Senin, 26 Agustus 2019


KKP Amankan 20 Rumpon Ilegal di Perairan Sulawesi

15 Apr 2019, 14:34 WIBEditor : Gesha

Rumpon illegal sudah diberantas oleh KKP | Sumber Foto:HUMAS PSDKP

Proses penertiban oleh KP. Orca 04 dilaksanakan pada 10 April 2019 terhadap empat rumpon. Selanjutnya pada 11 April 2019 dilakukan penertiban sebanyak 12 rumpon.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan kembali menertibkan 20 rumpon ilegal.

Rumpon yang ditertibkan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Filipina.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan, penertiban rumpon ilegal dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 04 yang dinakhodai Capt. Eko Priyono dan KP. Hiu 15 dengan nakhoda Aldi Firmansyah.

Proses penertiban oleh KP. Orca 04 dilaksanakan pada 10 April 2019 terhadap empat rumpon. Selanjutnya pada 11 April 2019 dilakukan penertiban sebanyak 12 rumpon.

"Rumpon tersebut ditemukan sekitar 1 mil laut masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan Filipina," kata Agus, di Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Agus, proses penertiban oleh KP. Hiu 15 dilakukan pada 10 April 2019 terhadap empat rumpon yang dipasang sekitar 6 mil laut masuk ZEEI. Rumpon yang dipasang ini juga tanpa izin dan diduga juga dimiliki oleh nelayan Filipina.

"Pemasangan rumpon-rumpon tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah sehingga dikategorikan ilegal dan diduga dimiliki oleh warga negara Filipina,” papar Agus.

Agus mengungkapkan, sebanyak 20 rumpon yang diamankan tersebut selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.

Operasi penertiban rumpon tersebut merupakan hasil dari integrasi pengawasan dengan operasi udara (air surveillance), di mana data-data yang dihasilkan oleh operasi udara menjadi sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan proses penertiban.

Menurut Agus, penertiban rumpon-rumpon tersebut menambah jumlah rumpon yang telah ditertibkan di perairan perbatasan Indonesia-Filipina.

Tercatat, sampai April 2019 sudah sebanyak 29 rumpon ilegal yang diamankan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).

Pemasangan rumpon oleh oknum warga Filipina di perairan Indonesia disinyalir dilakukan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka.

Hal ini tentu akan merugikan nelayan Indonesia, karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk ke perairan Indonesia.

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018