Rabu, 24 Juli 2019


Sampai April 2019, Tim KKP Tangkap 38 Kapal Ilegal Fishing

12 Apr 2019, 17:07 WIBEditor : Gesha

Sudah ada 38 kapal ikan illegal yang ditangkap KKP | Sumber Foto:INDARTO

proses penangkapan kapal ikan ilegal itu dilakukan melalui patroli yang diintegerasikan dengan operasi udara, serta informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui SMS Gateway.

 

TABLOIDSINARTANI.COM,Jakarta-- Selama tiga bulan pertama tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) gencar memburu kapal ikan pelaku illegal fishing dan menertiban rumpon ilegal. 

Ditjen PSDKP juga menertibkan alat penangkap ikan tak ramah lingkungan, menyelesaian ganti rugi kerusakan ekosistem terumbu karang, hingga penanganan spesies dilindungi seperti dugong.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman mengatakan, sejak Januari hingga 11 April 2019 tim KKP telah menangkap 38 kapal ikan ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam, 13 KIA Malaysia, dan 10 Kapal Ikan Indonesia (KII).

"Jumlah tersebut menambah total kapal ikan ilegal yang ditangkap KKP sepanjang tahun 2014-2019 (April) yang mencapai 582 kapal, " kata Agus Suherman, di Jakarta (11/4).

Menurut Agus, proses penangkapan kapal ikan ilegal itu dilakukan melalui patroli yang diintegerasikan dengan operasi udara, serta informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui SMS Gateway.

Data-data tersebut merupakan sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan operasi di laut, dan cukup efektif untuk memberantas praktik illegal fishing yang dilakukan kapal asing maupun kapal Indonesia.

Operasi udara atau airborne surveillance menjadi upaya tambahan yang tengah ditingkatkan oleh PSDKP pada tahun ini untuk melakukan pengawasan yang terintegrasi. "Hasilnya pun menunjukkan kinerja yang positif.Selain proses pengawasan dengan patroli, kami juga melakukan airborne surveillance, " jelas Agus.

Agus menjelaskan, untuk menjaga kedaulatan laut, ada 19 hari operasi yang dilakukan. Pertama, di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, dan Batam, meliputi Wilayah Penangakpan Perikanan (WPP) 711, 712, 713, dan 716.

"Hasilnya, ada 9 kapal yang ditangkap, ada penyitaan 12 alat tangkap terlarang, dan 9 rumpon yang kami potong di wilayah tersebut, ” papar Agus. Selain itu, Ditjen PSDKP juga melaksanakan operasi penertiban rumpon ilegal yang banyak dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI).

Setidaknya, selama bulan pertama tahun 2019, Kapal Pengawas (KP) Orca 04 telah menertibkan sebanyak 9 unit rumpon yang berlokasi di perairan Sulawesi Utara.

"Rumpon ini dipasang berbatasan langsung dengan Filipina. Penertiban rumpon ini dilakukan agar pergerakan ikan tuna tidak terhambat sehingga bisa masuk ke perairan Indonesia. Hasilnya, saat ini Indonesia telah menjadi pemasok ikan tuna eskpor terbesar di dunia, " jelasnya.

Menurut Agus, Ditjen PSDKP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Penegakan Hukum LHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kerjasama ini dilakukan untuk mendorong pembayaran kerugian sebesar Rp 35 miliar atas kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Bangka Belitung yang diakibatkan oleh kandasnya MV. Lyric Poet dan MT. Alex. 

Tangani 915 Kasus TPKP

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan Ditjen PSDKP telah menangani kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) sepanjang tahun 2014 -2019 (per 11 April) sebanyak 915 kasus TPKP.

"Sedangkan di bulan Januari (2019) sampai sekarang ada 33 kasus yang kita pantau. Yang pertama, status inkracht ada 3, dalam proses sidang 2 kasus (P21), penyidikan ada 11, tindakan lain ada 4, tindakan administrasi ada 3, dan pemeriksaan pendahuluan ada 8, ” papar Agus.

Agus juga menyatakan, pihaknya saat ini tengah aktif melakukan pengawasan Visual Monitoring System (VMS) untuk memonitor pelanggaran sejumlah kapal. Pelanggaran tersebut di antaranya berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan di WPP, laut lepas, territorial I dan negara lain.

"VMS juga turut membantu dalam mengawasi operasi kapal tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), transshipment, dan pelanggaran di pelabuhan muat," ujarnya.

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018