan yang mendapatkan sertifikasi ini, jumlah insentif dana premium yang diperoleh nelayan kecil bisa meningkat sebesar Rp 9 miliar/tahun.

“Saat ini nelayan yang sudah mendapatkan sertifikasi fair trade rata-rata bisa menjual tuna sirip kuning (yellow fin tuna) sebanyak 1.045 ton/tahun. Nah, kalau jumlah nelayan yang mendapat sertifikasi fair trade sebanyak 1.500 nelayan, maka jumlah tangkapan mereka bisa dua kali lipat, atau sekitar 2.090 ton,” jelas Saut.

Menurut Saut, nelayan binaan MDPI sampai saat ini tersebar di 6 provinsi. Diantara di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi dan Sulawesi Utara.

Jumlah nelayan yang dibina sebanyak 3.679 nelayan. Nah, dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 1.349 nelayan yang sudah bisa menghasilkan produk tangkapan dengan jaminan ketelusuran.

Sedangkan jumlah armadanya sebanyak 300-400 unit berbobot mati 2 GT.

Ia juga menyebutkan, nelayan yang sudah mendapatkan sertifikasi fair trade diantaranya nelayan Sangihe (Sulawesi Utara), Pulau Buru (Maluku), Sanana, dan Maluku Utara .

Pastinya, ketertelusuran menjadi salah satu prasyarat untuk mendapatkan sertifikat fair trade. “Ada juga ketentuan lain seperti, tak ada perbudakan, tak mempekerjakan anak di bawah umur, ikan yang ditangkap legal dan sejumlah ketentuan lain,” papar Saut.

Apresiasi Pemerintah

Skema fair trader yang dilakukan MDPI mendapat apresiasi Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebab, melalui sertifikasi fair trade, nelayan bisa mendapat insentif berupa tambahan pendapatan.

Selain itu, nelayan yang melaksanakan skema tersebut terbukti dapat memperbaiki kualitas data yang dihasilkan dan dipergunakan dalam analisa stok sumberdaya tuna yang ditangkap oleh perikanan nelayan skala kecil Indonesia.

“Sukses story ini patut kami apresiasi dan bisa direplikasi ke sejumlah wilayah perikanan tuna lainnya,” ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M. Zulfikar Mochtar.

Selain sertifikasi fair trade, masih ada peluang pemanfatan pasar global lainnya melalui pelaksanaan Fisheries Improvement Program (FIP) yang tujuan akhirnya keberlanjutan sumberdaya ikan.

Nah, melalui Sertifikat MSC Eco-Label inilah tangkapan tuna oleh nelayan kecil Indonesia akan semakin merajai dunia.

“MSC Eco-Label secara voluntary telah dilakukan oleh para pelaku usaha perikanan tuna dan pemerintah mendukungnya, karena bertujuan baik, untuk mempercepat tercapainya pengelolaan stok sumberdaya tuna yang berkelanjutan,” jelas Zulfikar.

Salah satu perusahaan perikanan di Sorong, yaitu PT Citra Raja Ampat telah mendapatkan Sertifkat MSC-Eco Label ini.

Melalui perusahaan ini diharapkan dapat membuka akses jalan bagi perusahaan perikanan tuna lainnya untuk memperoleh sertifikat yang sama.

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018