Kamis, 27 Juni 2019


Demi Penegakan Hukum, Menteri Susi Dukung Penanganan Dugaan Korupsi di KKP

21 Mei 2019, 14:43 WIBEditor : Gesha

KKP akan mendukung penuh upaya dan tindakan yang perlu dilakukan KPK dalam rangka penegakan hukum. | Sumber Foto:HUMAS KKP

KKP akan mendukung penuh upaya dan tindakan yang perlu dilakukan KPK dalam rangka penegakan hukum.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (16/5) lalu mendapat dukungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

Bahkan, KKP akan mendukung penuh upaya dan tindakan yang perlu dilakukan KPK dalam rangka penegakan hukum.

“Penggeledahan memang tindakan yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum oleh KPK. Karena penggeledahan adalah hak dari KPK sesuai dengan UU KPK. Kami memahami itu sebagai suatu hal yang biasa dan wajar serta legal untuk mendapatkan barang bukti dari dugaan tindak pidana korupsi," kata Susi Pudjiastuti,di Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Susi, KKP mempersilakan dan akan kooperatif bekerja sama dengan KPK untuk memperlancar tugas-tugas KPK.

Susi mengatakan, KKP merupakan salah satu instansi yang mendukung penuh upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP sebagaimana disempurnakan menjadi Permen KP Nomor 44 Tahun 2017.

Selain itu, Menteri Susi juga telah menerbitkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Integritas di Lingkungan KKP, termasuk membangun zona-zona integritas di satuan kerja (Satker) KKP.

Menurut Susi, untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan KKP, pihaknya akan tegas melaksanakan pedoman dan aturan sebagaimana tercantum dalam beberapa Permen yang telah dikeluarkan.

"Kami juga mengimbau setiap Satker mematuhi prosedur dan aturan belanja barang atau modal sebagaimana mestinya," ujar Susi.

Susi juga berpesan agar seluruh jajaran KKP menjaga integritas supaya terhindar dari tindak pidana korupsi. "Jika integritas sudah dipegang teguh, tak perlu khawatir apa yang akan terjadi,” ujarnya.

Pengadaan Kapal Pengawas

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman mengungkapkan, penggeledahan yang dilakukan KPK terkait pengadaan 4 kapal pengawas pada tahun 2013-an.

Pengadaan kapal tersebut merupakan upaya KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP untuk memperkuat armada kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia.

"Keempat kapal tersebut saat ini telah berfungsi dan beroperasi dengan baik untuk melakukan pengawasan illegal fishing di perairan Indonesia, serta telah berkontribusi melakukan penangkapan kapal-kapal perikanan asing Vietnam di perairan Laut Natuna Utara dan kapal berbendera Filipina di perairan Laut Sulawesi,” papar Agus.

Agus juga mengatakan, Direktorat Jenderal PSDKP akan menunggu perkembangan proses yang saat ini dilakukan KPK. 

Reporter : Indarto
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018